RSS

Sejarah Hukum Agraria

Secara garis besar sejarah hukum agraria di Indonesia dapat dibagi menjadi dua masa, yaitu masa penjajahan Belanda dan masa sesudah kemerdekaan. Ketentuan-ketentuan di bidang agraria pada masa penjajahan Belanda sangat tidak menguntungkan bagi bangsa Indonesia. Hal ini karena ketentuan-ketentuan tersebut bersifat diskriminatif dan menindas bangsa Indonesia, terlebih dengan adanya politik tanam paksa di bidang pertanian.1

Seharusnya dengan diproklamasikannya kemerdekaan Negara Republik Indonesia pada 17 Agustus 1945, segala peraturan perundang-undangan peninggalan pemerintah kolonial Belanda menjadi hapus.2 Namun berdasarkan ketentuan Pasal II Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945, segala badan negara dan peraturan yang ada (termasuk peraturan-peraturan di bidang hukum agraria) masih langsung berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar 1945.

Karena sifatnya yang diskriminatif tersebut, maka pada tahun 1948 pemerintah memulai upaya untuk menyusun dasar-dasar hukum agraria yang akan menggantikan produk-produk pemerintah kolonial Belanda di bidang hukum agraria. Upaya tersebut dapat dibagi ke dalam lima periode, yaitu:

1. Periode Panitia Agraria Yogya

Pada tahun 1948 ibukota negara berada di Yogya. Berdasarkan Penetapan Presiden Republik Indonesia tanggal 21 Mei 1948 No. 16, dibentuklah Panitia Agraria Yogya.3 Panitia Agraria Yogya diketuai oleh Sarimin Reksodiharjo, yang pada saat itu menjabat sebagai Kepala Bagian Agraria Kementerian Dalam Negeri4 dan beranggotakan:

  1. Pejabat-pejabat dari berbagai kementerian dan jawatan;
  2. Anggota-anggota Badan Pekerja KNIP yang mewakili organisasi-organisasi tani dan daerah;
  3. Ahli-ahli hukum adat; dan
  4. Wakil dari Serikat Buruh Perkebunan.5

Tugas dari Panitia Agraria Yogya adalah sebagai berikut:

  1. Memberi pertimbangan kepada pemerintah tentang soal-soal mengenai hukum tanah seumumnya;
  2. Merancang dasar-dasar hukum tanah yang memuat politik agraria negara Republik Indonesia;
  3. Merancang perubahan, penggantian, pencabutan peraturan-peraturan lama, baik dari sudut legislatif maupun dari sudut praktik; dan
  4. Menyelidiki soal-soal lain yang berhubungan dengan hukum tanah.6

Hasil kerja dari Panitia Agraria Yogya adalah beberapa usulan sebagai berikut:

  1. Dilepaskannya asas domein dan pengakuan hak ulayat;
  2. Diadakannya peraturan yang memungkinkan adanya hak perseorangan yang kuat (hak milik);
  3. Diadakannya penyelidikan mengenai peraturan-peraturan di negara lain untuk menentukan apakah orang asing dapat mempunyai hak milik atas tanah;
  4. Diadakannya penetapan luas minimum tanah bagi petani kecil agar memperoleh hidup yang patut. Untuk wilayah Jawa diusulkan 2 hektar;
  5. Penetapan luas maksimum. Untuk Jawa 10 hektar dengan tidak memandang macam tanah;
  6. Skema hak-hak tanah berupa hak milik dan hak atas tanah kosong dari negara dan daerah-daerah kecil serta hak-hak atas tanah orang lain yang disebut hak magersari; dan
  7. Diadakan registrasi tanah milik dan hak-hak menumpang yang penting (annex kadaster).7

2. Periode Panitia Agraria Jakarta

Pada tahun 1951, seiring dengan peralihan bentuk pemerintahan dari Republik Indonesia Serikat menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia, ibukota negara dipindah ke Jakarta. Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia tanggal 19 Maret 1951 No. 36/1951, Panitia Agraria Yogya dibubarkan dan dibentuk Panitia Agraria Jakarta.8 Panitia ini diketuai oleh Sarimin Reksodihardjo (Pada 1953 digantikan oleh Singgih Praptodihardjo) 9 dan beranggotakan:

  1. Pejabat-pejabat dari berbagai kementerian dan jawatan; dan
  2. Wakil-wakil organisasi-organisasi tani.10

Tugas dari Panitia Agraria Jakarta hampir sama dengan tugas Panitia Agraria Yogya. Hasil kerja dari Panitia Agraria Jakarta adalah sebagai berikut:

  1. Batas luas minimum adalah 2 hektar dan perlu dikaji lebih lanjut mengenai hubungan antara pembatasan minimum dengan hukum adat;
  2. Pembatasan maksimum 25 hektar untuk satu keluarga;
  3. Yang dapat memiliki tanah untuk pertanian kecil hanya penduduk Warganegara Indonesia dan tidak dibedakan antara warganegara asli dan bukan asli;
  4. Skema hak-hak tanah berupa hak milik, hak usaha, hak sewa dan hak pakai;
  5. Diakuinya hak ulayat.11

3. Periode Panitia Negara Urusan Agraria/Panitia Soewahjo

Melalui Keputusan Presiden tanggal 29 Maret 1955 No. 55/1955, dibentuk Kementerian Agraria yang salah satu tugasnya adalah untuk mempersiapkan pembentukan perundang-undangan agraria nasional.12 Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia tanggal 14 Januari 1956 No. 1/1956, Panitia Agraria Jakarta dibubarkan dan dibentuk Panitia Negara Urusan Agraria yang berkedudukan di Jakarta.13 Panitia ini diketuai oleh Soewahjo Soemodilogo dan beranggotakan:

  1. Pejabat-pejabat pelbagai kementerian dan jawatan;
  2. Ahli-ahli hukum adat; dan
  3. wakil-wakil beberapa organisasi tani.14

Tugas pokok panitia ini adalah mempersiapkan rencana Undang-Undang Pokok Agraria.15 Pada tahun 1957 Panitia Negara Urusan Agraria berhasil menyelesaikan tugasnya. Beberapa poin penting dari rancangan Undang-Undang yang dibuat oleh panitia ini adalah:

  1. Dihapuskannya asas domein dan diakuinya hak ulayat;
  2. Asas domein diganti dengan Hak Kekuasaan Negara;
  3. Dihapuskannya dualisme hukum agraria;
  4. Hak-hak atas tanah berupa hak milik, hak usaha, hak bangunan dan hak pakai;
  5. Hak milik hanya boleh dipunyai oleh Warganegara Indonesia tanpa membedakan warganegara asli dan tidak asli. Sedangkan badan hukum tidak boleh mempunyai hak milik;
  6. Diadakan penetapan batas maksimum dan minimum luas tanah;
  7. Pada asasnya tanah pertanian harus dikerjakan dan diusahakan sendiri oleh pemiliknya;
  8. Perlu diadakan pendaftaran tanah dan perencanaan penggunaan tanah.16

4. Periode Rancangan Soenarjo

Dengan beberapa perubahan, rancangan Panitia Negara Urusan Agraria diajukan oleh Menteri Agraria Soenarjo kepada Dewan Meneri pada tanggal 14 Maret 1958 dan disetujui oleh Dewan Menteri pada tanggal 1 April 1958. Rancangan tersebut kemudian diajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat melalui Amanat Presiden tanggal 24 April 1958 No. 1307/HK.17

5. Periode Rancangan Sadjarwo

Karena rancangan Soenarjo disusun dengan dasar Undang-Undang Dasar Sementara, maka rancangan tersebut ditarik dengan Surat Pejabat Presiden tanggal 23 Mei 1960 No. 1532/HK/1960.18 Kemudian diajukan rancangan Undang-Undang Pokok Agraria yang telah disesuaikan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan Manifesto Politik Republik Indonesia. Rancangan tersebut diajukan oleh Menteri Agraria Sadjarwo.

Akhirnya pada tanggal 14 September 1960 dengan suara bulat Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong menerima baik rancangan tersebut19 dan disahkan oleh Presiden Soekarno menjadi Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria atau yang lebih dikenal sebagai Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA)20 UUPA diundangkan dalam Lembaran Negara tahun 1960 No. 104 dan penjelasannya dimuat dalam Tambahan Lembaran Negara No. 2043, serta mulai berlaku pada tanggal 24 September 1960.

 

Referensi:


  1. H. Ali Achmad Chomzah, Hukum Agraria (Pertanahan Indonesia) Jilid 1, Jakarta: Prestasi Pustaka, 2004, Hlm. 13.
  2. Ibid., Hlm. 14.
  3. Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya, Jakarta: Djambatan, 2005, Hlm. 125.
  4. Ibid.
  5. Ibid.
  6. Ibid.
  7. Ibid., Hlm. 125-126.
  8. Ibid., Hlm. 126.
  9. Ibid.
  10. Ibid.
  11. Ibid., Hlm. 127.
  12. Ibid.
  13. Ibid., Hlm. 128.
  14. Ibid.
  15. Ibid.
  16. Ibid., Hlm. 128-129.
  17. Ibid.
  18. Ibid.
  19. Ibid., Hlm. 131.
  20. Ibid., Hlm. 132.
 
Tinggalkan komentar

Ditulis oleh pada November 26, 2012 in Hukum

 

Pengertian Hukum Agraria

Sebelum membahas mengenai pengertian hukum agraria, terlebih dahulu akan dibahas mengenai pengertian agraria. Istilah agraria berasal dari bahasa Yunani, Ager yang berarti ladang atau tanah.1 Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, agraria berarti urusan pertanian atau tanah pertanian, juga urusan pemilikan tanah.2

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) memiliki dua jenis pengertian agraria, yaitu:

  1. Pengertian agraria secara luas dapat kita temukan dalam Pasal 1 ayat (2) UUPA, meliputi bumi, air dan ruang angkasa. Lebih lanjut:
    • Bumi meliputi permukaan bumi, tubuh bumi di bawahnya, dan yang berada di bawah air (Pasal 1 ayat (4) UUPA).
    • Air meliputi perairan pedalaman maupun laut wilayah Indonesia (Pasal 1 ayat (5) UUPA).
    • Ruang angkasa adalah ruang di atas bumi dan air (Pasal 1 ayat (6) UUPA).
  2. Pengertian agraria secara sempit dapat kita temukan dalam Pasal 4 ayat (1) UUPA, yaitu tanah.3

Berangkat dari pengertian agraria menurut UUPA tersebut, maka pengertian hukum agraria juga dapat dibagi menjadi hukum agraria dalam pengertian yang luas dan hukum agraria dalam pengertian yang sempit:

  1. Pengertian hukum agraria secara luas adalah sekelompok bidang hukum yang masing-masing mengatur hak-hak penguasaan atas sumber-sumber daya alam tertentu yang meliputi:
    • Hukum tanah, yaitu bidang hukum yang mengatur hak-hak penguasaan atas tanah (permukaan bumi);
    • hukum air (hukum pengairan), yaitu bidang hukum yang mengatur hak-hak penguasaan atas air;
    • hukum pertambangan, yaitu bidang hukum yang mengatur hak-hak penguasaan atas bahan-bahan galian;
    • hukum kehutanan, yaitu bidang hukum yang mengatur hak-hak penguasaan atas hutan dan hasil hutan;
    • hukum perikanan, yaitu bidang hukum yang mengatur hak-hak penguasaan atas kekayaan alam yang terkandung di dalam air;
    • hukum penguasaan atas tenaga dan unsur-unsur dalam ruang angkasa, yaitu bidang hukum yang mengatur hak-hak penguasaan atas tenaga dan unsur-unsur dalam ruang angkasa.45
  2. Pengertian hukum agraria secara sempit ialah bidang hukum yang mengatur mengenai hak-hak penguasaan atas tanah.6

Beberapa ahli hukum juga memberikan pendapatnya mengenai pengertian hukum agraria, yaitu sebagai berikut:

Subekti:

Hukum agraria adalah keseluruhan daripada ketentuan-ketentuan hukum, baik hukum perdata, maupun hukum tata negara maupun pula hukum tata usaha negara yang mengatur hubungan-hubungan antara orang termasuk badan hukum, dengan bumi, air dan ruang angkasa dalam seluruh wilayah negara dan mengatur pula wewenang-wewenang yang bersumber pada hubungan-hubungan tersebut.7

Sudargo Gautama:

… hukum agraria memberi lebih banyak keleluasaan untuk mencakup pula di dalamnya berbagai hal yang mempunyai hubungan pula dengan, tetapi tidak melulu mengenai tanah. Misalnya persoalan tentang jaminan tanah untuk hutang, seperti ikatan kredit (credietverband), atau ikatan panen(oogstverband), zekerheidsstelling, sewa-menyewa antargolongan, pemberian izin untuk peralihan hak-hak atas tanah dan barang tetap dan sebagainya, lebih mudah dicakupkan pada istilah pertama (hukum agraria) daripada istilah kedua (hukum tanah).8

E. Utrecht:

Hukum agraria dan hukum tanah menjadi bagian hukum tata usaha negara yang menguji perhubungan-perhubungan hukum istimewa yang diadakan akan memungkinkan para pejabat yang bertugas mengurus soal-soal tentang agraria, melakukan tugas mereka itu.9

Lemaire:

Hukum agraria yang mengandung bagian-bagian dari hukum privat di samping bagian-bagian dari hukum tata negara dan administrasi negara, juga dibicarakan sebagai satu kelompok hukum yang bulat.10

S.J. Fockema Andreae:

Keseluruhan peraturan-peraturan hukum mengenai usaha dan tanah pertanian, tersebar dalam berbagai bidang hukum (hukum perdata, hukum pemerintahan) yang disajikan sebagai satu kesatuan untuk keperluan studi tertentu.11

Boedi Harsono:

Hukum tanah adalah keseluruhan ketentuan-ketentuan hukum, ada yang tertulis ada pula yang tidak tertulis, yang semuanya mempunyai obyek pengaturan yang sama, yaitu hak-hak penguasaan atas tanah sebagai lembaga-lembaga hukum dan sebagai hubungan-hubungan hukum konkret, beraspek publik dan perdata, yang dapat disusun dan dipelajari secara sistematis, hingga keseluruhannya menjadi satu kesatuan yang merupakan satu sistem.12

Karena karakteristiknya yang mengandung aspek hukum publik dan hukum privat, maka hukum agraria menjadi sebuah bidang hukum yang berdiri sendiri di dalam tata hukum nasional.13

 

Referensi:


  1. H. Ali Achmad Chomzah, Hukum Agraria (Pertanahan Indonesia) Jilid 1, Jakarta: Prestasi Pustaka, 2004Hlm. 2.
  2. Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya, Jakarta: Djambatan, 2005, Hlm. 5.
  3. H. Ali Achmad Chomzah, Op. Cit., Hlm. 3.
  4. Ibid., Hlm. 4.
  5. Boedi Harsono, Op.Cit., Hlm. 8.
  6. H. Ali Achmad Chomzah, Op. Cit., Hlm. 4-5.
  7. Boedi Harsono, Op.Cit., Hlm. 14-15.
  8. Ibid.
  9. Ibid.
  10. Ibid.
  11. Ibid., Hlm. 16.
  12. Ibid., Hlm. 30-31.
  13. Ibid.
 
1 Komentar

Ditulis oleh pada November 26, 2012 in Hukum

 

Perbedaan Hukum Privat dan Hukum Publik

Menurut isinya hukum dapat dibagi menjadi hukum Privat (Hukum Sipil) dan hukum Publik (Hukum Negara).1 Hukum privat adalah hukum yang mengatur hubungan antara orang yang satu dengan orang yang lain, dengan menitikberatkan pada kepentingan perorangan.2 Dalam arti luas, hukum privat meliputi hukum perdata dan hukum dagang. Sedangkan dalam arti sempit, hukum privat hanya terdiri dari hukum perdata.3

Hukum publik adalah hukum yang mengatur hubungan antara negara dengan alat-alat perlengkapan atau hubungan antara negara dengan warganegaranya.4 Hukum publik terdiri dari:

  1. Hukum tata negara
    Hukum tata negara adalah hukum yang mengatur bentuk dan susunan pemerintah suatu negara serta hubungan kekuasaan antara alat-alat perlengkapan satu sama lain, dan hubungan antara negara (pemerintah pusat) dengan bagian-bagian negara (daerah-daerah swatantra).5
  2. Hukum administrasi negara (hukum tatausaha negara atau hukum tata pemerintahan)
    Hukum administrasi negara adalah hukum yang mengatur mengenai cara-cara menjalankan tugas (hak dan kewajiban) dari kekuasaan alat-alat perlengkapan negara.6
  3. Hukum pidana
    Hukum pidana adalah hukum yang mengatur perbuatan-perbuatan apa yang dilarang dan memberikan pidana kepada siapa yang melanggarnya serta mengatur bagaimana cara-cara mengajukan perkara-perkara ke muka pengadilan.7
  4. Hukum internasional terdiri dari:8
    • Hukum perdata internasional, adalah hukum yang mengatur hubungan hukum antara warganegara-warganegara suatu negara dengan warganegara-warganegara dari negara lain dalam hubungan internasional.
    • Hukum publik internasional (hukum antar negara), adalah hukum yang mengatur hubungan antara negara yang satu dengan negara-negara yang lain dalam hubungan internasional.

 

 

 

Referensi:


  1. C.S.T. Kansil, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta: Balai Pustaka, 2002, hlm. 46.
  2. Ibid.
  3. Ibid
  4. Ibid
  5. Ibid.
  6. Ibid, Hlm.47.
  7. Ibid, Hlm. 47.
  8. Ibid, Hlm. 47.

 

 
1 Komentar

Ditulis oleh pada November 26, 2012 in Hukum

 

PENDAFTARAN TANAH

PENDAFTARAN TANAH

A.   Persamaan dan perbedaan substansi antara PP 24/1997 dengan PP 10/1961. PP 24/1997 masih mempertahankan sejumlah substansi yang diatur dalam PP 10/1961 yaitu sebagai berikut :

1. Tujuan dan sistem Pendaftaran tanah

2. Cara pendaftaran tanah

Peyempurnaan yang dilakukan pada dasarnya adalah mengenai penegasan tentang hal-hal berikut yang terdapat pada PP 24/1997:

  1. Pengertian Pendaftaran Tanah
  2. Asas-asas, tujuan serta sistem penyelenggaraan pendaftaran tanah
  3. Penegasan, penyederhanaan, serta penyingkatan tata cara pendaftaran tanah
  4. Penggunaan teknologi modern dalam pengukuran dan pemetaan
  5. Pembukuan bidang tanah yang data fisik atau data yuridisnya masih disengketakan
  6. Adanya kekuatan pembuktian lewat sertifikat
  7. Peran dan tanggung jawab Pejabat Pembuat akta Tanah (PPAT)

 B.  Pengertian pendaftaran tanah

Pendaftaran tanah adalah suatu kegiatan administrasi yang dilakukan pemilik terhadap hak atas tanah, baik dalam pemindahan hak ataupun pemberian dan pengakuan hak baru, kegiatan pendaftaran tersebut memberikan suatu kejelasan status terhadap tanah.

Dalam pasal 1 angka 1 PP No.24 tahun 1997 disebutkan bahwa pendaftaran tanah adalah  rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah secara terus-menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan, dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun, termasuk pemberian surat tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya.

Yang dimaksud rangkaian kegiatan pendaftaran tanah adalah pendaftaran dalam bidang data fisik yakni mengenai tanahnya itu sendiri seperti lokasinya, batas-batasnya, luas bangunan atau benda lain yang ada diatasnya. Berikutnya adalah data yuridis mengenai haknya yakni haknya apa, siapa pemegang haknya, ada atau tidak adanya hak pihak lain. Sementara terus-menerus artinya Setiap ada pengurangan, perubahan, atau penambahan maka harus dilakukan pendaftaran ulang, yang akan membuat sertifikat tersebut mengalami perubahan, misalnya perubahan tipe rumah.

C.   Landasan HukumPendaftaran Tanah

Dengan keluarnya Undang-Undang Pokok Agraria, maka dualisme hak-hak atas tanah dihapuskan, dalam memori penjelasan dari UUPA dinyatakan bahwa untuk pendaftaran tanah sebagaimana dimaksud Pasal 19 UUPA, yang ditujukan kepada pemerintah agar melaksanakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Indonesia yang bertujuan untuk menjamin kepastian hukum yang bersifat Recht Kadaster, untuk menuju kearah pemberian kepastian hak atas tanah telah diatur di dalam Pasal 19 UUPA yang menyebutkan :

(1). Untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah diadakan pendaftaran tanah diseluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah.

(2). Pendaftaran tersebut dalam ayat 1 pasal ini meliputi :

a. Pengukuran, perpetaan dan pembukuan tanah.

b. Pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut.

c. Pemberian surat-surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat.

(3). Pendaftaran tanah diselenggarakan dengan mengingat keadaan negara dan masyarakat, keperluan lalu lintas sosial ekonomi serta kemungkinan penyelenggaraannya menurut pertimbangan Menteri Agraria.

(4). Dalam Peraturan Pemerintah diatas biaya-biaya yang bersangkutan dengan pendaftaran termasuk dalam ayat 1 diatas, dengan ketentuan bahwa rakyat yang tidak mampu dibebaskan dari pembayaran biaya-biaya tersebut.

Kalau di atas ditujukan kepada pemerintah, sebaliknya pendaftaran yang dimaksud Pasal 23, Pasal 32 dan Pasal 38 UUPA ditujukan kepada para pemegang hak, agar menjadikan kepastian hukum bagi mereka dalam arti untuk kepentingan hukum bagi mereka sendiri, di dalam Pasal tersebut dijelaskan :

Pasal 23 UUPA :

Ayat 1 : Hak milik, demikian pula setiap peralihan, hapusnya dan pembebanannya dengan hak-hak lain harus didaftarkan menurut ketentuan-ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 19 UUPA.

Ayat 2 : Pendaftaran termasuk dalam ayat 2 merupakan alat pembuktian yang kuat mengenai hapusnya hak milik serta sahnya peralihan dan pembebanan hak tersebut.

Pasal 32 UUPA :

Ayat 1 : Hak guna usaha, termasuk syarat-syarat pemberiannya, demikian juga setiap peralihan dan penghapusan hak tersebut, harus didaftarkan menurut ketentuan-ketentuan yang dimaksud dalam :

Pasal 19 UUPA

Ayat 2 : Pendaftaran termasuk dalam ayat 1 merupakan alat pembuktian yang kuat mengenai peralihan serta hapusnya hak guna usaha, kecuali dalam hak-hak itu hapus karena jangka waktunya berakhir.

Pasal 38 UUPA :

Ayat 1 : Hak guna bangunan, termasuk syarat-syarat pemberiannya, demikian juga setiap peralihan dan hapusnya hak tersebut harus didaftarkan menurut ketentuan-ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 19 UUPA.

Ayat 2 : Pendaftaran termaksud dalam ayat 1 merupakan alat pembuktian yang kuat mengenai hapusnya hak guna bangunan serta sahnya peralihan tersebut, kecuali dalam hal hak itu hapus karena jangka waktunya berakhirnya.

Dari ketentuan pasal-pasal di atas dapatlah disimpulkan bahwa pendaftaran yang dilakukan oleh pemegang hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan adalah merupakan alat pembuktian yang kuat serta untuk sahnya setiap peralihan, pembebanan dan hapusnya hak-hak tersebut.

D.   Obyek pendaftaran tanah

Obyek pendaftaran tanah diatur dalam ketentuan Pasal 9 ayat (1) PP 24/1997 sebagai berikut:

  1. Bidang-bidang tanah yang dipunyai dengan hak milik, hak guna usaha, hak gunabangunan dan hak pakai
  2. Tanah hak pengelolaan
  3. Tanah wakaf
  4. Hak milik atas satuan rumah susun
  5. Hak tanggungan
  6. Tanah negara

E.    Asas-asas pendaftaran tanah

Asas yang dianut untuk Pendaftaran tanah diatur berdasarkan Pasal 2 PP 24/1997 yakni sebagai berikut:

1. Sederhana

Maksudnya adalah substansinya mudah dibaca atau dipahami oleh semua lapisan warga negara Indonesia dan juga prosedurnya tidak perlu melewati birokrasi yang berbelit-belit hanya perlu melewati seksi pendaftaran tanah saja.

2.Aman

Keamanan disini berarti akan memberikan rasa aman bagi pemegang sertifikat apabila mereka telah melakukan prosedur pendaftaran tanah dengan teliti dan cermat.

3.Terjangkau

Berkaitan dengan kemampuan finansial seseorang untuk membayar biaya, khususnya harus memperhatikan agar tidak memberatkan pihak-pihak yang ekonominya lemah. Intinya agar jangan sampai pihak ekonomi lemah tidak melakukan pendaftaran tanah hanya karena masalah tidak mampu membayar.

4. Mutakhir

Setiap data yang berkaitan dengan pendaftaran tanah haruslah data yang terbaru, yang menunjukan keadaan riil pada saat yang sekarang. Setiap ada perubahan fisik atau benda-benda diatasnya atau hal yuridis atas tanah harus ada datanya (selalu ada pembaharuan data).

5. Terbuka

Dokumen-dokumen atau data-data baik fisik atau yuridis bersifat terbuka dan boleh diketahui oleh masyarakat. Asas ini bertujuan agar bila ada hal-hal yang menyimpang atau disembunyikan dapat diketahui.

F.    Tujuan diselenggarakan pendaftaran tanah

Usaha yang menuju kearah kepastian hukum atas tanah tercantum dalam ketentuan-ketentuan dari pasal-pasal yang mengatur tentang pendaftaran tanah, dalam pasal 19 UUPA disebutkan untuk menjamin kepastian hukum dari hak-hak atas tanah, UUPA mengharuskan pemerintah untuk mengadakan pendaftaran tanah diseluruh wilayah Republik Indonesia yang bersifat ‘Rech Kadaster” artinya yang bertujuan menjamin kepastian hukum, dengan di selenggarakannya pendaftaran tanah, maka pihak-pihak yang bersangkutan dengan mudah dapat mengetahui status hukum daripada tanah tertentu yang dihadapinya, letak, luas dan batas-batasnya, siapa yang empunya dan beban-beban apa yang melekat di atas tanah tersebut.

Menurut para ahli disebutkan tujuan pendaftaran ialah untuk kepastian hak seseorang, disamping untuk pengelakkan suatu sengketa perbatasan dan juga untuk penetapan suatu perpajakan. (A.P. Parlindungan; 1990 : 6).

a. Kepastian hak seseorang

Maksudnya dengan suatu pendaftaran, maka hak seseorang itu menjadi jelas misalnya apakah hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan atau hak- hak lainnya.

b. Pengelakkan suatu sengketa perbatasan

Apabila sebidang tanah yang dipunyai oleh seseorang sudah didaftar, maka dapat dihindari terjadinya sengketa tentang perbatasannya, karena dengan didaftarnya tanah tersebut, maka telah diketaui berapa luasnya serta batas – batasnya.

c. Penetapan suatu perpajakan

Dengan diketahuinya berapa luas sebidang tanah, maka berdasarkan hal tersebut dapat ditetapkan besar pajak yang harus dibayar oleh seseorang. Dalam lingkup yang lebih luas dapat dikatakan pendaftaran itu selain memberi informasi mengenai suatu bidang tanah, baik penggunaannya, pemanfaatannya, maupun informasi mengenai untuk apa tanah itu sebaiknya dipergunakan, demikian pula informasi mengenai kemampuan apa yang terkandung di dalamnya dan demikian pula informasi mengenai bangunannya sendiri, harga bangunan dan tanahnya, dan pajak yang ditetapkan.

Untuk memenuhi berbagai kebutuhan seperti tersebut di atas, maka untuk itu UUPA melalui pasal-pasal pendaftaran tanah menyatakan bahwa pendaftaran itu diwajibkan bagi pemegang hak yang bersangkutan

Dalam ketentuan Pasal 3 PP 24/1997 dinyatakan dengan tegas bahwa pendaftaran tanah mempunyai tiga tujuan, yaitu:

  1. Memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun, dan hak-hak lain yang terdaftar agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan.

Kepastian hukum ini diberikan dalam bentuk sertifikat kepada pemegang hak tersebut, dimana sertifikat ini bukan sekedar fasilitas, melainkan merupakan hak bagi pemegang hak atas tanah yang dijamin oleh undang-undang. Hal ini merupakan pengejawantahan langsung dan tujuan utama dari ketentuan Pasal 19 UUPA.

  1. Untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan peraturan pemerintah.
  2. Pendaftaran tersebut dalam ayat 1 pasal ini meliputi :
  3. Pendaftaran tanah di selenggarakan dengan mengingat keadaan negara dan masyarakat. Keperluan lalu lintas sosial ekonomi serta kemungkinan panyelenggaraannya, menurut pertimbangan Menteri Agraria.
  4. Dalam Peraturan Pemerintah diatur biaya-biaya yang bersangkutan dengan pendaftaran termaksud dalam ayat 1 di atas, dengan ketentuan bahwa rakyat yang tidak mampu dibebaskan dari pembayaran biaya-biaya tersebut.
  5. Menyediakan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan termasuk pemerintah    agar dengan mudah dapat memperoleh data yang diperlukan dalam mengadakan perbuatan hukum mengenai bidang-bdang tanah dan satuan-satuan rumah susun yang sudah terdaftar.
      1. pengukuran, perpetaan dan pembukuan tanah.
      2. pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak atas tanah tersebut.
      3. pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat.

Hal ini khususnya berguna bagi calon pembeli yang perlu mengetahui data yang tersimpan mengenai obyek yang akan mereka beli sehingga terjadi transparansi.

  1. Untuk terselenggaranya tertib administrasi pertanahan.

Didalam kenyataannya tingkatan-tingkatan dari pendaftaran tanah tersebut terdiri dari :

  1. Pengukuran Desa demi Desa sebagai suatu himpunan yang terkecil.
  2. Dari peta Desa demi Desa itu akan memperlihatkan bermacam-macam hak  atas tanah baik Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai, Hak Pengelolaan maupun tanah-tanah yang masih dikuasai oleh negara.
  3. Dari peta-peta tersebut akan dapat juga diketahui nomor pendaftaran, nomor buku tanah, nomor surat ukur, nomor pajak, tanda batas dan juga bangunan yang ada di dalamnya.

G.   Sistem pendaftaran tanah

Kegiatan Pendaftaran Tanah di Indonesia sejak penjajahan Belanda telah ada khususnya untuk mengelola hak-hak barat dan pada zaman awal kemerdekaan pendaftaran tanah di Indonesia berada di Departemen Kehakiman yang bertujuan untuk menyempurnakan kedudukan dan kepastian hak atas tanah yang meliputi :

  1. Pengukuran, perpetaan dan pembukuan semua tanah dalam wilayah Republik  Indonesia
  2. Pembukuan hak atas tanah serta pencatatan pemindahan hak atas tanah tersebut.

Melihat bentuk kegiatan pendaftaran tanah seperti diuraikan di atas dapat dikatakan bahwa sistem pendaftran tanah pada saat itu adalah sistem pendaftaran akte (regristration of deeds) dimana Jawatan Pendaftaran Tanah pada saat itu hanya bertugas dan berkewenangan membukukan hak-hak tanah dan mencatat akte peralihan / pemindahan hak, tidak menerbitkan surat tanda bukti hak yang berupa sertifikat tanah. Alat bukti kepemilikan tanah pada saat itu berupa akte (akte eigendom dll).

Dengan lahirnya UUPA pada tanggal 24 september 1960 maka sistem pendaftaran tanah berubah menjadi sistem pendaftaran hak (registration of title) dimana hal tersebut ditetapkan dalam Pasal 19 UUPA yang antara lain berbunyi:
1) Untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah.

2) Pendaftaran tanah meliputi:

  1. Pengukuran, pemetaan dan pembukuan tanah
  2. Pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut
  3. Pemberian surat-surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat.

Perbedaan kewenangan dalam sistem pendaftaran tanah seperti diuraikan di atas jelas tertuang dalam ketentuan angka 2 b dan c dimana pendaftaran tanah melakukan pendaftaran hak termasuk peralihan dan pembebanannya serta pemberian surat-surat tanda bukti termasuk sertifikat tanah sebagai alat pembuktian yang kuat.

Dalam sistem ini setiap penciptaan hak baru dan perbuatan-perbuatan hukum yang menimbulkan perubahan kemudian juga harus dibuktikan dengan suatu akta (pendaftaran terus-menerus). Tetapi dalam penyelenggaraan pendaftarannya, bukan akta tersebut yang didaftar melainkan haknya tersebutlah yang didaftarkan, sementara akta hanya merupakan bukti dan sumber datanya. Selain itu juga terdapat buku tanah sebagai dokumen yang memuat data fisik dan data yuridis yang dihimpun dan disajikan serta diterbitkannya sertifikat sebagai surat tanda bukti hak yang didaftar.

H.   Sistem publikasi pendaftaran tanah

Pada garis besarnya dikenal dua sistem publikasi yaitu sistem publikasi positif dan sistem publikasi negatif. Sistem publikasi positif selalu menggunakan sistem pendaftaran hak, maka harus ada buku tanah sebagai bentuk penyimpanan dan penyajian data yuridis, selain itu juga ada sertififkat hak sebagai surat tanda bukti hak.

Sistem publikasi negatif bukan pendaftarannya yang diperhatikan, tetapi sahnya perbuatan hukum yang dilakukan yang menentukan berpindahnya hak kepada pembeli, dimana pendaftaran tidak membuat orang yang memperoleh tanah dari pihak yang tidak berhak menjadi pemegang haknya yang baru.

Sistem publikasi yang digunakan dalam PP 24/1997 adalah sistem publikasi negatif yang mengandung unsur positif. Hal ini dapat dilihat dari ketentuan PP 24/ 1997 Pasal 32 ayat (1) dan Penjelasannya. Dalam Pasal 32 ayat (1) disebutkan mengenai sertifikat sebagai alat pembuktian yang kuat yang berarti merupakan sistem publikasi positif karena melihat pada pendaftaran sebagai bukti hak.

Sementara dalam Penjelasan Pasal 32 disebutkan sertifikat tersebut sebagai tanda bukti yang kuat dalam arti bila tidak dapat dibuktikan sebaliknya, sehingga hak dari sertifikat tersebut menjadi tidak mutlak, bila dapat dibuktikan bahwa sertifikat tersebut didapatkan dengan melakukan perbuatan hukum yang tidak sah dalam jangka waktu 5 tahun. Disinilah unsur sistem publikasi negatif tersebut ada.

 

PROSES PELAKSANAAN PENDAFTARAN TANAH

A.   Penyelenggara dan Pelaksana Pendaftaran Tanah

Ada 4 organ yang berperan dalam urusan sebagai penyelenggara dan pelaksana pendaftaran tanah ini yakni sebagai berikut:

1. Badan Pertanahan Nasional

Sesuai ketentuan Pasal 19 UUPA dan Pasal 5 PP 24/1997 yakni bertindak sebagai

penyelenggara pelaksanaan pendaftaran tanah tersebut

2. Kepala Kantor Pertanahan

Sesuai ketentuan Pasal 6 PP 24/1997 Dalam hal ini bertindak sebagai pelaksana Pendaftaran Tanah kecuali mengenai kegiatan-kegiatan tertentu yang ditugaskan kepada pejabat lain, yaitu kegiatan-kegiatan yang pemanfaatannya bersifat nasional atau melebihi wilayah kerja Kepala Kantor Pertanahan.

3. Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)

Pengertian PPAT diatur dalam ketentuan Pasal 1 Angka 24 PP 24/1997. Kegiatan PPAT adalah membantu Kepala Kantor Pertanahan dalam melaksanakan kegiatan dibidang pendaftaran tanah, khususnya dalam kegiatan pemeliharaan data pendaftaran

4. Panitia Ajudikasi

Tugas dari Panitia Ajudikasi adalah melaksanakan pendaftaran tanah secara sistematik untuk membantu tugas Kepala Kantor Pertanahan seperti diatur dalam Pasal 8 PP 24/1997. Pengertian dari Ajudikasi ini sendiri diatur dalam Pasal 1 Angka 8 PP 24/1997.

B.   Pelaksanaan Pendaftaran Tanah

Pelaksanaan pendaftaran tanah meliputi kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali dan pemeliharaan data pendaftaran tanah.

1. Kegiatan Pendaftaran Tanah Untuk Pertama Kali

Dalam pasal 13 PP 24/1997 ditentukan :

(1) Pendafataran tanah untuk pertama kali dilaksanakan melalui pendaftaran tanah secara sistematik dan pendaftaran tanah secara sporadic.

(2) Pendaftaran tanah secara sistematik didasarkan pada suatu rencana kerja dan dilaksanakan di wilayah-wilayah yang ditetapkan oleh Menteri Agraria.

(3) Dalam suatu desa/kelurahan belum ditetapkan sebagai wilayah pendaftaran tanah secara sistematik sebagaimana dimaksudkan pada ayat (2), pendaftaranya dilaksanakan melalui pendaftaran tanah secara sporadic.

(4) Pendaftaran tanah secara sporadic dilaksanakan atas permintaaan pihak yang berkepentingan.

Pendaftaran tanah untuk pertama kali adalah kegiatan pendaftaran tanah yang dilakukan terhadap objek pendaftaran tanah yang belum didaftar. Kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali adalah :

  1. pengumpulan dan pengolahan data fisik, yang meliputi pengukuran dan pemetaaan; pembuatan peta dasar pendaftaran; penetapan batas bidang-bidang tanah; pengukuran dan pemetaan bidang-bidang tanah dan pembuatan peta pendaftaran; pembuatan daftar tanah, dan pembuatan surat ukur.
  2. pembuktian hak dan pembukuannya, yang meliputi pembuktian hak baru; pembuktian hak lama; pembukuan hak.
  3. penerbitan sertifikat
  4. penyajian data fisik dan yuridis
  5. penyimpanan daftar umum dan dokumen

2. Kegiatan Pemeliharaan Data Pendaftaran Tanah

Dalam pasal 36 PP 24/2007 ditentukan bahwa:

(1) Pemeliharaan data pendaftaran tanah dilakukan apabila terjadi perubahan  pada data fisik atau data yuridis obyek pendaftaran tanah yang telah terdaftar

(2) Pemegang hak yang bersangkutan wajib mendaftarkan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kantor Pertanahan

Kegiatan pemeliharaan data pendaftaran tanah ini dilakukan terhadap tanah-tanah yang sebelumnya sudah terdaftar. Pendaftaran ini harus dilakukan ketika pihak yang memiliki tanah tesebut ingin memindahkan haknya melalui jual beli, tukar menukar, hibah, dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya, kecuali pemindahan hak melalui lelang yang hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT. Kegiatan pemeliharaan data pendafataran tanah meliputi :

a. Pendaftaran peralihan dan pembebanan hak

b. Pendaftaran perubahan data pendaftaran tanah lainnya

Dalam penjelasan UUPA dikatakan bahwa pendaftaran tanah akan diselenggarakan secara sederhana dan mudah dimengerti serta dijalankan oleh rakyat yang bersangkutan. Ketentuan ini perlu mendapat perhatian Pemerintah untuk melaksanakan pembenahan dan perbaikan di bidang pendaftaran tanah terutama hal-hal yang berkaitan dengan pelayanan tanah-tanah adat dimana pendaftaran tanah masih menggunakan alat bukti pembayaran pajak masa lalu seperti girik dan petuk sebagai alas hak sedangkan administrasi girik dan petuk tersebut secara prinsip sudah tidak ada.

Dalam penjelasan UUPA angka IV dikatakan bahwa usaha yang menuju ke arah kepastian hak atas tanah ternyata dari ketentuan pasal-pasal yang mengatur pendaftaran tanah yaitu: Pasal 23, 32 dan 38 yang ditujukan kepada para pemegang hak yang bersangkutan dengan maksud agar mereka memperoleh kepatian tentang haknya.

Pasal 23 (32 HGU dan 38 HGB ) berbunyi :

1. Hak milik demikian pula setiap peralihannya, hapusnya dan pembebanannya dengan   Hak lain harus didaftarkan sesuai pasal 19 UUPA

2. Pendafataran dimaksud merupakan alat pembuktian yang kuat mengenai hapusnya hak milik serta syahnya peralihan dan pembebanan hak tersebut.

Pasal 19 UUPA ditujukan kepada Pemerintah agar di seluruh wilayah Indonesia diadakan Pendaftaran Tanah yang bersifat rechts kadaster, artinya yang bertujuan menjamin kepastian hukum. Di dalam penjelasan UUPA disebutkan pula bahwa pendaftaran tanah didahulukan penyelenggaraannya di kota-kota untuk lambat laun meningkat pada kadaster yang meliputi seluruh wilayah Negara (Indonesia) tentunya yang dimaksud dalam Undang-Undang ini termasuk daerah hutan maupun laut (marine kadaster.)

C.   Tahap Proses Permohonan

Tata cara permohonan dan pemberian hak atas tanah berlangsung dalam tahap sebagai berikut:

  1. Pemohon mengajukan permohonan tertulis kepada pejabat yang berwenang memberikan hak yang dimohon memberikan hak yang dimohon, melalui Kantor Sub Direktorat Agraria setempat. Formulir surat permohonan telah disediakan oleh Kantor Sub Direktorat Agraria. (kantor agraria tingkat Kabupaten/Kotamadya).
  2. Kantor Sub Direktorat Agraria memeriksa dan minta dipersiapkan surat-surat yang diperlukan, antara lain:

a. surat keterangan pendaftaran tanah

b. gambar situasi/surat ukur

c. fatwa tata-guna tanah

d. risalah pemeriksaan tanah oleh panitia ”A”

  1. Berkas permohonan yang lengkap oleh Kantor Sub Direktorat Agraria dikirim kepada Gubernur/Kepala Daerah setempat melalui Kantor Agraria Provinsi setempat.
  2. Kalau wewenang pemberian hak yang dimohon ada di tangan Gubernur/Kepala Daerah, maka Kepala Direktorat Agraria atas nama Gubenur mengeluarkan Surat Keputusan Pemberian Hak (SKPH).

Jika wewenang dimaksud ada di tangan Menteri Dalam Negeri, maka berkas permohonan yang lengkap disertai pertimbangan setuju atau tidak oleh Kepala Direktorat Agraria dikirimkan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Agraria. Direktur Jenderal Agraria atas nama Menteri Dalam Negeri kemudian mengeluarkan Surat Keputusan Pemberian Hak.

  1. Surat Keputusan Pemberian Hak Diserahkan kepada pemohon.
  2. Pemohon memenuhi semua persyaratan yang dicantumkan dalam Surat Keputusan Pemberian Hak.
  3. Hak atas tanah itu didaftarkan oleh pemohon di Kantor Sub Direktorat Agraria setempat.
  4. Kantor Sub Direktorat Agraria mengeluarkan sertifikat hak atas tanah dan menyerahkannya kepada pemegang hak

 
Tinggalkan komentar

Ditulis oleh pada Mei 12, 2012 in Hukum

 

Materi Pengadaan Tanah

Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum.

Suatu norma hukum akan dihargai oleh warga masyarakat apabila ia telah mengetahui, memahami dan menaatinya. Artinya, dia benar-benar dapat merasakan bahwa hukum tersebut menghasilkan ketertiban serta ketentraman dalam dirinya. Hukum tidak hanya berkaitan dengan segi lahiriah dari manusia, akan tetapi juga dari segi batiniah.

Dalam ketentuan perundang-undangan mengenai Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum yang berlaku sekarang perlu dirumuskan kembali sesuai dengan nilai-nilai sosial yang berkembang dimasyarakat, agar menghasilkan ketertiban dan ketenteraman didalam masyarakat. Perlu dirumuskan kembali Perpres No. 65 Tahun 2006, mengingat potensi masalah yang akan timbul dimasyarakat, yakni:

A.   Pendefinisian yang konkret tentang pengertian  Kepentingan Umum, menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku sekarang.

Pengertian kepentingan umum dirumuskan secara abstrak, yaitu kepentingan sebagian besar masyarakat. Pengertian kepentingan umum dibatasi untuk kepentingan pembangunan yang tidak bertujuan komersial. Batasan tentang pengertian kepentingan umum terlihat abstrak, sehingga menimbulkan penafsiran yang berbeda-beda dalam masyarakat. Akibat yang ditimbulkan adalah ketidakpastian hukum dan menjurus pada munculnya konflik dalam masyarakat.

Pembatasan kepentingan umum dalam dua hal, pembangunan itu dilaksanakan pemerintah/pemda yang selanjutnya dimiliki atau akan dimiliki pemerintah/pemda. Pengurangan pembangunan untuk kepentingan umum dari 21 menurut Perpres 36 Tahun 2005 menjadi 7 jenis dalam Perpres No. 65 Tahun 2006. Pengurangan tersebut akan menimbulkan permasalahan manakala pemerintah/pemda akan membangun puskesmas/rumah sakit umum, tempat pendidikan atau sekolah, lembaga pemasyarakatan atau rumah tahanan, kantor pemerintah/pemda, pasar umum/tradisional.

B.   Penitipan ganti rugi ke pengadilan negeri bila proses musyawarah mengenai harga tanah tidak selesai.

Masalah utamanya adalah mekanisme penitipan ganti rugi kepada pengadilan negeri, permasalahan penitipan uang ganti kerugian kepada pengadilan negeri bila lokasi pembangunan tidak dapat dipindahkan, namun musyawarah tidak mencapai hasil setelah berlangsung 120 hari kalender (sebelumnya 90 hari) dalam pasal 10. Penerapan lembaga penawaran pembayaran yang diikuti dengan penitipan pada pengadilan negeri yang diatur dalam pasal 1404 KUH Perdata keliru diterapkan dalam Perpres ini.

Pengadaaan tanah adalah perbuatan pemerintah/pemda yang masuk dalam ranah hukum administrasi, sedangkan lembaga penawaran pembayaran dalam pasal 1404 KUH Perdata mengatur hubungan hukum keperdataan diantara para pihak. Selain keliru menerapkan konsep dan terkesan memaksakan kehendak sepihak, pasal 10 ini tidak final.  Sepanjang masyarakat tetap keberatan dengan ganti kerugian, meski ganti kerugian telah dititipkan kepada pengadilan negeri, tetap terbuka proses pengusulan pencabutan hak atas tanah melalui Pasal 18 Perpres ini, sesuai UU No. 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak atas Tanah yang merupakan pelaksanaan amanat pasal 18 UUPA. Pencabutan hak baru dapat ditempuh jika upaya musyawarah gagal dan merupakan upaya terakhir yang dimungkinkan oleh hukum. Penetapan jangka waktu 120 hari diharapkan dapat dicegah berlarutnya proses musyawarah sekaligus menimbulkan tekanan psikis pada masyarakat yang enggan berhubungan dengan lembaga peradilan. Secara hukum pasal 10 Perpres ini tidak relevan karena tanpa menitipkan ganti kerugian pada pengadilan negeri sudah ada jalan keluar yang diatur dalam UU No. 20 Tahun 1961.

  1. Pengaturan tentang permukiman kembali tidak diatur lebih lanjut, sehingga permukiman kembali dilaksanakan hanya sekedar memindahkan warga masyarakat yang terkena proyek pembebasan dari tempat yang lama ketempat yang baru, tanpa diikuti dengan kegiatan untuk memulihkan kehidupan sosial ekonomi mereka.

Paradigma baru tentang pemulihan sosial ekonomi warga masyarakat yang terkena proyek pembebasan adalah perlu adanya upaya untuk memulihkan kegiatan ekonomi mereka dengan memperhitungkan kerugian yang dialami oleh warga yang terkena dampak pembebasan tanahnya. Bagi warga masyarakat yang sebelumnya  tanah merupakan aset yang berharga, sebagai tempat usaha, bertani, berkebun dan sebagainya, terpaksa kehilangan aset ini kerena mereka dipindahkan ketempat pemukiman yang baru. Pemulihan lokasi pemukiman yang baru bagi warga masyarakat seharusnya dibarengi dengan perencanaan pembangunan infrastruktur yang mendukung kegiatan  dalam upaya pemulihan kehidupan sosial ekonomi warga masyarakat. Setidak-tidaknya masyarakat tidak akan menjadi lebih miskin sebelum tanah dibebaskan.

Perlu adanya pemikiran tentang lokasi tempat pemukiman yang baru, harus ditata sesuai dengan rencana tata ruang daerah atau kota, dengan diikuti oleh proyek konsolidasi tanah perkotaan atau perdesaan. Konsekwensi dari pemikiran ini diharapkan agar pembebasan tanah ini sekaligus akan terjadi pengembangan wilayah baru yang tertib dan membangun sentral-sentral ekonomi baru bagi masyarakat.

  1. Panitia pencabutan hak-hak atas tanah harus juga bertanggungjawab terhadap upaya pemulihan kondisi sosial ekonomi masyarakat yang terkena dampak pembebasan. Keanggotaan penitia pembebasan tanah tidak hanya didominasi oleh instansi pemerintah saja, tetapi harus juga melibatkan masyarakat/LSM dan wakil dari perguruan tinggi, agar netralitas kepanitiaan tetap terjaga.

Hubungan Perpres No. 65 Tahun 2006 Perubahan atas Perpres No. 36 Tahun 2005 dengan Keppres atau UU sebelumnya mengenai persoalan terkait hanya sebagai legitimasi bahwa kebijakan yang dimaksud itu tidak memenuhi tuntutan pasar. Situasi politik, ekonomi dan sosialnya sudah berbeda dan berkembang. Diharapkan akan menarik investor berdatangan. Sebaliknya yang terjadi adalah makin terjadi konsentrasi penguasaan atas tanah dan lepasnya penguasaan tanah oleh banyak warga masyarakat pada segelintir orang saja.

Peraturan perundang-undangan dibidang agraria, memberi kekuasaan yang besar kepada negara untuk menguasai semua tanah yang ada diwilayah Indonesia, sehingga berpotensi melanggar hak ulayat dan hak perorangan atas tanah. Pengadaan tanah sebagai suatu perbuatan hukum yang dilakukan oleh pemerintah untuk mendapatkan tanah untuk kepentingan tertentu dengan cara memberikan ganti kerugian kepada pemilik tanah baik perorangan atau badan hukum menurut tata cara dan besaran nominal tertentu. Pemerintah atas nama negara memerlukan tanah untuk pembangunan namun karena ketersediaan tanah yang dikuasai negara terbatas maka dasar hukum yang digunakan adalah Pasal 6 UUPA tentang fungsi sosial tanah, maka pemerintah mengambil tanah-tanah hak yang dikuasai oleh perorangan atau badan hukum dengan memberikan penggantian yang layak.

Aktifitas pengadaan tanah untuk kepentingan pembangunan secara teoritik didasarkan pada azas/prinsip tertentu dan terbagi menjadi dua subsistem:

  1. Pengadaan tanah oleh pemerintah karena kepentingan umum,
  2. Pengadaan tanah oleh pemerintah karena bukan kepentingan umum (komersial).

Walaupun tersebut secara normatif dalam Perpres No. 65 Tahun 2006 tentang Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum, sesungguhnya jalan tol tidak dapat dimasukkan dalam ranah kepentingan umum. Argumentasinya menurut Kitay (1985) kepentingan umum mengandung tiga unsur esensial yakni; dilakukan oleh pemerintah, dimiliki oleh pemerintah dan non profit. Realitas menunjukan bahwa jalan tol pasti bermotif  profit. Sehingga argumentasi  hukumnya yang tepat untuk jalan tol cara perolehan tanah oleh pemerintah bukan dengan pengadaan tanah, melainkan dengan jual beli.[6]

Menurut Soemardjono, kelemahan regulasi yang mengatur masalah aktivitas pengadaan tanah untuk kepentingan umum beberapa variabel diantaranya adalah:

  1. Wujud produk hukum mestinya berupa undang-undang karena aspek yang diatur (substansi) menyangkut hajat hidup orang banyak, bersifat esensial (hak asasi manusia), konkritnya bertautan pangan, papan dalam konteks negara agraris.
  2. Masih luasnya makna kepentingan umum, persoalan yang mengemuka, istilah tanpa batas yang jelas dan tegas. Ada satu dari tiga alaternatif pertama hanya pedoman umum sehingga mendorong penafsiran terbuka, kedua mencantumkannya dalam daftar kegiatan (list provision) atau gabungan dari keduannya.
  3. Belum dipisahkan secara jelas dan tegas perbedaan kegiatan pembangunan untuk kepentingan umum dan bukan kepentingan umum.
  4. Bentuk ganti rugi yang dimuat bersifat fisik dan tidak mencantumkan yang non fisik. Padahal harga perubahan status pemegang hak dari profesi petani menjadi menjadi yang lain sangat mahal misalnya menjadi buruh kasar, kuli bangunan, pemulung.
  5. Peran dan kedudukan panitia pengadaan tanah, terutama masalah independensinya sehingga mampu memetakan dirinya sebagai fasilitator para pihak secara independen.
  6. Regulasi menafsirkan secara keliru dan menunjukan pemaksaan kehendak dalam penetapan ganti kerugian yang tidak disepakati subjek dengan menganalogkan konsinyasi (penitipan barang dipanitera pengadilan menurut pasal 1404 KUH Perdata)

Dari sisi hukum dimensi keadilan harus dikedepankan artinya makna fungsi sosial terjadinya keseimbangan antara kepentingan umum dan kepentingan perorangan. Tegasnya hak-hak yang sah dari subyek hak atas tanah harus dilindungi dan dihargai. Disisi lain, keikhlasan pemegang hak demi kepentingan masyarakat yang lebih luas juga sepantasnya dihargai oleh pemerintah/pemda dan panitia pengadaan tanah.

Pengadaan tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum oleh pemerintah dialakukan secara musyawarah antara pemerintah dan perseorangan atau badan hukum yang menguasai hak milik atas tanah. Adapun syarat untuk terjadinya musyawarah, yakni:

  1. Didasarkan pada suatu bentuk kebijakan yang dituangkan dalam suatu produk hukum.
  2. Kesamaan prespektif tentang kepentingan umum, musyawarah, substansi penggantian yang layak.
  3. Dilakukan secara langsung, bersama (egaliter/setara), efektif.
  4. Saling menerima dan memberi (take and give) pendapat/pandangan, saran, kritik dan usul.
  5. Hanya dapat dilaksanakan dengan hasil yang optimal, jika diketahui materi/substansi yang dimusyawarahkan, tujuan, hambatan, target yang konkret, peran yang jelas dan solusi yang adil.
  6. Musyawarah tidak boleh ada pemaksaan kehendak pihak yang satu terhadap pihak yang lain.
  7. Pelibatan secara setara pemangku kepentingan dalam forum musyawarah tanpa ada egosektoral/mengedepankan kepentingan individu/kelompok/ golongan.

Baik acara perolehan tanah melalui kegiatan pengadaan tanah dengan kata sepakat maupun pencabutan hak (sebagai suatu upaya hukum pemungkas dan final jika pengadaan tanah musyawarah untuk mencapai mufakat gagal dilakukan dan tidak dimungkinkan pemindahan lokasi kegiatan ketempat lain), terhadap subyek hak wajib diberi imbalan yang layak berupa uang, fasilitas/tanah pengganti sehingga keadaan sosial-ekonominya tidak merosot/menurun.

Keterlibatan panitia pengadaan tanah yang memiliki netralitas dalam pemecahan pengadaan tanah untuk kepentingan umum tidak hanya selesai pada proses ganti kerugian tetapi juga menyangkut penyelesaian sesudah proses ganti kerugian, yakni menyangkut profesi perorangan yang melekat dengan tanah seperti petani, pemilik kebun, dll, yang harus dipikirkan mengenai profesi selanjutnya setelah proses pengadaan tanah guna dapat menyambung ekonomi demi menunjang kehidupan.

Persoalan yang esensial dari dimensi hukum bahwa perbuatan hukum itu menjadi benar, adil dengan terpenuhinya prosedur atau tata cara saja. Namun yang justru mendasar adalah:

  1. Apakah panitia pengadaan tanah termasuk tim penilai benar-benar secara jujur mengakomodasi kepentingan si pemilik tanah?
  2. Dalam pembagian peran pada P2T biasanya leading sektor adalah pemda (sebagai penggagas) kurang melakukan koordinasi dan peran setara dengan institusi terkait BPN, kantor pelayanan PBB Pajak Pratama, Dinas Kimpraswil, Badan Urusan Tanah dan Rumah, dsb, akibatnya dalam taksasi nilai tanah tidak sesuai dengan kewajaran sehingga memicu adanya konflik/sengketa hukum.
  3. Tidak terfikirkan terhadap si empunya tanah skenarionya tidak diberikan penggantian yang layak dalam bentuk uang/relokasi melainkan, misalnya penyertaan saham jalan tol dengan assesmentyang teliti berapa besaran disesuaikan dengan luas lahannya.

Dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum merupaka prosedur yang menyangkut persoalan esensial dalam upaya penegakkan hukum yang berujung pada tercapainya keadilan. Dalam konteks sosial sesungguhnya prosedur atau mekanisme merupakan sebuah kontrak sosial yang merupakan kesepahaman antara regulator dengan rakyat mengenai urut-urutan kegiatan yang harus ditempuh dalam suatu kegiatan. Dalam penyusuna prosedur menurut Nonet dan Selznick harus bersifat jelas (tidak multitafsir), sederhana dan mudah dilaksanakan (tidak birokratik), bertujuan jelas, mengedepankan kemaslahatan masyarakat daripada kepentingan regulator.

Menurut Satjipto Rahardjo, produk hukum yang lebih banyak melayani kepentingan golongan atas dan belum menyentuh masyarakat stratum bawah. Oleh karena itu dalam proses pembuatan hukum, legislator sangat dituntut kesadarannya untuk mencermati berbagai kekuatan yang ikut bermain dalam proses dengan antara lain secara sistematis memasukan komponen asas hukum untuk mengalirkan nilai-nilai yang dianut masyarakat.

Lebih lanjut Satjipto Rahardjo mengatakan bahwa pembahasan eksekusi sebagai suatu permainan bahasa dari banyak keinginan, kepentingan mengubah menjadi harapan dan keinginan. Seringkali peraturan diciptakan dengan wawasan yang sangat sempit, bebas emosi, menempatkan kepentingan masyarakat sebagai urutan pertama, merupakan aktifitas berkesinambungan. Sehingga implikasi yang timbul, harus dicermati dari sekian variabel dari proses panjang prosedur dan eksekusinya. Berbicara hukum tidak hanya terbatas pada apa yang tertuang dalam teks, seperti hukum alam atau matematis segala sesuatu terkuantifikasi. Dalam penafsiran bukan menggunakan logika peraturan semata, melainkan kenyataan yang ada dimasyarakat.

Berkaitan dengan kebijakan (policy), maka suatu kebijakan yang diambil pada tataran, nasional, regional, lokal dalam pengadaan tanah untuk kepentingan pembangunan wajib mempertimbangkan produk hukum apa yang akan dihasilkan, artinya bagaimana wujud pengkaidahan kebijakan yang akan dibuat, kemana hukum hendak diarahkan, variabel apa yang secara signifikan dapat mengubah hukum yang diberlakukan. Bagaimana implikasi kebijakan dapat dikatakan sebagai kebijakan yang tidak implementatif, otoriter, tidak realistik, terlepas dari nilai-nilai keadilan dan etika berbangsa dan bernegara (principle of good governence).

Salah satu permasalahan muncul sebagai akibat dari pengadaan tanah untuk kepentingan pembangunan adalah terhadap petani yang kehilangan tanahnya harus berubah menjadi non petani: buruh tani, buruh pabrik, penarik becak, buruh bangunan yang sebelumnya tidak pernah terbayangkan. Apakah sengaja atau tidak mengabaikan kalkulasi kerugian akibat pengadaan tanah terhadap perubahan tata guna lahan yang semula sawah beririgasi teknis yang dulu dibiayai dengan hutang luar negeri menjadi peruntukan lain, misalnya bendungan pengairan, prasarana/sarana jaringan transportasi darat. Berapa biaya yang harus dikeluarkan pemerintah untuk melakukan perubahan peta tata ruang nasional/propinsi/kabupaten/kota sebagai akibat dari pengadaan tanah atau sebaliknya. Berapa biaya yang harus dikeluarkan oleh pihak yang memerlukan tanah untuk pengamanan infrastruktur yang akan atau sedang dibangun oleh aparatur keamanan akibat mendapatkan resistensi atau penolakan warga masyarakat kerena sebab tertentu. Bila dilakukan dengan pendekatan legal-positivistik akan sia-sia, karena ketidakmampuan mengungkap akar persoalan, mengapa setiap aktifitas pengadaan tanah pada tataran implementatif mengalami resistensi dari publik.

Persoalan pengadaan tanah untuk kepentingan pembangunan bagi kepentingan umum hanyalah berakar pada pengalokasian anggaran untuk pembayaran ganti kerugian kepada subyek eks pemegang hak atas tanah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 58/PMK.02/2008. Tidak pernah terfikirkan bagaimana implikasi sosial-ekonomi-budaya perubahan hidup eks pemegang hak atas tanah sesudah tanahnya diambil oleh pemerintah.

Menurut Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dinyatakan:

Pasal 36

1) Setiap orang berhak mempunyai milik, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain demi pengembangan dirinya, keluarga, bangsa, dan masyarakat dengan cara yang tidak melanggar hukum,

2)  Tidak seorangpun boleh dirampas miliknya dengan sewenang-wenang dan cara melawan hukum,

3)  Hak milik mempunyai fungsi sosial.

Pasal 37

1)    Pencabutan hak milik atas suatu benda demi kepentingan umum, hanya diperbolehkan dengan mengganti kerugian yang wajar dan segera serta pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2)     Apabila sesuatu benda berdasarkan ketentuan hukum demi kepentingan umum harus dimusnahkan atau tidak diberdayakan baik untuk selamanya maupun untuk sementara waktu maka hal itu dilakukan dengan mengganti kerugian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan kecuali ditentukan lain.

Mengacu pada ketentuan Pasal 36 dan Pasal 37 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia maka kaidah hukum yang mengatur mengenai Pengadaan Tanah untuk Pembangunan bagi kepentingan umum berupa undang-undang bukan Perpres sebagaimana selama ini berlaku. Mengingat masalah hak atas tanah merupakan sesuatu yang bersifat fundamental serta merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia. Tidak dibenarkan hak atas tanah seseorang termasuk didalamnya hak Ulayat (hak Adat) atas tanah diambil oleh pihak lain apalagi secara paksa dengan mengabaikan aspirasi si subyek hak atas tanah.

 
Tinggalkan komentar

Ditulis oleh pada Mei 12, 2012 in Hukum

 

Tugas Hukum Pesisir

  1. Summary

Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia memiliki potensi laut yang sangat besar. Namun, selama ini potensi laut tersebut belum termanfaatkan dengan baik dalam meningkatkan kesejahteraan bangsa pada umumnya, dan pemasukan devisa negara khususnya. Bahkan, sebagian besar hasil pemanfaatan laut selama ini justru “lari” atau “tercuri” ke luar negeri oleh para nelayan asing yang memiliki perlengkapan modern dan beroperasi hingga perairan Indonesia secara ilegal. Dalam konteks inilah upaya pemanfaatan laut Indonesia secara maksimal tidak saja tepat tetapi juga merupakan suatu keharusan. Pertanyaan yang timbul kemudian adalah pemanfaatan laut yang bagaimana? Seharusnya adalah pemanfaatan laut yang dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya pada masyarakat secara lestari. Dalam konteks inilah kerjasama dalam pengelolaan potensi sumberdaya tersebut sangat diperlukan, karena yang diinginkan bukan saja peningkatan hasil pemanfaatan laut, tetapi juga pemerataan hasil pemanfaatan yang dinikmati seluas-luasnya oleh masyarakat. Dengan hadirnya otonomi daerah tahun 1999, Indonesia telah mengalami perubahan yang amat besar dalam sistem hukumnya. Pengelolaan pesisir dan sumberdaya alam lainnya telah berganti dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah, dan bidang legislatif dianggap memiliki peran lebih besar dalam menyusun dan mengawasi peraturan perundang-undangan. Pengelolaan sumberdaya pesisir juga mendapat perhatian lebih besar sejalan dengan dibentuknya Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP). Sejalan dengan era otonomi, sejak tahun 2001 Pemda mempunyai kewenangan yang jelas dalam mengelola sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil secara bertanggungjawab sesuai Pasal 10 UU No. 22/99. Namun kapasitas Pemda untuk mengelola potensi sumberdaya tersebut masih relatif terbatas, khususnya pembangunan kelautan non-perikanan. Disisi lain sumberdaya kelautan tersebut dimanfaatkan berbagai pihak secara tidak bertanggung jawab (intruders) seperti destructive fishing, pencurian ikan di laut, serta reklamasi pantai yang kurang memperhatikan kelestarian lingkungan. Pada saat ini terdapat kecenderungan bahwa pelaksanaan otonomi daerah merupakan replikasi dari pendekatan sektor yang cenderung untuk mengeksploitasi sumberdayanya. Undang-undang yang ada dan peraturan daerah lebih berorientasi pada eksploitasi sumberdaya pesisir tanpa memperhatikan kelestarian sumberdaya dan regulasi lain sehingga menimbulkan kerusakan fisik. Sementara kesadaran nilai strategis dari pengelolaan wilayah pesisir secara berkelanjutan, terpadu, dan berbasis masyarakat relatif kurang. Selain itu, hak masyarakat adat/lokal dalam pengelolaan sumbedaya laut seperti sasi, seke, panglima laot juga masih kurang dihargai sehingga ruang untuk partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya pesisir pun masih terbatas.

  1. PENDAHULUAN
  • Latar Belakang

Pesisir merupakan daerah pertemuan antara darat dan laut; ke arah darat meliputi bagian daratan, baik kering maupun terendam air, yang masih dipengaruhi sifat-sifat laut seperti pasang surut, angin laut, dan perembesan air asin; sedangkan ke arah laut meliputi bagian laut yang masih dipengaruhi oleh proses-proses alami yang terjadi di darat seperti sedimentasi dan aliran air tawar, maupun yang disebabkan oleh kegiatan manusia di darat seperti penggundulan hutan dan pencemaran Berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: KEP.10/MEN/2002 tentang Pedoman Umum Perencanaan Pengelolaan Pesisir Terpadu, Wilayah Pesisir didefinisikan sebagai wilayah peralihan antara ekosistem darat dan laut yang saling berinteraksi, dimana ke arah laut 12 mil dari garis pantai untuk propinsi dan sepertiga dari wilayah laut itu (kewenangan propinsi) untuk kabupaten/kota dan ke arah darat batas administrasi kabupaten/kota. Wilayah pesisir dan lautan merupakan wilayah yang penting karena memiliki keanekaragaman sumberdaya alam yang sangat banyak. Namun disisi lain, permasalahan menurunnya tingkat kesejahteraan masyarakat setempat dan semakin rendahnya kualitas lingkungan dan sumber daya alam merupakan permasalah pokok yang terjadi di wilayah pesisir. Mengingat hal tersebut, pemberdayaan masyarakat merupakan salah satu hal yang perlu dilakukan dalam upaya pelestarian fungsi lingkungan pesisir. Upaya tersebut telah dilakukan balk oleh Pemerintah maupun oleh masyarakat secara swadaya, namun ternyata pelaksanaannya kurang maksimal dan efektif. Selain itu, fungsi hukum sebagai penunjang pembangunan masih belum tampak jelas hasilnya, khususnya dalam memberdayakan masyarakat pesisir dalam melestarikan fungsi lingkungannnya karena kondisi sekarang yang terjadi adalah masyarakat tidak berdaya dalam mengelola lingkungan pesisir secara berkelanjutan. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka permasalahan yang hendak dikaji adalah mengapa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pelestarian fungsi lingkungan pesisir yang ada belum meningkatkan kesadaran dan keberdayaan masyarakat pesisir dalam pelestarian fungsi lingkungan pesisir, bagaimana upaya pemberdayaan masyarakat yang telah diatur secara normatif dapat dilaksanakan untuk pelestarian fungsi lingkungan pesisir dan model pemberdayaan apakah yang relevan dalam rangka meningkatkan kesadaran dan keberdayaan masyarakat dalam pelestarian fungsi lingkungan pesisir. Permasalahan tersebut dikaji dengan menggunakan pendekatan sosio-legal research dengan menggunakan konsep hukum yaitu hukum merupakan perwujudan makna¬makna simbolik para pelaku sosial sebagaimana tampak dalam interaksi antara mereka. Untuk memahami realitas sosial yang dikonstruksi oleh masyarakat pesisir Kota Cirebon dalam upaya pelestarian fungsi lingkungan pesisir, maka paradigma konstruktivisme digunakan dalam penelitian ini sedangkan paradigma sosial yang digunakan adalah definisi sosial dengan menggunakan teen interaksionisme simbolik. Dad hasil penelitian diketahui bahwa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pelestarian fungsi lingkungan pesisir yang ada belum meningkatkan kesadaran dan keberdayaan masyarakat pesisir dalam pelestarian fungsi lingkungan pesisir disebabkan karena sistem hukum itu sendiri yang kurang signifikan mendukung kelestarian fungsi lingkungan pesisir dan tingkah laku masyarakat pesisir belum mengarah ke tingkah laku yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan dalam pengelolaan lingkungan pesisir. Kemudian pelaksanaan pemberdayaan masyarakat untuk pelestarian fungsi lingkungan pesisir tergantung pada transfomiasi kekuatan dari pelaku pemberdayaan ke subyek pemberdayaan. Dalam hal ini keduanya harus memiliki daya (kekuatan) yang dapat dikembangkan dan mendukung tedadinya upaya pemberdayaan masyarakat dalam pelestarian fungsi lingkungan pesisir. Model pemberdayaan komunikatif responsif merupakan model altematif yang relevan untuk dikembangkan dalam upaya pemberdayaan masyarakat pesisir disebabkan karena dalam upaya pemberdayaan masyarakat, komunikasi timbal balik antara pelaku pemberdayaan dan subyek pemberdayaan menjadi hal yang paling penting agar kebijakan yang diambil sesuai dengan kebutuhan masyarakat pesisir. Selain itu, agar nilai-nilai masyarakat pesisir dapat terakomodasi dalam setiap peraturan perundang¬undangan, maka bentuk hukum yang pas adalah hukum responsi yang bersifat aspiratif terhadap nilai-nilai masyarakat. Wilayah pesisir adalah daerah peralihan antara Ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan laut. Pulau kecil adalah pulau dengan luas lebih kecil atau sama dengan 2000 (dua ribu) km2 beserta kesatuan ekosistem. Ruang lingkup pengaturan Wilayah Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil (“WP3K”) meliputi daerah peralihan antara ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan laut, ke arah darat mencakup wilayah administrasi kecamatan dan ke arah laut sejauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai. Pengelolaan WP3K meliputi kegiatan perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian terhadap interaksi manusia dalam pemanfaatannya serta proses alamiah secara berkelanjutan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Indonesia merupakan Negara yang memiliki keanekaragaman hayati yang sungguh indah salah satunya adalah wilayah pesisir dan pulau – pulau kecil. Agar dapat terjaga dan dapat digunakan untuk pengembangan di bidang sosial, ekonomi, budaya, lingkungan, dan penyangga kedaulatan bangsa sampai generasi Indonesia seterusnya, pemerintah membuat Undang – undang Nomor 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau – Pulau Kecil[1](“UU WP3K”).

  1. PERMASALAHAN
  2. Bagaimanakah pengelolaan daerah pesisir dan laut dalam mewujudkan wilayah yang berbasis untuk masyarakat pesisir?
  1. PEMBAHASAN DAN ANALISIS

Kebijakan pembangunan perikanan pada masa yang akan datang hendaknya didasarkan pada landasan pemahaman yang benar tentang peta permasalahan pembangunan perikanan itu sendiri, yaitu mulai dari permasalahan mikro sampai pada permasalahan di tingkat makro yang mengarah pada pemberdayaan masyarakat nelayan. Permasalahan mikro yang dimaksudkan adalah pensoalan internal masyarakat nelayan dan petani ikan menyangkut aspek sosial budaya seperti pendidikan, mentalitas, dan sebagainya. Aspek ini yang mempengaruhi sifat dan karakteristik masyarakat nelayan dan petani ikan. Sifat dan karakteristik tersebut dipengaruhi oleh jenis kegiatan usaha seperti usaha perikanan tangkap, usaha perikanan tambak, dan usaha pengolahan hasil perikanan. Kelompok masyarakat ini memiliki sifat unik berkaitan dengan usaha yang dilakukannya. Karena usaha perikanan sangat bergantung pada musim, harga dan pasar maka sebagian besar karakter masyarakat pesisir (khususnya nelayan dan petani ikan) tergantung pada faktor-faktor tersebut yaitu;

  1. Kehidupan masyarakat nelayan dan petani ikan menjadi amat tergantung pada kondisi lingkungan atau rentan pada kerusakan khususnya pencemaran atau degradasi kualitas lingkungan.
  2. Kehidupan masyarakat nelayan sangat tergantung pada musim. Ketergantungan terhadap musim ini akan sangat besar dirasakan oleh nelayan-nelayan kecil.
  3. Persoalan lain dari kelompok masyarakat nelayan adalah ketergantungan terhadap pasar.

Hal ini disebabkan komoditas yang dihasilkan harus segera dijual untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari atau membusuk sebelum laku dijual. Karakteristik ini mempunyai implikasi yang sangat penting yaitu masyarakat nelayan sangat peka terhadap fluktuasi harga. Perubahan harga sekecil apapun sangat mempengaruhi kondisi sosial masyarakat nelayan. Namun demikian di balik ketiga persoalan tersebut sebenarnya ada persoalan yang lebih mendasar yaitu persoalan sosial dalam konteks makro menyangkut ketergantungan sosial (patron client). Karena faktor kelemahan yang dimiliki sebagian besar nelayan (nelayan kecil dan pandega), mereka tidak bisa menghindari adanya sistem sosial yang tanpa atau disadari menjeratnya ke dalam “Iingkaran setan” kemiskinan. Sistem sosial ini sudah begitu melembaga pada masyarakat nelayan. Persoalan inilah yang seharusnya menjadi fokus perhatian pemerintah dalam melakukan pemberdayaan nelayan dan pembudidaya ikan. Semestinya ada instrument kebijakan yang mampu secara efektif mengurangi (kalau tidak dapat menghilangkan) sistem sosial yang tidak memungkinkan nelayan kecil keluar dari lingkaran kemiskinan. Salah satu produk hukum dalam era reformasi adalah Undang-Undang No. 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah dan – UU No.25 tahun 1999 tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah. Dalam UU No.22 tahun 1999 terdapat aturan mengenai kewenangan daerah provinsi dalam pengelolaan wilayah lain dalam batasan 12 mil yang diukur dari garis pantai kearah laut lepas dan atau ke arah perairan kepulauan dan pemerintah kota / kabupaten berhak mengelola sepertiganya atau 4 mil laut seperti tercantum dalam pasal 3 dan pasal 10 ayat 2 dan 3. Sedangkan, UU No.25 Tahun 1999 mengandung aturan tentang pembagian alokasi pendapatan antara pemerintah pusat dan daerah yang berasal dari pemanfaatan sumberdaya alam termasuk sumberdaya pesisirdan laut. Lahirnya kedua peraturan tersebut menunjukkan adanya pergeseran paradigma pembangunan dalam bidang kelautan dan perikanan yakni dari rezim yang sentralistik ke desentralistik. Dengan demikian kebijakan otonomi daerah termasuk di wilayah laut merupakan sebuah pilihan politik yang diharapkan mampu menjaga keberlanjutan dan kelestarian sumberdaya kelautan dan perikanan. Hal ini penting karena sistem pemerintahan sentralistik yang sudah berlangsung selama 32 tahun terbukti telah menghancurkan sumberdaya alam. Oleh karena secara ekonomi politik suatu sistem pemerintahan sentralistik terbukti membawa berbagai kecenderungan buruk yakni (1) politik yang tidak demokratis; (2) korupsi; (3) rent-seeking activities yang memperburuk social welfare loss bagi masyarakat; dan (4) moral hazard. Fenomena semacam ini juga terjadi dalam bidang sektor perikanan di masa Orde Baru. Oleh karena itu, fenomena korupsi dan otoritarianisme bisa saja muncul di daerah-daerah pada saat ini dikala otonomi diimplementasikan di daerah termasuk di wilayah laut. Hal ini penting karena kondisi politisi dan birokrat di daerah bersifat homogen akibat proses rekruitmen dengan tradisi kolusi, korupsi dan nepotisme (KKN), sehingga cenderung memiliki “kerakusan” yang luar biasa untuk tetap menguasai anggaran dan sumbers-sumber keuangan daerah. Akibatnya selanjutnya adalah KKN di daerah akan semakin kuat. Di sisi lain aktivitas rent seeking skalanya akan lebih besar di daerah, karena rentseekersyang dulunya bermain di tingkat pusat pada masa Orba bergeser ke daerah. Orientasi pergeseran ini dilakukan karena mereka dapat mengeluarkan biaya yang lebih rendah untuk mendapatkan rente yang lebih besar. Selain itu, birokrat dan politisi daerah akan mulai menyadari betapa strategisnya posisi mereka, sehingga mengadopsi pola Orba yang pernah digunakan birokrat dan politisi di pusat menjadi keniscayaan. Dengan perubahan rejim pemerintahan sekarang ini, maka sumberdaya alam kelautan di daerah yang diklaim sebagai komoditi unggulan akan dengan mudah dikuasai dan dihancurkan oleh para kapitalis. Karena itu, jika tidak disertai prasyarat yang kondusif dalam pengelolaan sumberdaya alam sektor kelautan era otonomi daerah dikhawatirkan otonomi daerah tidak serta-merta akan memperbaiki kegagalan dari sistem sentralistik. lnilah yang kemudian menjadi problem yang harus diantisipasi dalam rangka implementasi otonomidaerah di wilayah laut. Dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tersebut maka dimulailah babak baru pelaksanaan Otonomi Daerah di Indonesia. Kebijakan Otonomi Daerah ini memberikan kewenangan otonomi kepada Daerah Kabupaten dan Kota didasarkan kepada desentralisasi saja dalam wujud otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab. Kewenangan Daerah mencakup kewenangan semua bidang pemerintahan, kecuali kewenangan di bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama, serta kewenangan bidang lainnya yang akan ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. Secara resmi kebijakan Otonomi Daerah berdasarkan UU 22/1999 diimplementasikan dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah dimulai pada tanggal 1 januari 2001. Mulai saat itu penyelenggaraan pemerintahan daerah di seluruh Indonesia harus mengacu dan berdasarkan kepada UU 22/1999 dan peraturan pelaksanaannya. Implementasi kebijakan Otonomi Daerah dalam penyelenggaraan negara dan pemerintahan di daerah bukan hanya menjadi tanggung jawab Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah namun juga harus menjadi tanggung jawab seluruh jajaran pemerintahan di Pusat dan Daerah, kalangan akademisi, kalangan dunia usaha, para profesional dan seluruh masyarakat. Dalam rangka mewujudkan implementasi kebijakan Otonomi Daerah tersebut pada tanggal 30 Mei 2000 di Jakarta, para Bupati seluruh Indonesia mendeklarasikan pembentukan Asosiasi Pemerintahan Kabupaten Seluruh Indonesia. Asosiasi ini merupakan wadah kerjasama antar Pemerintah Kabupaten seluruh Indonesia dalam mendukung dan melaksanakan kebijakan Otonomi Daerah. Disamping para Bupati yang membentuk Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI), oleh para walikota dan gubernur juga dibentuk Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) dan Asosiasi Pemerintah Propinsi Seluruh Indonesia (APPSI). Pembentukan ketiga Asosiasi Pemerintah Daerah (APKASI, APEKSI dan APPSI) ini bertujuan untuk mewadahi kerjasama antar pemerintah daerah dalam mendukung dan mengimplementasikan kebijakan Otonomi Daerah. Tanpa adanya dukungan dan kerjasama 30 propinsi, 74 kota dan 268 kabupaten mustahil kebijakan Otonomi Daerah dapat diimplementasi dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Implementasi kebijakan Otonomi Daerah meliputi berbagai aspek diantaranya hubungan antara Pusat dan Daerah, bentuk dan struktur pemerintahan daerah, pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan di daerah, hubungan antara Pemerintah Daerah dengan masyarakat dan pihak ketiga. Selama lebih kurang 9 (sembilan) bulan dilakukan implementasi kebijakan Otonomi Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah timbul beberapa permasalahan sebagai ekses pelaksanaannya. Sebagian pihak beranggapan bahwa permasalahan yang timbul tersebut merupakan akibat dari kesalahan dan kelemahan kebijakan Otonomi Daerah berdasarkan UU 22/1999 tersebut. Sehingga merekapun mengusulkan dan mengusahakan agar UU 22/1999 segera direvisi. Implementasi kebijakan Otonomi Daerah bukanlah berjalan mulus sebagaimana yang diharapkan, namun mengalami berbagai kendala dan tantangan yang menghambat kelancaran implementasi kebijakan tersebut. Diantara kendala yang dihadapi implementasi kebijakan Otonomi Daerah adalah :

  • Perbedaan pemahaman dan persepsi dari berbagai kalangan terhadap kebijakan Otonomi Daerah.
  • Inkonsistensi dan melemahnya komitmen sebagian pejabat sektoral di tingkat Pusat terhadap kebijakan Otonomi Daerah.
  • Belum tersedianya regulasi yang memadai sebagai pedoman dan acuan implementasi Otonomi Daerah.
  • Keterbatasan kemampuan aparatur pemerintahan di daerah dalam melaksanakan kewenangan daerah dalam.
  • Keterbatasan kemampuan keuangan daerah untuk membiayai sendiri penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat di daerah.
  • Keterbatasan kemampuan daerah dalam mengembangkan dan mengelola potensi daerah.
  • Kecemasan berlebihan dari kalangan dunia usaha terhadap kemungkinan lahirnya kebijakan Daerah yang memberatkan kalangan dunia usaha[2].

Pemanfaatan perairan pesisir diberikan dalam bentuk Hak Pengusahaan Perairan Pesisir (“HP-3”) meliputi pengusahaan atas permukaan laut dan kolom air sampai dengan permukaan dasar laut. HP-3 diberikan kepada pihak – pihak dalam bentuk sertifikat HP-3, yaitu sebagai berikut:

  1. Orang perseorangan warga negara Indonesia.
  2. Badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia.
  3. Masyarakat adat.

Pemanfaatan pulau – pulau kecil dan perairan diprioritaskan untuk kepentingan sebagai berikut:

  1. Konservasi.
  2. Pendidikan dan pelatihan.
  3. Penelitian dan pengembangan.
  4. Budidaya laut.
  5. Pariwisata.
  6. Usaha perikanan kelautan dan industri perikanan secara lestari.
  7. Pertanian organik.
  8. Peternakan.

Untuk mendapatkan HP-3, para pemohon HP-3 wajib untuk memenuhi 3 (tiga) persyaratan, antara lain:

  1. Persyaratan teknis:
  2. Administratif:
  3. Operasional:
  1. Kesesuaian dengan rencana Zona dan/atau rencana Pengelolaan WP3K.
  2. Hasil konsultasi publik sesuai dengan besaran dan volume pemanfaatannya.
  3. Pertimbangan hasil pengujian dari berbagai alternatif usulan atau kegiatan yang berpotensi merusak sumber daya pesisir dan pulau – pulau kecil.
  1. Penyediaan dokumen administratif.
  2. Penyusunan rencana dan pelaksanaan pemanfaatan sumber daya pesisir dan pulau – pulau kecil sesuai dengan daya dukung ekosistem.
  3. Pembuatan sistem pengawasan dan pelaporan hasilnya kepada pemberi HP-3.
  4. Dalam hal HP-3 berbatasan dengan garis pantai, maka pemohon wajib memiliki hak atas tanah.
  1. Memberdayakan masyarakat sekitar lokasi.
  2. Mengakui, menghormati, dan melindungi hak – hak masyarakat adat dan/atau masyarakat local.
  3. Memperhatikan hak masyarakat untuk mendapatkan akses ke sempadan pantai dan muara sungai.
  4. Melakukan rehabilitasi sumber daya yang mengalami kerusakan di lokasi HP-3.

Pemanfaatan pulau – pulau kecil dan perairan kecuali untuk konservasi , pendidikan dan pelatihan, serta penelitian dan pengembangan, pemanfaatan pulau – pulau kecil, pemohon wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

  1. Persyarataan pengelolaan lingkungan.
  2. Memperhatikan kemampuan sistem tata air setempat.
  3. Menggunakan teknologi yang ramah lingkungan.

HP-3 tidak dapat diberikan pada Kawasan[3]

  1. Kesimpulan

kawasan pesisir, tidak hanya sektor perikanan yang berperan besar. Sektor-sekor lainnya pun memiliki peranan besar karena saling terkait untuk dapat memecahkan permasalahan yang ada. Misalnya saja yang berkaitan dengan perekonomian masyarakat pesisir, sektor industri dan jasa menjadi sektor yang memiliki kontribusi besar dalam pengembangan usaha produktif masyarakat. Yang berkaitan dengan kelestarian lingkungan juga tidak lepas dari peran serta dan keterlibatan sektor industri dimana biasanya limbah industri dibuang ke perairan. Infrastruktur pendukung juga menjadi hal penting untuk dapat mengembangkan wilayah dan menjaga kelestarian lingkungan. Untuk itu, kerjasama lintas sektor sangat perlu diperhatikan karena masing-masing sektor memiliki kepentingannya sendiri-sendiri. Masing-masing sektor harus saling mendukung. Peran pemerintah daerah dalam hal ini sangat besar agar terjadi sinergi yang baik dalam pengembangan setiap sektor, sehingga tidak ada yang saling merugikan. Upaya pengurangan kesenjangan sektoral dan daerah jelas memerlukan strategi khusus bagi penanganan secara komprehensif dan berkesinambungan. Untuk itu, diperlukan adanya kebijakan dari Pemerintah Pusat untuk menjembatani persoalan kemiskinan dan kesenjangan sektoral dan daerah tersebut, melalui mekanisme kerjasama antar aktor (stakehokders) yang melibatkan unsur-unsur masyarakat (kelompok nelayan), pihak swasta / pengusaha perikanan (Private Sector), dan pemerintah (Government). Sebagai anak bangsa yang prihatin melihat kondisi yang menjadi potret buram dalam pengelolaan kawasan pesisir dan laut yang belum memberikan kesejahteraan bagi masyarakatnya tersebut, maka diperlukan perhatian yang serius berupa terobosan pemikiran bagi upaya percepatan pembangunan dan pengembangan ekonomi lokal melibatkan partispasi masyarakat dalam proses dan pelaksanaan pengelolaannya. Upaya penanggulangan kemiskinan dan kesenjangan sektoral dan daerah tersebut yang berintikan suatu paradigma baru, dimana inisiatif pembangunan daerah tidak lagi digulirkan dari pusat, namun merupakan inisiatif lokal (daerah) untuk memutuskan langkah-langkah yang terbaik dalam mengimplementasikan rencana pengelolaan kawasan dan rencana aksi yang sesuai dengan kebutuhan dan kapasitas yang dimiliki. DAFTAR PUSTAKA


[1] Duhari et al 1996; bron 1997 ; Cincin –Sain and Knecht 1998 ; Kayn Alder 1999
[2] Iwan Nugroho dan Rokhmin Dahuri, 2002, Pembangunan wilayah perspektif ekonomi social dan lingkungan : (LP3es)
[3] Aca Sugandhy,  Aca Sugandhy, Penataan Kawasan  Pesisir Yang Berkelanjutan Makalah 2000. Hal: 2.
 
2 Komentar

Ditulis oleh pada Mei 12, 2012 in Hukum

 

Laporan Pengamatan Persidangan Ke Pengadilan Negeri Samarinda

laporan pengamatan ke pengadilan negeri Samarinda

ACARA PERSIDANGAN TINDAK PIDANA PENCURIAN

TERHADAP TERDAKWA MULYADI ALS YADI BIN SOHOR

DI PENGADILAN NEGERI SAMARINDA

17 November 2011

LAPORAN PENGAMATAN

Makalah Ini Disusun Untuk Memenuhi Tugas

Mata Kuliah Praktik Peradilan Pidana

Logo Universitas Mulawarman

Disusun Oleh

AMI KADIR

  0810015173

FAKULTAS HUKUM

UNIVEERSITAS MULAWARMAN

SAMARINDA 2011

LAPORAN PENGAMATAN

A.    Judul Kegiatan

Acara persidangan tindak pidana pencurian terhadap terdakwa MULYADI ALS YADI BIN SOHOR di pengadilan negeri samarinda 17 November  2011.

B.     Tujuan Pengamatan

  1. Mengetahui jalannya persidangan
  2. Menambah pengetahuan dan wawasan dalam bidang hukum
  3. Memenuhi tugas mata kuliah Praktik Peradilan Pidana

C.     Jenis Kegiatan

Mahasiswa/semester VII ( tujuh ) tahun ajaran 2011/2012 Fakultas Hukum Universitas Mulawarman ( UNMUL ) Samarinda melakukan pengamatan jalannya persidangan di Pengadilan Negeri Samarinda.

D.   Tempat Pelaksanaan Kegiatan

Pengadilan Negeri Samarinda  Jl. Moch. Yamin, Samarinda.

E.     Waktu Kegiatan

Pengamatan jalannya persidangan di Pengadilan Negeri Samarinda dilaksanakan pada  :

Hari                 : Kamis

Tanggal           : 17 November 2011

F.      Uraian Kegiatan

No. perkara : 820/PID.B/2011/PN.SMDA

Persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Samarinda, yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pembacaan putusan majelis hakim atas perkara terdakwa, yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 17 November 2011, pukul 14.00 WIB.

Susunan peserta yang mengikuti persidangan :

Mulyadi Als YadiI Bin Sohor sebagai terdakwa,

Farulian Lumbat Toruan, SH, MH sebagai hakim ketua majelis,

I Gede Suwarsana, SH & M. Tuafik , SH sebagai hakim anggota,

Sukri sebagai panitera pengganti,

Sri Lukmini, SH sebagai  jaksa penuntut umum.

Setelah sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum, hakim ketua majelis memerintahkan kepada jaksa penuntut umum untuk menghadapakan terdakwa ke muka persidangan. Terdakwa datang menghadap ke muka persidangan dalam keadaan bebas. Atas pertanyaan hakim ketua, terdakwa menyatakan dalam keadaan sehat serta bersedia mengikuti persidangan dan penuntutan perkaranya pada hari ini.

Selanjutnya atas pertanyaan hakim ketua, terdakwa mengaku :

Nama MULYADI ALS YADI BIN SOHOR
Tempat Lahir MUARA ANCALONG (KUTIM)
Tanggal Lahir 21/10/1978
Jenis Kelamin Laki-laki
Alamat JL. PADAT KARYA RT.73 No.25 LOA BAKUNG SAMARINDA
Agama Islam
Status Kawin
Pekerjaan SWASTA
Warga Negara Indonesia
Pendidikan D3

       Atas pertanyaan hakim ketua, terdakwa menyatakan bahwa dalam perkara ini akan menghadapi sendiri tanpa didampingi oleh penasihat hukum. Selanjutnya hakim ketua memberikan kesempatan kepada jaksa penuntut umum untuk membacakan surat tuntutannya tertanggal 17 November 2011, yang menyatakan :

Kesatu
Primair :

Bahwa ia terdakwa MULYADI ALS YADI BIN SOHOR pada hari Rabu tanggal 08 Juni 2011 sekira jam 19.00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2011 bertempat di Jl. Untung Suropati Komp. GTL Blok CCC No.06 RT.19 Kel. Karang Asam Samarinda atau masih dalam tahun 2011 atau setidak-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Samarinda yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini “Memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”.

Perbuatan terdakwa sebgaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP jo Pasal 363 ayat (1) ke-3,ke-4 dan ke-5 KUHP.

Subsidair :

Bahwa ia terdakwa MULYADI ALS YADI BIN SOHOR pada hari Rabu tanggal 08 Juni 2011 sekira jam 19.00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2011 bertempat di Jl. Untung Suropati Komp. GTL Blok CCC No.06 RT.19 Kel. Karang Asam Samarinda atau masih dalam tahun 2011 atau setidak-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Samarinda yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini,” Sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan pencurian diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 56 ke-2 KUHP jo Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP.

Atau Kedua :

Bahwa ia terdakwa MULYADI ALS YADI BIN SOHOR pada hari Rabu tanggal 08 Juni 2011 sekira jam 19.00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2011 bertempat di Jl. Untung Suropati Komp. GTL Blok CCC No.06 RT.19 Kel. Karang Asam Samarinda atau masih dalam tahun 2011 atau setidak-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Samarinda yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “Menjadikan sebagai kebiasaan untuk sengaja membeli, menukar, menerima gadai, menyimpan, atau menyembunyikan barang yang diperoleh dari kejahatan”.

G.    Jadwal Kegiatan

Hari dan

tanggal

Waktu

Kegiatan

Kamis

17 November 2011

13.00-13.20

13.20-14.30

15.30-16.00

Berangkat dari kampus Universitas Mulawarman menuju Pengadilan Negeri Samarinda.

Sampai di Pengadilan Negeri Samarinda dan mengikuti persidangan serta mengambil data dan dokumentasi.

Selesai persidangan dan perjalanan pulang ke rumah.

H.       Saran

Kegiatan kunjungan ke Pengadilan Negeri Samarinda guna mengikuti jalannya persidangan diharapkan harus lebih sering dilakukan oleh mahasiswa Fakultas Hukum sebagai sarana untuk menambah pengetahuan. Menurut saya kegiatan ini sangat bermanfaat untuk mempelajari dan memperhatikan tata cara persidangan. Dan kegiatan ini saya harapkan dapat dikordinasikan dengan baik oleh pihak Fakultas Hukum Universitas Mulawarman Samarinda.

I.       Penutup

Laporan pengamatan ini penulis susun setelah melakukan pengamatan langsung di Pengadilan Negeri Samarinda. Penulis mengucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing atas ilmu yang telah penulis dapatkan, kepada bunda dan keluarga atas segala Doa untuk penulis dan teman-teman yang seperjuangan atas semua motivasi yang diberikan kepada penulis. Penulis berharap laporan pengamatan ini dapat bermanfaat bagi pembaca.

 
Tinggalkan komentar

Ditulis oleh pada Mei 12, 2012 in Hukum

 
 
Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.