RSS

Solusi Dari Konflik Sosial yang terjadi Papua

21 Jan

NAMA           : AMI KADIR

NIM                : 0810015173

MK                 : HUKUM PENEGAKAN LINGKUNGAN

 

 


B. Isu Hukum

1. Akibat dari konflik Sosial yang terjadi Papua ?

2. Solusi dari konflik Sosial yang terjadi Papua ?

 

 

  1. a. Fakta Hukum.

Adanya Pandangan Masyarakat Asli Papua yang Menganggap Bukan Dari Budaya Masyarakat Indonesia

Masyarakat Papua secara fisik maupun sosial menganggap berbeda dari masyarakat Indonesia di daerah-daerah lain. Jika mayoritas orang Indonesia tergolong rumpun Melayu yang berasal dari Yunan Kamboja, maka secara fisik orang Papua adalah rumpun Melanesia ras Negroid di Pasifik. Demikian pula, secara sosial orang Papua merasa memiliki pandangan dan cara hidup tersendiri yang sangat berbeda dari mayoritas rakyat Indonesia di provinsi-provinsi lain. Orang Papua memiliki otoritas yang bersifat khas dalam mengatur, mengembangkan kebutuhan, dan menyelesaikan masalah berdasarkan hukum adat yang membebani hak dan kewajiban adat pada para individunya, sehingga sulit untuk bertemu dalam suatu Negara Kesatuan RI.

Peniadaan identitas masyarakat Papua, khususnya pada masa Trikora, UNTEA dan menjelang PEPERA merupakan bagian dari proses yang mematangkan evolusi nasionalisme Papua. Bagi orang Papua, tuntutan identitas dan menguatnya nasionalisme Papua adalah proses panjang dari tahun 1948 saat John Ariks kampanye menolak pikiran integrasi Papua ke dalam NKRI sampai pada tanggal 26 Februari 1999 saat 100 anggota tokoh wakil masyarakat asli Papua yang lebih dikenal dengan sebutan tim 100, menyampaikan aspirasi tuntutan Merdeka dari masyarakat Papua kepada Presiden Habi

b.Konsep Hukum

PEMERINTAHAN DAERAH

Pasal 18

1)         Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang.

2)         Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.

3)         Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.

4)         Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih melalui Pemilihan Umum. (5) Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintahan Pusat.

5)         Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.

6)         Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam undang-undang.

Pasal 18 A

1)      Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota, atau antara provinsi dan kabupaten dan kota,diatur dengan undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah.

2)      Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang.

Pasal 18B

Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintah daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang. Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.

.             Peraturan Perundangan Pelaksana Konstitusi yang Berkaitan dengan Pemberian Otonomi Khusus Papua.

  1. Berbentuk Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
    1. Tap MPR No.IV/MPR/1999.

Mengatur tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara Tahun 1999-2004, di dalam lampiran Bab IV Huruf G angka 2, antara lain menyatakan sebagai berikut;

  1. Khusus.

Dalam rangka pembangunan otonomi daerah di dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta untuk menyelesaikan secara adil dan menyeluruh permasalahan di daerah yang memerlukan penanganan segera dan sungguh-sungguh, maka perlu ditempuh langkah-langkah sebagai berikut:

Irian Jaya.

  1. Mempertahankan integrasi bangsa di dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan tetap menghargai kesetaraan dan keragaman kehidupan sosial budaya masyarakat Irian Jaya melalui penetapan daerah otonomi khusus yang diatur dengan undang-undang.
  2. Menyelesaikan kasus pelanggaran hak asasi manusia di Irian Jaya melalui proses pengadilan yang jujur dan bermartabat.

.             Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, dari berbagai pasal yang termuat dalam undang-undang tersebut, maka masalah pembentukan dan susunan daerah dirumuskan dalam pasal-pasal antara lain:

 

 

Pasal 4

Dalam rangka pelaksanaan asas Desentralisasi dibentuk dan disusun Daerah Provinsi, Daerah Kabupaten, dan Daerah Kota yang berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat.

Pasal 5

1)      Daerah dibentuk berdasarkan pertimbangan kemampuan ekonomi, potensi daerah, sosial budaya, sosial politik, jumlah penduduk, luas daerah, dan pertimbangan lain yang memungkinkan terselenggaranya Otonomi Daerah.

2)      Pembentukan, nama, batas, dan ibukota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan undang-undang.

Pasal 125

1)      Kotamadya Batam, Kabupaten Paniai, Kabupaten Puncak jaya, Kabupaten Mimika, Kabupaten Simeulue, dan semua Kota Administratif dapat ditingkatkan menjadi Daerah Otonom dengan memperhatikan Pasal 5 undang-undang ini.

2)      Selambat-lambatnya dua tahun setelah tanggal ditetapkannya undang-undang ini, Kotamadya, Kabupaten, dan Kota Administratif, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sudah harus berubah statusnya menjadi Kabupaten/Kota jika memenuhi ketentuan yang ditetapkan dalam Pasal 5 undang-undang ini.

.             Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua antara lain menetapkan sebagai berikut:

Pasal 3

1)      Provinsi Papua terdiri atas Daerah Kabupaten dan Daerah Kota yang masing-masing sebagai Daerah Otonom.

2)      Daerah Kabupaten/Kota terdiri atas sejumlah distrik.

3)      Distrik terdiri atas sejumlah kampung atau yang disebut dengan nama lain.

4)      Pembentukan, pemekaran, penghapusan, dan/atau penggabungan Kabupaten/ Kota, ditetapkan dengan undang-undang atas usul Provinsi Papua.

Pasal 74

Semua peraturan perundang-undangan yang ada dinyatakan tetap berlaku di Provinsi Papua sepanjang tidak diatur dalam undang-undang ini.

Pasal 76

Pemekaran Provinsi Papua menjadi provinsi-provinsi dilakukan atas persetujuan MRP dan DPRP setelah memperhatikan dengan sungguh-sungguh kesatuan sosial budaya, kesiapan Sumber Daya Manusia, dan kemampuan ekonomi dan perkembangan di masa datang.

Analisa Kasus

1. Konflik Kekerasan Sosial di Papua.

Konflik kekerasan di Papua pada umumnya disebabkan adanya kondisi sosial yang timpang antara masyarakat asli Papua dengan masyarakat migran yang datang dari luar Papua, sebagai akibat dari adanya kekeliruan kebijakan pembangunan di Papua yang berlangsung lama, sebagai berikut:

a. Terjadinya Eksploitasi Sumber Daya Alam (SDA)

Pembangunan yang hanya mengejar kemajuan material, atau kemajuan fisik dengan memakai indikator ekonomi semata-mata, telah menempatkan masyarakat Papua pada posisi marginal di Papua Barat. Pembangunan diarahkan pada eksploitasi sumber daya alam, seperti tanah, hutan, tambang dan laut untuk kepentingan yang kurang jelas maksudnya. Sedangkan untuk kepentingan masyarakat Papua sebagai pemegang hak adat atas SDA justru kurang mendapat perhatian yang layak.

Eksploitasi SDA telah menampilkan suatu ketidakadilan, berdasar fakta-fakta masyarakat Papua, pemegang hak adat atas SDA tidak dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan, padahal semua konsekuensi negatif pasti dipikul oleh mereka bukan oleh pengambil keputusan. SDA merupakan sumber penghidupan utama bagi mereka dengan batas-batas pemilikan, pengakuan, dan penghargaan yang jelas dan tegas di antara para pemegang hak adat. Sebaliknya, agen-agen pembangunan yang mengeksploitasi SDA justru tidak memberikan pengakuan yang memadai terhadap hak-hak masyarakat asli Papua dan tidak memikirkan alternatif.

Sebagai contoh: Kasus pengalihan hak atas tanah untuk keperluan transmigrasi telah mengurangi bahkan menghilangkan sumber-sumber ekonomi keluarga. Masyarakat kehilangan binatang buruan sebagai sumber protein, kayu untuk bangunan, kayu api, rusaknya ekosistem lokal sebagai sumber protein yang mendukung kehidupan masyarakat lokal, hilangnya sagu sebagai sumber karbohidrat bagi masyarakat. Eksploitasi tambang juga memberi dampak negatif yang besar buat penduduk lokal. Sebagai contoh: kasus Freeport, limbah tailing, telah mencemari sumber-sumber ekonomi seperti Moluska, sumber protein masyarakat Kamoro-Sempan di Omawita. Demikian pula eksploitasi sumber daya laut seperti di Biak, Sorong, Merauke dan Fak-Fak juga merusak ekosistem dan mengganggu populasi ikan, penduduk lokal yang masih menggunakan teknologi penangkapan tradisional, makin sulit mengakses dan memanfaatkan sumber daya laut bagi kesejahteraannya.

Eksploitasi SDA oleh para investor di bawah fasilitasi pemerintah, berlangsung secara cepat. Sementara, persiapan sosial yang dapat membantu menyiapkan dan memfasilitasi penduduk asli agar mengakses program-program atau proyek-proyek yang berhubungan dengan pengelolaan SDA tidak terjadi. Akibatnya, masyarakat menjadi penonton dan terasing di tanahnya sendiri. Masyarakat Papua sebagai komunitas lokal tidak dapat berpartisipasi dalam pembangunan ekonomi, karena memang tidak dipersiapkan, dilatih, dan diberi kesempatan.

b. Dominasi Migran di Berbagai Bidang-Bidang Kehidupan

Perlakuan yang kurang tepat terhadap masyarakat Papua juga terjadi dalam bidang pemerintahan, dan proses-proses politik. Sadar atau tidak, selama pemerintahan Orde Baru, orang Papua kurang diberikan peran dalam bidang pemerintahan. Posisi-posisi utama selalu diberikan kepada orang luar dengan dalih orang Papua belum mampu. Walaupun untuk sebagian peran, dalih itu mungkin ada benarnya, tetapi pada umumnya untuk mencekal orang Papua. Seleksi ketat yang dikenakan terhadap orang Papua dilatarbelakangi oleh kecurigaan dan tuduhan terhadap semua orang Papua sebagai OPM.

Adanya kepentingan politik dari sejumlah elite di pemerintahan agar penduduk asli tidak memiliki akses dan duduk di pemerintahan, tidak bisa bersuara untuk membela hak-hak dan kekayaan SDA-nya dengan menggunakan tuduhan OPM sebagai stigma. Tuduhan OPM ini, dijadikan stigma supaya orang Papua dapat dihambat untuk memiliki akses di pemerintahan atau jika mereka bereaksi dapat ditangkap demi suatu proyek menaikkan kegiatan atau anggaran militer di Irian Jaya.

Dominasi masyarakat pendatang bukan hanya pada sektor pemerintahan saja, tetapi juga pada sektor swasta. Pada kegiatan di sektor industri manufaktur yang memanfaatkan eksploitasi sumber daya alam (SDA) eksploitasi sumber daya alam sebagai bahan baku lebih banyak menggunakan tenaga kerja dari luar, seperti antara lain pabrik Plywood PT. Wapoga, Pabrik Pengalengan Ikan di Biak dan pabrik Pengalengan Ikan PT. Usaha Mina di Sorong. Sektor perbankan juga didominasi oleh pekerja dari kaum pendatang. Jika kondisi itu dipertanyakan, jawaban yang lazim adalah orang Irian belum siap. Tetapi kenapa belum siap dan bagaimana menyiapkan kesiapan itu, sejauh ini belum mendapat perhatian yang serius dari para pengambil kebijakan. Dominasi dan tekanan-tekanan tersebut makin mematangkan nasionalisme Papua dan memungkinkan tuntutan Papua Merdeka makin gencar di era reformasi.

c.  Penyeragaman Identitas Budaya dan Pemerintahan Lokal

Kekuasaan pemerintah Indonesia melalui para petugas negara yang didatangkan dan migran spontan dari luar Papua sebagai agen-agen pembangunan. Mereka melihat dan mengukur budaya orang Papua dari sudut budaya, kepentingan dan ideologi pembangunan. Unsur kebudayaan lokal menjadi salah satu sasaran yang harus “diamankan” supaya sesuai dengan kepentingan budaya dan ideologi pembangunan dan kepentingan pusat. Pengembangan SDM pun diarahkan kepada kepentingan ini.

Kepemimpinan modern juga diintroduksikan kepada masyarakat Papua untuk menggantikan kepemimpinan tradisional dan diharapkan membawa dampak positif bagi penduduk lokal. Tetapi yang terjadi, justru menjadi sumber ketidakpastian dan kekacauan. Padahal pada masa sebelumnya kepemimpinan adat pada umumnya telah menciptakan ketertiban.

Secara singkat, pengembangan SDM justru tidak berpijak pada pengetahuan dan kearifan lokal. Menyadari ancaman terhadap eksistensi orang Papua, tokoh seperti Arnold Ap berusaha untuk menggali dan mengembangkan unsur-unsur budaya lokal. Tetapi, kelihatannya penguasa melalui aparat militer melihatnya secara sempit dan dipahami sebagai ancaman. Arnold Ap dibunuh dengan cara yang melukai hati orang Papua khususnya dan kemanusiaan pada umumnya. Dominasi dan penindasan tersebut, menjadikan identitas dan nasionalisme Papua makin mantap menopang tuntutan Papua Merdeka.

d. Tindakan Represif oleh Militer

Penindasan militer di tanah Papua meliputi beberapa bentuk, antara lain intimidasi, teror, penyiksaan, dan pembunuhan. Intimidasi, teror dan penyiksaan dilakukan berkenaan dengan pengambilalihan hak-hak adat masyarakat Papua atas SDA secara paksa untuk berbagai keperluan, seperti HPH, transmigrasi, pertambangan, dan industri manufaktur maupun jasa wisata. Ketika penduduk asli berusaha mempertahankan hak-haknya atas SDA mereka diintimidasi dan diteror.

Dominasi tentara atau militer dalam jangka waktu yang lama dalam arena politik dan jabatan pemerintahan sipil, telah mengakibatkan tumbuhnya budaya kontra produktif bagi rakyat yang beranggapan bahwa militer adalah representasi kekuasaan, militer adalah warga negara kelas satu yang dapat berbuat apa saja tanpa pertanggungjawaban hukum yang jelas pada publik, akibatnya muncul budaya “militerisme” di berbagai kalangan partai politik maupun masyarakat luas lainnya.

Berbagai konflik horizontal yang terjadi maupun konflik politik vertikal yang dimanifestasikan dengan tuntutan Papua merdeka sebagai reaksi atas pelaksanaan PEPERA yang tidak demokratis maupun atas dominasi pusat pada daerah, dalam kurun waktu lama dilakukan melalui kebijakan dalam mengelola konflik yang represif dan kontra produktif, yaitu dengan cara mengirim pasukan militer dan merekayasa para tokoh atau elit masyarakat untuk berdamai secara seremonial.

2. Upaya Penyelesaian Konflik di Papua

Hasil eksplorasi terhadap berbagai kebijakan dan peristiwa dalam konteks penyelesaian konflik di Papua, terdapat 2 kebijakan yang dilakukan pemerintah Indonesia, yaitu:

a. Pendekatan Kekerasan

Pendekatan kekerasan dilakukan dengan menggunakan kekuatan senjata atau sering dikenal dengan istilah pendekatan keamanan dilakukan oleh militer atau ABRI untuk menumpas setiap bentuk perlawanan masyarakat yang dianggap sebagai pemberontakan OPM di Papua yang dimulai sejak awal pemberontakan tahun 1970 sampai sekitar tahun 1996. Kebijakan operasi militer untuk menumpas OPM dilakukan dengan nama operasi tersendiri sesuai dengan kebijakan pimpinan militer Indonesia atau ABRI, dan kegiatan itu dilakukan dengan menetapkan sebagian kawasan Papua, terutama di daerah perbatasan dengan Negara Papua New Guinea, sebagai Daerah Operasi Militer (DOM).

Beberapa tindakan yang menjadi ciri mengawali adanya suatu operasi militer, dilakukan dengan mengumpulkan kepala-kepala suku untuk dimintai pendapat, saran serta sekaligus memberikan penerangan, menyiapkan pasukan cadangan yang diperlukan; mengadakan penangkapan dan pengusutan terhadap orang-orang yang tersangkut dalam gerakan OPM; melakukan pencatatan terhadap orang-orang yang termasuk mengikuti gerakan OPM, mengadakan peringatan-peringatan dengan jalan melalui keluarga yang ditinggalkan untuk memanggil mereka yang melarikan diri agar kembali melaporkan diri.

b. Pendekatan Non kekerasan

Sejak Papua masuk dalam wilayah Republik Indonesia pada tanggal 1 Mei 1963, maka kegiatan utama yang menjadi tugas pokok dari semua petugas Indonesia Papua menggantikan posisi petugas Belanda adalah “meng-Indonesiakan” orang-orang Papua. Aktivitas ini dilakukan oleh lembaga pemerintah seperti lembaga pendidikan dan lembaga penerangan. Tema yang digunakan adalah menyatakan bahwa Indonesia, termasuk Papua dijajah oleh Belanda selama lebih dari 350 tahun. Masa penjajahan itu membuat rakyat Papua seperti halnya rakyat Indonesia lainnya, miskin, tertindas, dan melarat.

Konsep miskin, tertindas, dan melarat untuk Papua menjadi tidak tepat, sebab Belanda telah mengubah sistem penjajahannya sehingga rakyat di Papua tidak mengalami hal yang dialami oleh daerah lain. Malah justru sebagian besar masyarakat simpati dan mendukung OPM justru menilai dan mempunyai opini bahwa pemerintah Indonesia adalah penjajah baru. Indonesia merupakan penjajah adalah hasil generalisasi yang dibuat atas pengalaman dan pengamatan terhadap berbagai tindakan personal ABRI yang tidak terpuji. Seperti, mengambil dengan paksa barang-barang milik rakyat yang ditinggalkan oleh Belanda, menyiksa rakyat di depan umum tanpa melalui proses hukum yang pasti, menghina masyarakat dengan ucapan di depan umum dengan memberikan stigma OPM untuk membenarkan tindakan kekerasan tersebut.

Dalam rangka “meng-Indonesiakan” orang Papua atau memantapkan integrasi politik di Papua maka tema yang tepat dan dapat diterima oleh orang Papua adalah tema “ketertinggalan” atau tema “keterbelakangan” karena tema dianggap tepat dengan pengalaman dan keadaan nyata di Papua. Kebijakan tersebut bermaksud untuk menjadikan orang asli Papua sebagai pimpinan atau kepala dalam berbagai struktur dalam jajaran pembangunan di Papua. Sebab sebelumnya masyarakat Papua merasa adanya ketidakpercayaan Pemerintah Pusat terhadap orang asli Papua untuk diberikan kesempatan memimpin dengan berbagai alasan yang sebenarnya direkayasa untuk kepentingan pribadi para pejabat migran. Akan tetapi dalam kenyataannya kedua kebijakan pemerintah dalam upaya menyelesaikan konflik kekerasan yang terjadi di Papua tersebut berjalan tidak efektif atau tidak berhasil. Penyebab utamanya adalah karena kebijakan tersebut dilakukan secara parsial dan reaktif terhadap kasus-kasus tertentu. Sedangkan secara makro masih tetap berlaku kebijakan penyelenggaraan pemerintahan yang sangat sentralistis atau Jakarta sentries serta masih tetap berlangsungnya kebijakan penyeragaman penyelenggaraan pemerintahan lokal, yang sangat bertentangan dengan kondisi keragaman pemerintahan adat sebagai representasi pemerintahan lokal di Papua.

KESIMPULAN

Kewenangan Pemerintah Pusat dan Daerah dalam penyelesaian konflik sangatlah besar peranannya sehingga perlu adanya pembatasan yang jelas dalam penyelesaian konflik tersebut.

Dan dalam melaksanakan hal tersebut telah diatur beberapa batasan yang jelas dalam Keputusan Bersama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Yang perlu dicermati adalah kewenangan Pemerintah Daerah yang sangat besar sehingga perlu adanya bentuk pengawasan yang baik yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat sehingga jangan sampai terjadi berbagai kebijakan yang dapat mengakibatkan terjadinya konflik yang terjadi di setiap kabupaten atau kota yang ada di Indonesia. Pemerintah Pusat harus aktif dalam melakukan pengawasan sehingga konflik yang terjadi di papua dapat diselesaikan sacara baik tanpa menggunakan kekerasan dengan baik oleh Pemerintah Indonesia baik oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah

 

SARAN

Konflik yang terjadi di papua hanya sebagian kecil saja yang terjadi di negeri ini maka dari pada itu di harapkan kepada pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus fleksibel dalam mengeluarkan kebijakan jangan hanya berpihak ke salasatu daerah saja karna akan menimbulkan kecemburuan sosial tiap daerah sehingga mengakibatkan konflik yang berkepanjangan.

Secara teoritis, dikenal 3 sarana upaya penyelesaian konflik, yaitu: Pertama, Konsiliasi, umumnya dilakukan melalui lembaga legislatif atau parlemen yang bermaksud memberikan kesempatan kepada semua pihak yang terlibat konflik untuk berdiskusi atau memperdebatkan secara terbuka masalah yang terjadi dalam konteks mencapai kesepakatan atau kompromi bersama. Kedua, Mediasi mengajak atau mendorong kepada para pihak yang terlibat untuk kesepakatan melalui nasihat dari pihak ketiga yang disetujui. serta Ketiga, Arbitran, para pihak yang terlibat bersepakat untuk mendapatkan menunjuk wasit penilai untuk memberikan keputusan yang bersifat legal sebagai jalan keluar dari konflik.

Jika dilihat dari aspek substansi, terdapat 4 cara atau pendekatan yang sering ditempuh oleh para pihak dalam proses penyelesaian konflik, yaitu: Pertama, Penghindaran, yaitu penyelesaian yang diharapkan timbul dengan sendirinya. Kedua, Kekuasaan. yaitu penyelesaian melalui cara paksa atau dengan penggunaan kekuatan bersenjata oleh institusi militer, Ketiga, Hukum, yaitu penyelesaian konflik melalui proses arbritase, pencarian fakta yang mengikat, proses legislasi, dan pembuatan kebijakan pejabat publik, serta Keempat, kesepakatan, yaitu penyelesaian oleh para pihak melalui proses negosiasi, mediasi, dan konsiliasi.

 

 






 
Tinggalkan komentar

Ditulis oleh pada Januari 21, 2011 in Hukum

 

Berikan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

 
Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

%d blogger menyukai ini: