RSS

Materi Pengadaan Tanah

12 Mei

Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum.

Suatu norma hukum akan dihargai oleh warga masyarakat apabila ia telah mengetahui, memahami dan menaatinya. Artinya, dia benar-benar dapat merasakan bahwa hukum tersebut menghasilkan ketertiban serta ketentraman dalam dirinya. Hukum tidak hanya berkaitan dengan segi lahiriah dari manusia, akan tetapi juga dari segi batiniah.

Dalam ketentuan perundang-undangan mengenai Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum yang berlaku sekarang perlu dirumuskan kembali sesuai dengan nilai-nilai sosial yang berkembang dimasyarakat, agar menghasilkan ketertiban dan ketenteraman didalam masyarakat. Perlu dirumuskan kembali Perpres No. 65 Tahun 2006, mengingat potensi masalah yang akan timbul dimasyarakat, yakni:

A.   Pendefinisian yang konkret tentang pengertian  Kepentingan Umum, menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku sekarang.

Pengertian kepentingan umum dirumuskan secara abstrak, yaitu kepentingan sebagian besar masyarakat. Pengertian kepentingan umum dibatasi untuk kepentingan pembangunan yang tidak bertujuan komersial. Batasan tentang pengertian kepentingan umum terlihat abstrak, sehingga menimbulkan penafsiran yang berbeda-beda dalam masyarakat. Akibat yang ditimbulkan adalah ketidakpastian hukum dan menjurus pada munculnya konflik dalam masyarakat.

Pembatasan kepentingan umum dalam dua hal, pembangunan itu dilaksanakan pemerintah/pemda yang selanjutnya dimiliki atau akan dimiliki pemerintah/pemda. Pengurangan pembangunan untuk kepentingan umum dari 21 menurut Perpres 36 Tahun 2005 menjadi 7 jenis dalam Perpres No. 65 Tahun 2006. Pengurangan tersebut akan menimbulkan permasalahan manakala pemerintah/pemda akan membangun puskesmas/rumah sakit umum, tempat pendidikan atau sekolah, lembaga pemasyarakatan atau rumah tahanan, kantor pemerintah/pemda, pasar umum/tradisional.

B.   Penitipan ganti rugi ke pengadilan negeri bila proses musyawarah mengenai harga tanah tidak selesai.

Masalah utamanya adalah mekanisme penitipan ganti rugi kepada pengadilan negeri, permasalahan penitipan uang ganti kerugian kepada pengadilan negeri bila lokasi pembangunan tidak dapat dipindahkan, namun musyawarah tidak mencapai hasil setelah berlangsung 120 hari kalender (sebelumnya 90 hari) dalam pasal 10. Penerapan lembaga penawaran pembayaran yang diikuti dengan penitipan pada pengadilan negeri yang diatur dalam pasal 1404 KUH Perdata keliru diterapkan dalam Perpres ini.

Pengadaaan tanah adalah perbuatan pemerintah/pemda yang masuk dalam ranah hukum administrasi, sedangkan lembaga penawaran pembayaran dalam pasal 1404 KUH Perdata mengatur hubungan hukum keperdataan diantara para pihak. Selain keliru menerapkan konsep dan terkesan memaksakan kehendak sepihak, pasal 10 ini tidak final.  Sepanjang masyarakat tetap keberatan dengan ganti kerugian, meski ganti kerugian telah dititipkan kepada pengadilan negeri, tetap terbuka proses pengusulan pencabutan hak atas tanah melalui Pasal 18 Perpres ini, sesuai UU No. 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak atas Tanah yang merupakan pelaksanaan amanat pasal 18 UUPA. Pencabutan hak baru dapat ditempuh jika upaya musyawarah gagal dan merupakan upaya terakhir yang dimungkinkan oleh hukum. Penetapan jangka waktu 120 hari diharapkan dapat dicegah berlarutnya proses musyawarah sekaligus menimbulkan tekanan psikis pada masyarakat yang enggan berhubungan dengan lembaga peradilan. Secara hukum pasal 10 Perpres ini tidak relevan karena tanpa menitipkan ganti kerugian pada pengadilan negeri sudah ada jalan keluar yang diatur dalam UU No. 20 Tahun 1961.

  1. Pengaturan tentang permukiman kembali tidak diatur lebih lanjut, sehingga permukiman kembali dilaksanakan hanya sekedar memindahkan warga masyarakat yang terkena proyek pembebasan dari tempat yang lama ketempat yang baru, tanpa diikuti dengan kegiatan untuk memulihkan kehidupan sosial ekonomi mereka.

Paradigma baru tentang pemulihan sosial ekonomi warga masyarakat yang terkena proyek pembebasan adalah perlu adanya upaya untuk memulihkan kegiatan ekonomi mereka dengan memperhitungkan kerugian yang dialami oleh warga yang terkena dampak pembebasan tanahnya. Bagi warga masyarakat yang sebelumnya  tanah merupakan aset yang berharga, sebagai tempat usaha, bertani, berkebun dan sebagainya, terpaksa kehilangan aset ini kerena mereka dipindahkan ketempat pemukiman yang baru. Pemulihan lokasi pemukiman yang baru bagi warga masyarakat seharusnya dibarengi dengan perencanaan pembangunan infrastruktur yang mendukung kegiatan  dalam upaya pemulihan kehidupan sosial ekonomi warga masyarakat. Setidak-tidaknya masyarakat tidak akan menjadi lebih miskin sebelum tanah dibebaskan.

Perlu adanya pemikiran tentang lokasi tempat pemukiman yang baru, harus ditata sesuai dengan rencana tata ruang daerah atau kota, dengan diikuti oleh proyek konsolidasi tanah perkotaan atau perdesaan. Konsekwensi dari pemikiran ini diharapkan agar pembebasan tanah ini sekaligus akan terjadi pengembangan wilayah baru yang tertib dan membangun sentral-sentral ekonomi baru bagi masyarakat.

  1. Panitia pencabutan hak-hak atas tanah harus juga bertanggungjawab terhadap upaya pemulihan kondisi sosial ekonomi masyarakat yang terkena dampak pembebasan. Keanggotaan penitia pembebasan tanah tidak hanya didominasi oleh instansi pemerintah saja, tetapi harus juga melibatkan masyarakat/LSM dan wakil dari perguruan tinggi, agar netralitas kepanitiaan tetap terjaga.

Hubungan Perpres No. 65 Tahun 2006 Perubahan atas Perpres No. 36 Tahun 2005 dengan Keppres atau UU sebelumnya mengenai persoalan terkait hanya sebagai legitimasi bahwa kebijakan yang dimaksud itu tidak memenuhi tuntutan pasar. Situasi politik, ekonomi dan sosialnya sudah berbeda dan berkembang. Diharapkan akan menarik investor berdatangan. Sebaliknya yang terjadi adalah makin terjadi konsentrasi penguasaan atas tanah dan lepasnya penguasaan tanah oleh banyak warga masyarakat pada segelintir orang saja.

Peraturan perundang-undangan dibidang agraria, memberi kekuasaan yang besar kepada negara untuk menguasai semua tanah yang ada diwilayah Indonesia, sehingga berpotensi melanggar hak ulayat dan hak perorangan atas tanah. Pengadaan tanah sebagai suatu perbuatan hukum yang dilakukan oleh pemerintah untuk mendapatkan tanah untuk kepentingan tertentu dengan cara memberikan ganti kerugian kepada pemilik tanah baik perorangan atau badan hukum menurut tata cara dan besaran nominal tertentu. Pemerintah atas nama negara memerlukan tanah untuk pembangunan namun karena ketersediaan tanah yang dikuasai negara terbatas maka dasar hukum yang digunakan adalah Pasal 6 UUPA tentang fungsi sosial tanah, maka pemerintah mengambil tanah-tanah hak yang dikuasai oleh perorangan atau badan hukum dengan memberikan penggantian yang layak.

Aktifitas pengadaan tanah untuk kepentingan pembangunan secara teoritik didasarkan pada azas/prinsip tertentu dan terbagi menjadi dua subsistem:

  1. Pengadaan tanah oleh pemerintah karena kepentingan umum,
  2. Pengadaan tanah oleh pemerintah karena bukan kepentingan umum (komersial).

Walaupun tersebut secara normatif dalam Perpres No. 65 Tahun 2006 tentang Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum, sesungguhnya jalan tol tidak dapat dimasukkan dalam ranah kepentingan umum. Argumentasinya menurut Kitay (1985) kepentingan umum mengandung tiga unsur esensial yakni; dilakukan oleh pemerintah, dimiliki oleh pemerintah dan non profit. Realitas menunjukan bahwa jalan tol pasti bermotif  profit. Sehingga argumentasi  hukumnya yang tepat untuk jalan tol cara perolehan tanah oleh pemerintah bukan dengan pengadaan tanah, melainkan dengan jual beli.[6]

Menurut Soemardjono, kelemahan regulasi yang mengatur masalah aktivitas pengadaan tanah untuk kepentingan umum beberapa variabel diantaranya adalah:

  1. Wujud produk hukum mestinya berupa undang-undang karena aspek yang diatur (substansi) menyangkut hajat hidup orang banyak, bersifat esensial (hak asasi manusia), konkritnya bertautan pangan, papan dalam konteks negara agraris.
  2. Masih luasnya makna kepentingan umum, persoalan yang mengemuka, istilah tanpa batas yang jelas dan tegas. Ada satu dari tiga alaternatif pertama hanya pedoman umum sehingga mendorong penafsiran terbuka, kedua mencantumkannya dalam daftar kegiatan (list provision) atau gabungan dari keduannya.
  3. Belum dipisahkan secara jelas dan tegas perbedaan kegiatan pembangunan untuk kepentingan umum dan bukan kepentingan umum.
  4. Bentuk ganti rugi yang dimuat bersifat fisik dan tidak mencantumkan yang non fisik. Padahal harga perubahan status pemegang hak dari profesi petani menjadi menjadi yang lain sangat mahal misalnya menjadi buruh kasar, kuli bangunan, pemulung.
  5. Peran dan kedudukan panitia pengadaan tanah, terutama masalah independensinya sehingga mampu memetakan dirinya sebagai fasilitator para pihak secara independen.
  6. Regulasi menafsirkan secara keliru dan menunjukan pemaksaan kehendak dalam penetapan ganti kerugian yang tidak disepakati subjek dengan menganalogkan konsinyasi (penitipan barang dipanitera pengadilan menurut pasal 1404 KUH Perdata)

Dari sisi hukum dimensi keadilan harus dikedepankan artinya makna fungsi sosial terjadinya keseimbangan antara kepentingan umum dan kepentingan perorangan. Tegasnya hak-hak yang sah dari subyek hak atas tanah harus dilindungi dan dihargai. Disisi lain, keikhlasan pemegang hak demi kepentingan masyarakat yang lebih luas juga sepantasnya dihargai oleh pemerintah/pemda dan panitia pengadaan tanah.

Pengadaan tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum oleh pemerintah dialakukan secara musyawarah antara pemerintah dan perseorangan atau badan hukum yang menguasai hak milik atas tanah. Adapun syarat untuk terjadinya musyawarah, yakni:

  1. Didasarkan pada suatu bentuk kebijakan yang dituangkan dalam suatu produk hukum.
  2. Kesamaan prespektif tentang kepentingan umum, musyawarah, substansi penggantian yang layak.
  3. Dilakukan secara langsung, bersama (egaliter/setara), efektif.
  4. Saling menerima dan memberi (take and give) pendapat/pandangan, saran, kritik dan usul.
  5. Hanya dapat dilaksanakan dengan hasil yang optimal, jika diketahui materi/substansi yang dimusyawarahkan, tujuan, hambatan, target yang konkret, peran yang jelas dan solusi yang adil.
  6. Musyawarah tidak boleh ada pemaksaan kehendak pihak yang satu terhadap pihak yang lain.
  7. Pelibatan secara setara pemangku kepentingan dalam forum musyawarah tanpa ada egosektoral/mengedepankan kepentingan individu/kelompok/ golongan.

Baik acara perolehan tanah melalui kegiatan pengadaan tanah dengan kata sepakat maupun pencabutan hak (sebagai suatu upaya hukum pemungkas dan final jika pengadaan tanah musyawarah untuk mencapai mufakat gagal dilakukan dan tidak dimungkinkan pemindahan lokasi kegiatan ketempat lain), terhadap subyek hak wajib diberi imbalan yang layak berupa uang, fasilitas/tanah pengganti sehingga keadaan sosial-ekonominya tidak merosot/menurun.

Keterlibatan panitia pengadaan tanah yang memiliki netralitas dalam pemecahan pengadaan tanah untuk kepentingan umum tidak hanya selesai pada proses ganti kerugian tetapi juga menyangkut penyelesaian sesudah proses ganti kerugian, yakni menyangkut profesi perorangan yang melekat dengan tanah seperti petani, pemilik kebun, dll, yang harus dipikirkan mengenai profesi selanjutnya setelah proses pengadaan tanah guna dapat menyambung ekonomi demi menunjang kehidupan.

Persoalan yang esensial dari dimensi hukum bahwa perbuatan hukum itu menjadi benar, adil dengan terpenuhinya prosedur atau tata cara saja. Namun yang justru mendasar adalah:

  1. Apakah panitia pengadaan tanah termasuk tim penilai benar-benar secara jujur mengakomodasi kepentingan si pemilik tanah?
  2. Dalam pembagian peran pada P2T biasanya leading sektor adalah pemda (sebagai penggagas) kurang melakukan koordinasi dan peran setara dengan institusi terkait BPN, kantor pelayanan PBB Pajak Pratama, Dinas Kimpraswil, Badan Urusan Tanah dan Rumah, dsb, akibatnya dalam taksasi nilai tanah tidak sesuai dengan kewajaran sehingga memicu adanya konflik/sengketa hukum.
  3. Tidak terfikirkan terhadap si empunya tanah skenarionya tidak diberikan penggantian yang layak dalam bentuk uang/relokasi melainkan, misalnya penyertaan saham jalan tol dengan assesmentyang teliti berapa besaran disesuaikan dengan luas lahannya.

Dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum merupaka prosedur yang menyangkut persoalan esensial dalam upaya penegakkan hukum yang berujung pada tercapainya keadilan. Dalam konteks sosial sesungguhnya prosedur atau mekanisme merupakan sebuah kontrak sosial yang merupakan kesepahaman antara regulator dengan rakyat mengenai urut-urutan kegiatan yang harus ditempuh dalam suatu kegiatan. Dalam penyusuna prosedur menurut Nonet dan Selznick harus bersifat jelas (tidak multitafsir), sederhana dan mudah dilaksanakan (tidak birokratik), bertujuan jelas, mengedepankan kemaslahatan masyarakat daripada kepentingan regulator.

Menurut Satjipto Rahardjo, produk hukum yang lebih banyak melayani kepentingan golongan atas dan belum menyentuh masyarakat stratum bawah. Oleh karena itu dalam proses pembuatan hukum, legislator sangat dituntut kesadarannya untuk mencermati berbagai kekuatan yang ikut bermain dalam proses dengan antara lain secara sistematis memasukan komponen asas hukum untuk mengalirkan nilai-nilai yang dianut masyarakat.

Lebih lanjut Satjipto Rahardjo mengatakan bahwa pembahasan eksekusi sebagai suatu permainan bahasa dari banyak keinginan, kepentingan mengubah menjadi harapan dan keinginan. Seringkali peraturan diciptakan dengan wawasan yang sangat sempit, bebas emosi, menempatkan kepentingan masyarakat sebagai urutan pertama, merupakan aktifitas berkesinambungan. Sehingga implikasi yang timbul, harus dicermati dari sekian variabel dari proses panjang prosedur dan eksekusinya. Berbicara hukum tidak hanya terbatas pada apa yang tertuang dalam teks, seperti hukum alam atau matematis segala sesuatu terkuantifikasi. Dalam penafsiran bukan menggunakan logika peraturan semata, melainkan kenyataan yang ada dimasyarakat.

Berkaitan dengan kebijakan (policy), maka suatu kebijakan yang diambil pada tataran, nasional, regional, lokal dalam pengadaan tanah untuk kepentingan pembangunan wajib mempertimbangkan produk hukum apa yang akan dihasilkan, artinya bagaimana wujud pengkaidahan kebijakan yang akan dibuat, kemana hukum hendak diarahkan, variabel apa yang secara signifikan dapat mengubah hukum yang diberlakukan. Bagaimana implikasi kebijakan dapat dikatakan sebagai kebijakan yang tidak implementatif, otoriter, tidak realistik, terlepas dari nilai-nilai keadilan dan etika berbangsa dan bernegara (principle of good governence).

Salah satu permasalahan muncul sebagai akibat dari pengadaan tanah untuk kepentingan pembangunan adalah terhadap petani yang kehilangan tanahnya harus berubah menjadi non petani: buruh tani, buruh pabrik, penarik becak, buruh bangunan yang sebelumnya tidak pernah terbayangkan. Apakah sengaja atau tidak mengabaikan kalkulasi kerugian akibat pengadaan tanah terhadap perubahan tata guna lahan yang semula sawah beririgasi teknis yang dulu dibiayai dengan hutang luar negeri menjadi peruntukan lain, misalnya bendungan pengairan, prasarana/sarana jaringan transportasi darat. Berapa biaya yang harus dikeluarkan pemerintah untuk melakukan perubahan peta tata ruang nasional/propinsi/kabupaten/kota sebagai akibat dari pengadaan tanah atau sebaliknya. Berapa biaya yang harus dikeluarkan oleh pihak yang memerlukan tanah untuk pengamanan infrastruktur yang akan atau sedang dibangun oleh aparatur keamanan akibat mendapatkan resistensi atau penolakan warga masyarakat kerena sebab tertentu. Bila dilakukan dengan pendekatan legal-positivistik akan sia-sia, karena ketidakmampuan mengungkap akar persoalan, mengapa setiap aktifitas pengadaan tanah pada tataran implementatif mengalami resistensi dari publik.

Persoalan pengadaan tanah untuk kepentingan pembangunan bagi kepentingan umum hanyalah berakar pada pengalokasian anggaran untuk pembayaran ganti kerugian kepada subyek eks pemegang hak atas tanah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 58/PMK.02/2008. Tidak pernah terfikirkan bagaimana implikasi sosial-ekonomi-budaya perubahan hidup eks pemegang hak atas tanah sesudah tanahnya diambil oleh pemerintah.

Menurut Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dinyatakan:

Pasal 36

1) Setiap orang berhak mempunyai milik, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain demi pengembangan dirinya, keluarga, bangsa, dan masyarakat dengan cara yang tidak melanggar hukum,

2)  Tidak seorangpun boleh dirampas miliknya dengan sewenang-wenang dan cara melawan hukum,

3)  Hak milik mempunyai fungsi sosial.

Pasal 37

1)    Pencabutan hak milik atas suatu benda demi kepentingan umum, hanya diperbolehkan dengan mengganti kerugian yang wajar dan segera serta pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2)     Apabila sesuatu benda berdasarkan ketentuan hukum demi kepentingan umum harus dimusnahkan atau tidak diberdayakan baik untuk selamanya maupun untuk sementara waktu maka hal itu dilakukan dengan mengganti kerugian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan kecuali ditentukan lain.

Mengacu pada ketentuan Pasal 36 dan Pasal 37 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia maka kaidah hukum yang mengatur mengenai Pengadaan Tanah untuk Pembangunan bagi kepentingan umum berupa undang-undang bukan Perpres sebagaimana selama ini berlaku. Mengingat masalah hak atas tanah merupakan sesuatu yang bersifat fundamental serta merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia. Tidak dibenarkan hak atas tanah seseorang termasuk didalamnya hak Ulayat (hak Adat) atas tanah diambil oleh pihak lain apalagi secara paksa dengan mengabaikan aspirasi si subyek hak atas tanah.

About these ads
 
Tinggalkan komentar

Ditulis oleh pada Mei 12, 2012 in Hukum

 

Berikan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

 
Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

%d blogger menyukai ini: