RSS

PELAKSANAAN PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ILLEGAL LOGGING DALAM PERPEKTIF PENERAPAN SANKSI PIDANA

14 Mei

A. LATAR BELAKANG

Hakekat pembangunan Nasional adalah pembangunan bertujuan untuk mewujudkan manusia Indonesia seutuhnya dan masyarakat Indonesia seluruhnya untuk mencapai masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera merata meteriil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Salah satu bagian pembangunan nasional adalah pembangunan dibidang hukum, yang dikenal dengan istilah pembaharuan hukum (law reform). Pembaharuan hukum nasional sebagai bagian dari rangkaian pembangunan nasional ini dilakukan secara menyeluruh dan terpadu baik hukum pidana, hukum perdata maupun hukum administrasi, dan meliputi juga hukum formil maupun hukum materielnya.

Dalam rangka membangun kerangka dasar hukum nasional, maka perlu dipahami dan dihayati agar setiap membentuk hukum dan perundang-undangan selalu berlandaskan moral, jiwa dan hakikat yang terdapat dalam pandangan hidup bangsa Indonesia yaitu Pancasila dan UUD 1945 serta harus pula disesuaikan dengan tuntutan kemajuan zaman, khususnya sejalan dengan tuntutan reformasi dibidang hukum. Oleh karena itu hukum harus mampu mengikuti perubahan-perubahan yang terjadi dalam masyarakat. Hukum bisa berfungsi untuk mengendalikan masyarakat dan bisa juga menjadi sarana untuk melakukan perubahan-perubahan dalam masyarakat.

Menurut Barda Nawawi Arief, pembaharuan hukum pidana tidak hanya menyangkut masalah substansinya saja, akan tetapi selalu berkaitan dengan nilai-nilai yang ada. Untuk itu dalam pandangannya beliau menyatakan :

“ Pembaharuan hukum pidana pada hakekatnya mengandung makna, suatu upaya untuk melakukan reorientasi dan reformasi hukum pidana yang sesuai dengan nilainilai sosio politik, sosio filosofik dan sosio kultural masyarakat Indonesia yang melandasi kebijakan sosial, kebijakan kriminal dan kebijakan penegakan hukum di Indonesia.”

Satjipto Raharjo sebagaimana pendapatnya yang dikutip oleh Nyoman Sarikat Putra mengatakan, bahwa proses penegakan hukum itu menjangkau pula sampai pada tahapan pembuatan hukum/undang-undang. Perumusan pikiran pembuat undang-undang yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan akan turut menentukan bagaimana penegakan hukum itu nanti dijalankan. Hukum pidana materiel, dilihat dari sudut dogmatis-normatif, menurut Barda

Nawawi Arief bersubstansikan pada 3 (tiga) masalah pokok dari hukum pidana (maksudnya hukum pidana materiel) terletak pada masalah mengenai yang saling

berkait, yaitu  :

  1. perbuatan apa yang sepatutnya dipidana ;
  2. syarat apa yang seharusnya dipenuhi untuk mempersalahkan/mempertanggungjawabkan seseorang melakukan perbuatan itu; dan
  3. sanksi/pidana apa yang sepatutnya dikenakan pada orang tersebut ;

Kebijakan hukum pidana pada hakekatnya mengandung kebijakan Negara dalam mengatur dan membatasi kekuasaan, baik kewenangan masyarakat pada umumnya untuk bertindak dan bertingkah laku maupun kekuasaan atau kewenangan penguasa/penegak hukum dalam menjalankan tugasnya memastikan bahwa masyarakat taat dan patuh pada aturan yang telah ditetapkan.

Kebijakan hukum pidana merupakan serangkaian proses yang terdiri atas tiga

tahapan yakni :

  1. a.             tahap kebijakan legislatif/formulatif ;
  2. b.             tahap kebijakan yudikatif/aplikatif dan
  3. c.              tahap kebijakan eksekutif/administratif

Berdasar tiga uraian tahapan kebijakan penegakan hukum pidana tersebut terkandung didalamnya tiga kekuasaan/kewenangan, yaitu kekuasaan legislatif/formulatif berwenang dalam hal menetapkan atau merumuskan perbuatan apa yang dapat dipidana yang berorientasi pada permasalahan pokok dalam hukum pidana meliputi perbuatan yang bersifat melawan hukum, kesalahan/pertanggungjawaban pidana dan sanksi apa yang dapat dikenakan oleh pembuat undang-undang, kekuasaan yudikatif/aplikatif merupakan kekuasaan dalam hal menerapkan hukum pidana oleh aparat penegak hukum atau pengadilan dan kekuasaan eksekutif/administratif dalam melaksanakan hukum pidana oleh aparat pelaksana/eksekusi pidana.

Berdasarkan tiga tahapan kebijakan penegakan hukum tersebut diatas penanggulangan kejahatan selalu diorientasikan pada upaya untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Sebagaimana diutarakan oleh Barda Nawawi Arief bahwa kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan (criminal policy) pada hakekatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (social defence) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (social welfare).

Seiring dengan perkembangan kehidupan masyarakat modern dalam menghadapi globalisasi serta adanya proses industrialisasi dan modernisasi akan menumbuhkan perubahan proses sosial dalam tata kehidupan masyarakat. Proses industrialisasi dan modernisasi dan terutama industrialisasi kehutanan telah berdampak besar pada kelangsungan hutan sebagai penyangga hidup dan kehidupan mahluk didunia. Hutan merupakan sumber daya yang sangat penting tidak hanya sebagai sumber daya kayu, tetapi lebih sebagai salah satu komponen lingkungan hidup.

Untuk itu dalam kedudukannya hutan sebagai salah satu penentu system penyangga kehidupan harus dijaga kelestariaannya. sebagaimana landasan konstitusional Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang berbunyi :

“Bumi air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”

Kawasan hutan merupakan sumberdaya alam yang terbuka, sehingga akses masyarakat untuk masuk memanfaatkannya sangat besar. Kondisi tersebut memacu permasalahan dalam pengelolaan hutan.

Seiring dengan semangat reformasi kegiatan penebangan kayu dan pencurian kayu dihutan menjadi semakin marak apabila hal ini dibiarkan berlangsung secara terus menerus kerusakan hutan Indonesia akan berdampak pada terganggunya kelangsungan ekosistem, terjadinya banjir, erosi/tanah longsor, disfungsinya hutan sebagai penyangga keseimbangan alam serta dari sisi pendapatan Negara pemerintah Indonesia mengalami kerugian yang dihitung dari pajak dan pendapatan yang seharusnya masuk ke kas Negara.

Aktifitas penebangan kayu dan pencurian kayu pembalakan kayu yang diambil dari kawasan hutan dengan tidak sah tanpa ijin yang sah dari pemerintah kemudian berdasarkan hasil beberapa kali seminar dikenal dengan istilah illegal logging.

Aktifitas illegal logging saat ini berjalan dengan lebih terbuka, transparan dan banyak pihak yang terlibat dan memperoleh keuntungan dari aktifitas pencurian kayu, modus yang biasanya dilakukan adalah dengan melibatkan banyak pihak dilakukan secara sistematis dan terorganisir. Pada umumnya, mereka yang berperan adalah buruh/penebang, pemodal (cukong), penyedia angkutan dan pengaman usaha (seringkali sebagai pengaman usaha adalah dari kalangan birokrasi, aparat pemerintah, polisi, TNI).

Dalam beberapa hasil temuan modus yang biasa dilakukan dalam illegal logging adalah pengusaha melakukan penebangan di bekas areal lahan yang dimilikinya maupun penebangan diluar jatah tebang, serta memanipulasi isi dokumen SKSHH ataupun dengan membeli SKSHH untuk melegalkan kayu yang diperoleh dari praktek illegal logging.

Illegal loging terjadi karena adanya kerjasama antara masyarakat lokal berperan sebagai pelaksana dilapangan dengan para cukong bertindak sebagai pemodal yang akan membeli kayu-kayu hasil tebangan tersebut, adakalanya cukong tidak hanya menampung dan membeli kayu-kayu hasil tebangan namun juga mensuplai alat-alat berat kepada masyarakat untuk kebutuhan pengangkutan.

Untuk mengatasi maraknya tindak pidana illegal Logging jajaran aparat penegak hukum (penyidik Polri maupun penyidik PPns yang lingkup tugasnya bertanggungjawab terhadap pengurusan hutan, Kejaksaan maupun Hakim) telah mempergunakan Undang-undang No. 41 tahun 1999 diubah dengan Undang-undang No 19 tahun 2004 kedua undang-undang tersebut tentang Kehutanan sebagai instrumen hukum untuk menanggulanggi tindak pidana illegal logging, meskipun secara limitatif undang-undang tersebut tidak menyebutkan adanya istilah illegal logging.

Yang dimaksud dengan illegal logging berdasarkan berdasarkan Inpres No. 5 Tahun 2001, tentang Pemberantasan Penebangan Kayu illegal (Illegal Logging) dan Peredaran Hasil hutan Illegal di Kawasan Ekosistem Leuser dan taman Nasional Tanjung Puting, adalah penebangan kayu dikawasan hutan dengan tidak sah.

Menurut pendapat Haryadi Kartodiharjo, illegal logging merupakan penebangan kayu secara tidak sah dan melanggar peraturan perundang-undangan, yaitu berupa pencurian kayu didalam kawasan hutan Negara atau hutan hak (milik) dan atau pemegang ijin melakukan penebangan lebih dari jatah yang telah ditetapkan dalam perizinan.

Didaerah-daerah pinggiran kawasan hutan Bojonegoro, Purwodadi maupun Blora banyak ditemui kasus dimana orang/warga masyarakat karena alasan ekonomi melakukan penebangan satu buah pohon kayu dihutan dengan tanpa ijin, ditangkap, ditahan dan didakwa telah melakukan tindak pidana illegal logging sebagaimana ketentuan pasal 50 dalam Undang-undang No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan.

Sebelum berlakunya undang-undang No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan, menebang, memotong, mengambil dan membawa kayu hasil hutan tanpa ijin dari pejabat yang berwenang dikenakan pasal-pasal yang ada dalam KUHP, namun setelah berlakunya UU No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan terhadap perbuatan memanfaatkan kayu hasil hutan tanpa ijin pihak yang berwenang tersebut dikenakan pidana sebagaimana tercantum dalam pasal 50 jo pasal 78 UU No. 41 tahun 1999 yang notabene ancaman pidananya lebih berat dibandingkan dengan apabila dikenai pasal-pasal dalam KUHP.

Ketentuan penjelasan pasal 50 UU No. 41 tahun 1999 yang dimaksud dengan orang adalah subyek hukum baik orang pribadi, badan hukum maupun badan usaha dengan tidak memberikan penjelasan lebih lanjut tentang perumusan tindak pidananya sehingga sanksi pidana terhadap orang pribadi dan korporasi juga diberlakukan sama.

Adanya berbagai kasus didaerah dimana seseorang karena sekedar memenuhi kebutuhan ekonomi menebang, mengambil membawa dan memanfaatkan sebatang kayu dari hutan tanpa ijin pejabat yang berwenang dikenakan tindak pidana illegal logging bila dikaitkan dengan tujuan pemidanaan menimbulkan permasalahan yang dihubungkan dengan tujuan penanggulangan kejahatan (criminal policy) sebagai upaya perlindungan masyarakat untuk mencapai keadilan dan kesejahteraan masyarakat (social welfare), menjadikan pemikiran cukup adilkah mereka yang karena sekedar memenuhi kebutuhan ekonomi/perut diancam dengan hukuman yang sama dengan pemilik modal yang jelas-jelas mencuri kayu hutan dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya.

Dalam mengantisipasi upaya penanggulangan tindak pidana Illegal Logging ini menjadi sangat penting untuk melakukan suatu kebijakan hukum pidana khususnya kebijakan legislatif, yaitu bagaimana memformulasikan suatu perbuatan yang dianggap sebagai tindak pidana illegal Logging, syarat apa saja yang harus dipenuhi untuk mempersalahkan/mempertanggungjawabkan seseorang melakukan perbuatan illegal logging dan sanksi/pidana apa yang sepatutnya dikenakan serta bagaimana dalam menerapkan kebijakan legislatif tersebut oleh badan yudikatif.

Dari berbagai uraian diatas maka penulis berkeinginan untuk meneliti lebih dalam tentang hal tersebut dan penulis sajikan dalam bentuk uraian ilmiah dengan judul :

PELAKSANAAN PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ILLEGAL LOGGING DALAM PERPEKTIF PENERAPAN SANKSI PIDANA”.

 

B.. PERUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka selanjutnya dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

  1. Bagaimanakah kebijakan formulasi tindak pidana illegal logging dan penerapan sanksi pidana yang berlaku sekarang ?
  2. Bagaimanakah perumusan kebijakan formulasi tindak pidana illegal logging dan penerapan sanksi pidana yang akan datang ?

C. PEMBAHASAN

Berikut ini akan dideskripsikan ketentuan pidana dari perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dalam penegakan hukum pidana terhadap illegal logging, yaitu antara lain :

1. A. Kebijakan Formulasi Tindak Pidana Illegal Logging

1.1. UU Dibidang Kehutanan Yang Terkait dengan Tindak Pidana Illegal Logging

1.1.1.      UU No.41 Tahun 1999 tentang Kehutanan

Rumusan definisi Tindak Pidana Illegal Logging secara eksplisit tidak ditemukan dalam pasal-pasal UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, namun illegal logging bisa diidentikkan dengan tindakan atau perbuatan yang berakibat merusak hutan, untuk itu mengenai perusakan hutan hal ini ditegaskan dalam pasal 50 ayat (2) UU. No. 41 Th. 1999.

Perusakan hutan menurut UU No. 41 tahun 1999 dalam penjelasan Pasal 50 ayat (2), yaitu bahwa : “Yang dimaksud dengan kerusakan adalah terjadinya perubahan fisik, sifat fisik atau hayatinya, yang menyebabkan hutan tersebut terganggu atau tidak dapat berperan sesuai dengan fungsinya.”

Tindak pidana illegal logging menurut Undang-undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dirumuskan dalam Pasal 50 dan ketentuan pidana diatur dalam Pasal 78. Yang menjadi dasar adanya perbuatan illegal logging adalah karena adanya kerusakan hutan.

Dapat disimpulkan unsur-unsur yang dapat dijadikan dasar hukum untuk penegakan hukum pidana terhadap kejahatan illegal logging yaitu sebagai berikut :

(1). Setiap orang pribadi maupun badan hukum dan atau badan usaha

(2). Melakukan perbuatan yang dilarang baik karena sengaja maupun karena kealpaannya

(3) Menimbulkan kerusakan hutan, dengan cara-cara yakni :

  1. Merusak prasarana dan sarana perlindungan hutan
  2. Kegiatan yang keluar dari ketentuan perizinan sehingga merusak hutan.
  3. Melanggar batas-batas tepi sungai, jurang, dan pantai yang ditentukan Undang undang.
  4.  Menebang pohon tanpa izin.
  5.  Menerima, membeli atau menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, atau memiliki hasil hutan yang diketahui atau patut diduga sebagai hasil hutan illegal.
  6.  Mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan tanpa SKSHH.
  7.  Membawa alat-alat berat dan alat-alat lain pengelolaan hasil hutan tanpa izin.

Disamping ketentuan pidana sebagaimana disebutkan dalam rumusan pasal 78, kepada pelaku dikenakan pula pidana tambahan berupa ganti rugi dan sanksi administratif berdasarkan pasal 80 ;

Melihat dari ancaman pidananya maka pemberian sanksi ini termasuk kategori berat, dimana terhadap pelaku dikenakan pidana pokok berupa 1). Pidana penjara 2) denda dan pidana tambahan perampasan barang semua hasil hutan dan atau alat-alat termasuk alat angkutnya.

Berdasarkan penjelasan umum paragraf ke-8 UU No. 41 Tahun 1999 maksud dan tujuan dari pemberian sanksi pidana yang berat sebagaimana rumusan pasal 78 UU No. 41 Th. 1999 adalah terhadap setiap orang yang melanggar hukum di bidang kehutanan ini adalah agar dapat menimbulkan efek jera bagi pelanggar hukum di bidang kehutanan itu. Efek jera yang dimaksud bukan hanya kepada pelaku yang telah melakukan tindak pidana kehutanan, akan tetapi kepada orang lain yang mempunyai kegiatan dalam bidang kehutanan menjadi enggan melakukan perbuatan melanggar hukum karena sanksi pidananya berat.

1.1.2.       UU No.5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

Undang-undang No. 5 Tahun 1990 ini, mengatur dua macam perbuatan pidana yaitu kejahatan dan pelanggaran, sedangkan sanksi pidana ada tiga macam yaitu pidana penjara, pidana kurungan dan pidana denda. Sanksi pidana terhadap kejahatan diatur dalam Pasal 40 ayat (1) dan (2) dan sanksi pidana terhadap pelanggaran diatur dalam Pasal 40 ayat (3) dan (4) No.5 Tahun 1990, sedangkan unsur-unsur perbuatan pidananya diatur dalam Pasal 19, 21 dan Pasal 33 ;

Melihat dari rumusan ketentuan pidana dalam undang-undang tersebut maka dapat dipahami bahwa pasal-pasalnya hanya secara khusus terhadap kejahatan dan pelanggaran terhadap kawasan hutan tertentu dan jenis tumbuhan tertentu, sehingga untuk diterapkan terhadap kejahatan illegal logging hanya sebagai instrumen pelengkap yang hanya dapat berfungsi jika unsur-usur tersebut terpenuhi.

1.1.3.      PP No.28 Tahun 1985 Tentang Perlindungan Hutan.

Ada dua jenis tindak pidana menurut Pasal 18 PP No.28 Tahun 1985 yaitu kejahatan dan pelanggaran, sedangkan sanksi pidana ada tiga macam yaitu pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda dan pidana perampasan benda yang digunakan untuk melakukan kejahatan dan atau pelanggaran. Ketentuan pidana dalam PP No. 28 Tahun 1985 tentang Perlindungan Hutan tersebut diatur dalam Pasal 18 ;

Dipandang dari segi ilmu hukum pidana menurut Marpaung (1995 :8) bahwa ada kerancuan dalam penetapan sanksi pidana yang berat terhadap hutan, karena sangat jarang dimuat dalam Peraturan Pemerintah dan pada umumnya tindak pidana serta sanksi dirumuskan berdasarkan Undang-Undang sedangkan tindak pidana terhadap hutan diatur dalam PP No. 28 Tahun 1995 tentang

Perlindungan Hutan. Pengaturan sanksi pidana yang ditetapkan dalam PP No. 28 Tahun 1995 ini sebenarnya merupakan penjabaran dari Pasal 19 ayat (1) UU No.5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kehutanan yng berbunyi : ”peraturan pelaksanaan dari undang-undang ini dapat memuat sanksi pidana, berupa hukuman pidana penjara atau kurungan dan/denda.” Oleh karena itu, dalam menetapkan PP No. 28 Tahun 1985 ini sebagai dasar hukum dalam penerapannya harus selalu di joncto-kan dengan Pasal 19 UU No.5 Tahun 1967. namun demikian dengan diberlakukannya UU No.41 Tahun 1999 kerancuan tersebut dapat diatasi.

1.2.Ketentuan Pidana Diluar bidang Kehutanan Yang Terkait Dengan Tindak Pidana Illegal Logging

1.2.1.      Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Tindak pidana terhadap kehutanan adalah tindak pidana khusus yang diatur dengan ketentuan pidana. Ada dua kriteria yang dapatmenunjukan hukum pidana khusus itu, yaitu pertama, orang-orangnya atau subjeknya yang khusus, dan kedua perbuatannya yang khusus (bijzonder lijk feiten)9. Hukum pidana khusus yang subjeknya khusus maksudnya adalah subjek atau pelakunya yang khusus seperti hukum pidana militer yang hanya untuk golongan militer. Dan kedua hukum pidana yang perbuatannya yang khusus maksudnya adalah perbuatan pidana yang dilakukan khusus dalam bidang tertentu seperti hukum fiskal yang hanya untuk delik-delik fiskal. Kejahatan illegal logging merupakan tindak pidana khusus yang dalam kategori hukum pidana yang perbuatannya khusus, yaitu untuk delik-delik kehutanan yang menyangkut pengelolaan hasil hutan kayu.

Pada dasarnya kejahatan illegal logging, secara umum kaitannya dengan unsur-unsur tindak pidana umum dalam KUHP, dapat dikelompokan ke dalam beberapa bentuk kejahatan secara umum yaitu :

1. Pengrusakan (Pasal 406 sampai dengan pasal 412).

   Unsur pengrusakan terhadap hutan dalam kejahatan illegal logging berangkat dari pemikiran tentang konsep perizinan dalam sistem pengeloalaan hutan yang mengandung fungsi pengendalian dan pengawasan terhadap hutan untuk tetap menjamin kelestarian fungsi hutan. Illegal logging pada hakekatnya merupakan kegiatan yang menyalahi ketentuan perizinan yang ada baik tidak memiliki izin secara resmi maupun yang memiliki izin namun melanggar dari ketentuan yang ada dalam perizinan itu seperti over atau penebangan diluar areal konsesi yang dimiliki.

2. Pencurian (pasal 362 KUHP)

   Kegiatan penebangan kayu dilakukan dengan sengaja dan tujuan dari kegiatan itu adalah untuk mengambil manfaat dari hasil hutan berupa kayu tersebut (untuk dimiliki). Akan tetapi ada ketentuan hukum yang mangatur tentang hak dan kewajiban dalam pemanfaatan hasil hutan berupa kayu, sehingga kegiatan yang bertentangan dengan ketentuan itu berarti kegiatan yang melawan hukum. Artinya menebang kayu di dalam areal hutan yang bukan menjadi haknya menurut hukum.

3. Penyelundupan

   Hingga saat ini, belum ada peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur tentang penyelundupan kayu, bahkan dalam KUHP yang merupakan ketentuan umum terhadap tindak pidana pun belum mengatur tentang penyelundupan. Selama ini kegiatan penyelundupan sering hanya dipersamakan dengan delik pencurian oleh karena memiliki persamaan unsur yaitu tanpa hak mengambil barang milik orang lain. Berdasarkan pemahaman tersebut, kegiatan penyelundupan kayu (peredaran kayu secara illegal) menjadi bagian dari kejahatan illegal logging dan merupakan perbuatan yang dapat dipidana.

Namun demikian, Pasal 50 (3) huruf f dan h UU No. 41 Tahun 1999, yang mengatur tentang membeli, menjual dan atau mengangkut hasil hutan yang dipungut secara tidak sah dapat diinterpretasikan sebagaisuatu perbuatan penyelundupan kayu. Akan tetapi ketentuan tersebut tidak jelas mengatur siapa pelaku kejahatan tersebut. Apakah pengangkut/sopir/nahkoda kapal atau pemilik kayu. Untuk tidak menimbulkan kontra interpretasi maka unsur-unsur tentang penyelundupan ini perlu diatur tersendiri dalam perundang-undangan tentang ketentuan pidana kehutanan.

4. Pemalsuan (pasal 261-276 KUHP)

Pemalsuan surat atau pembuatan surat palsu menurut penjelasan Pasal 263 KUHP adalah membuat surat yang isinya bukan semestinya atau membuat surat sedemikian rupa, sehingga menunjukkan seperti aslinya. Surat dalam hal ini adalah yang dapat menerbitkan : suatu hal, suatu perjanjian, pembebasan utang dan surat yang dapat dipakai sebagai suatu eterangan perbuatan atau peristiwa. Ancaman pidana terhadap pemalsuan surat menurut pasal 263 KUHP ini adalah penjara paling lama 6 tahun, dan Pasal 264 paling lama 8 tahun.

Dalam praktik-praktik kejahatan illegal logging, salah satu modus operandi yang sering digunakan oleh pelaku dalan melakukan kegiatannya adalah pemalsuan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH), pemalsuan tanda tangan, pembuatan stempel palsu, dan keterangan Palsu dalam SKSHH. Modus operandi ini belum diatur secara tegas dalam Undang-undang kehutanan.

  1. 5.    Penggelapan (pasal 372 – 377KUHP)

Kejahatan illegal logging antara lain : seperti over cutting yaitu penebangan di luar areal konsesi yang dimiliki, penebangan yang melebihi target kota yang ada (over capsity), dan melakukan penebangan sistem terbang habis sedangkan ijin yang dimiliki adalah sistem terbang pilih, mencantuman data jumlah kayu dalam SKSH yang lebih kecil dari jumlah yang sebenarnya.

  1. 6.     Penadahan (pasal 480 KUHP)

Dalam KUHP penadahan yang kata dasarnya tadah adalah sebutan lain dari perbuatan persengkokolan atau sengkongkol atau pertolongan jahat. Penadahan dalam bahasa asingnya “heling” (Penjelasan Pasal 480 KUHP). Lebih lanjut dijelaskan oleh R. Soesilo10, bahwa perbuatan itu dibagi menjadi, perbuatan membeli atau menyewa barang yang dietahui atau patut diduga hasil dari kejahatan, dan perbuatan menjual, menukar atau menggadaikan barang yang diketahui atau patut diduga dari hasil kejahatan. Ancaman pidana dalam Pasal 480 itu adalah paling lama 4 tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 900 (sembilan ratus rupiah).

Modus ini banyak dilakukan dalam transaksi perdagangan kayu illegal baik di dalam maupun diluar negeri, bahkan terdapat kayu-kayu hasil illegal logging yang nyata-nyata diketahui oleh pelaku baik penjual maupun pembeli. Modus inipun telah diatur dalam Pasal 50 ayat (3) huruf f UU No. 41 Tahun 1999.

1.2.2.      UU Pemberantasan Korupsi

Mengacu pada uraian tentang perkembangan kejahatan illegal logging dan melihat dampak yang dapat ditimbulkan oleh praktik-praktik illegal logging 10 Ibid, hal 260 yang bukan hanya terkait dengan aspek ekonomi akan tetapi juga terkait dengan aspek ekologi, sosial, dan budaya, maka sangat jelas bahwa illegal logging bukanlah merupakan suatu kejahatan yang biasa akan tetapi dapat digolongkan sebagai transnational crime dan extra ordinary crime yang penanganannya pun tidak dapat dilakukan dengan cara-cara yang biasa. Demikian juga penegakan hukum terhadap kejahatan illegal logging ini, tidak hanya diarahkan kepada penegakan keadilan hukum, tetapi juga harus diarahkan pada penegakan keadilan sosial dan ekonomi secara simultan. Artinya bahwa tidak hanya memberikan hukuman kepada pelaku dengan sanksi yang seberat-beratnya, melainkan juga agar kerugian negara yang diakibatkan oleh perbuatan pelaku kejahatan itu dapat kembali semula dalam waktu yang tidak terlalu lama.

Dalam kejahatan illegal logging terdapat juga tindak pidana lain seperti tindak pidana korupsi, kolusi dan nepotisme yang justru menjadi faktor utama penyebab semakin meningkatnya kegiatan illegal tersebut. Unsur merugikan keuangan dan perekonomian negara yang menjadi unsur dalam tindak pidana korupsi relevan dengan dampak yang ditimbulkan oleh kejahatan illegal logging yang juga merugikan keuangan atau perekonomian negara baik secara langsung maupun tidak langsung. Demikian juga unsur-unsur kolusi seperti suap menyuap juga menjadi fenomena dalam praktik illegal logging.

Sebagaimana telah dijelaskan di atas bahwa, kejahatan illegal logging mempunyai dampak yang multidimensional yang salah satunya sangat merugikan keuangan atau perekonomian negara. Hal ini juga merupakan salah satu unsur dalam tindak pidana. Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Dalam Pasal 2 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, disebutkan pengertian korupsi yaitu perbuatan yang secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Beberapa kalangan menilai bahwa ada keterkaitan antara korupsi dengan kejahatan illegal logging. Menurut Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Ginting11 Bahwa “Akar permasalahan dari illegal logging adalah karena korupsi, hal ini terlihat dari izin-izin soal hutan yang dikelola oleh birokrasi pemerintah dan lainlain”. Praktik-praktik KKN dalam kejahatan illegal logging inilah yang tidak dapat tersentuh oleh penegakan hukum dalam pemberantasan kejahatan illegal logging, sehingga penegakan hukum seringkali hanya tertuju untuk melakukan kegiatan illegal tersebut, namun otak dari kejahatan illegal logging itu tidak tersentuh oleh hukum.

Kolusi antara pejabat atau aparat pemerintah dengan pengusaha dalam kegiatan pengelolaan hutan merupakan salah satu faktor penyebab suburnya kegiatan illegal logging, namun dalam undang-undang kehutanan belum mengatur tentang unsur-unsur keterlibatan pelaku dari pihak pemerintah dalam kejahatan illegal logging, sehingga undang-undang tersebut terkesan selektif dan diskriminatif.

Undang-undang No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah mengatur tentang kejahatan yang dilakukan oleh pegawai negeri dengan menyebutkan secara langsung unsur-unsur dalam pasal-pasal KUHP dan tidak lagi mengacu pada pasal-pasal KUHP itu, perluasan pengertian tentang gratifikasi (pemberian/hadiah) yang merupakan bagian dari tindak pidana suap, perluasan alat bukti, serta hak negara untuk menuntut ahli waris pelaku tindak pidana korupsi dalam rangka untuk mengembalikan kerugian negara.

Undang-undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan belum mengatur perihal tindak pidana kehutanan yang melibatkan pegawai negeri, sehingga aturan hukum yang dipakai untuk menindak pelaku-pelaku khususnya pegawai negeri yang terlibat didalam kejahatan illegal logging, terutama yang menyangkut unsurunsur korupsi masih harus mengacu pada Undang-undang tentang pemberantasan korupsi ini.

Pengertian pegawai negeri juga diperluas menjadi orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi yang mempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat. Ketentuan dalam UU No.20 Tahun 2001 yang dapat dikaitkan dengan kejahatan illegal logging antara lain :

  1. Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara agar berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang bertentangan dengan kewajibannya (Pasal 5 ayat (1) huruf a dan b). pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian tersebut (Pasal 5 ayat (2)). Ancaman pidana penjara 5 tahun dan atau denda paling sedikit 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) ;
  2. Memberikan sesuatu kepada hakim atau advokat untuk mempengaruhi putusan atau pendapatnya (Pasal 6 ayat (1) huruf a dan b). hakim atau advokat yang menerima pemberian tersebut (Pasal 6 ayat (2)). Ancaman pidana penjara 15 tahun dan atau denda paling sedikit 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) hingga Rp. 750.000.000 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).
  3.  Pegawai negeri atau orang lain selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut (Pasal 8). Ancaman hukum penjara 15 tahun dan atau denda paling sedikit 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) hingga Rp. 750.000.000 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).
  4. Pegawai negeri atau orang yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan, memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi (Pasal 9). Ancaman pidana adalah penjara paling singkat 1 ((satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau denda paling sedikit Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) hingga Rp. 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah).
  5. Pegawai negeri yang menerima janji atau hadiah karena kekuasaan atau wewenang yang berhubungan dengan jabatannya (Pasal 11). Ancaman pidana adalah penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) hingga Rp. 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah).
  6.  Pasal 12 : ancaman pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 tahun, dan denda Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) hingga Rp. 1.000.000.000 (satu milyar). Korupsi yang nilainya dibawah Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah pidana penjara paling lama 3 tahun dan denda paling banya Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah), terhadap :

1)        Pegawai negeri yang menerima hadiah atau janji agar melakukan atau tidak melakukan yang bertentangan dengan kewajibannya (huruf a)

2)         Pegawai negeri yang menerima hadiah dari sesuatu yang telah dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya (huruf b)

3)        Hakim yang menerima hadiah untuk mempengaruhi putusannya (huruf c)

4)        Advokat yang menerima hadiah untuk mempengaruhi pendapatnya (huruf d).

5)        Pegawai negeri yang memaksa orang lain untuk memberikan ataumengerjakan sesuatu (huruf e).

6)         Pegewai negeri yang meminta, menerima atau memotong pembayaran pegawai negeri lain yang seolah mempunyai utang (huruf e).

7)        Pegawai negeri yang meminta atau menerima pekerjaan atau penyerahan barang yang seolah-olah merupakan uatang pada dirinya (huruf g).

8)         Pegawai negeri yang menggunakan tanah negara yang dibebani hak dan merugian orang yang berhak (huruf h).

9)         negeri yang secara langsung atau tidak turut serta dalam pemborongan, pengadaan, atau persewaan yang menjadi tugasnya untuk mengurus dan mengawasi (huruf i).

1.B. PENERAPAN KEBIJAKAN FORMULASI TINDAK PIDANA ILLEGAL LOGGING DAN SANKSI PIDANA YANG BERLAKU SEKARANG

Terhadap kebijakan formulasi tindak pidana dibidang kehutanan berdasarkan UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, dapat dikemukakan beberapa catatan sebagai berikut :

  1. Masalah kebijakan kriminalisasi

–          Kebijakan kriminalisasi dari Undang-Undang No.41 Tahun 1999 tampaknya tidak terlepas dari tujuan dibuatnya undang-undang yakni penyelenggaraan kehutanan ditujukan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat yang berkeadilan dan berkelanjutan, oleh karena itu semua perumusan delik dalam undang-undang Kehutanan ini terfokus pada segala kegiatan atau perbuatan yang menimbulkan kerusakan hutan.

  1. Masalah Subjek Tindak Pidana

–          Perumusan Tindak Pidana Illegal logging dalam Undang-undang No. 41 Tahun 1999 pasal 78 selalu diawali dengan kata-kata “Barangsiapa” yang menunjuk pada pengertian “orang”. Namun dalam pasal 78 ayat ( 14) ditegaskan bahwa “Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) apabila dilakukan oleh dan atau atas nama badan hukum atau badan usaha, tuntutan dan sanksi pidananya dijatuhkan terhadap pengurusnya, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, dikenakan pidana sesuai dengan ancaman pidana masing-masing ditambah dengan 1/3 (sepertiga) dari pidana yang dijatuhkan” Dengan demikian dapat menunjukkan bahwa orang dan korporasi (badan hukum atau badan usaha) dapat menjadi subjek Tindak Pidana illegal logging dan dapat dipertanggungjawabkan.

–          Dalam hal tindak pidana dilakukan oleh korporasi (badan hukum atau badan usaha, maka menurut UU No. 41 Tahun 1999 (Pasal 78 ayat (14) pertanggungjawaban pidana (penuntutan dan sanksi pidananya dijatuhkan terhadap pengurusnya baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, dikenakan pidana sesuai dengan ancaman pidana masing-masing ditambah dengan 1/3 (sepertiga) dari pidana yang dijatuhkan.

  1. Masalah kualifikasi Tindak Pidana

–          Undang-undang Kehutanan ini menyebutkan/menegaskan kualifikasi tindak pidana yakni dengan ”kejahatan” dan ”pelanggaran”

–          Kejahatan yakni Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada Pasal 78 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (9), ayat (10) dan ayat (11)

–          Pelanggaran adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dan ayat (12)

  1. Masalah Perumusan sanksi Pidana

–          UU No. 41 tahun 1999 merumuskan adanya 2 (dua) jenis sanksi yang dapat dikenakan kepada pelaku yaitu :

  1. Sanksi pidana

Jenis sanksi pidana yang digunakan adalah pidana pokok berupa : pidana penjara dan pidana denda serta pidana tambahan berupa perampasan hasil kejahatan dan alat yang dipakai untuk melakukan kejahatan.

  • Terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh dan atau badan hukum atau badan usaha (korporasi) dikenakan pidana sesuai dengan ancaman pidana sebagaimana tersebut dalam pasal 78 ditambah dengan 1/3 (sepertiga) dari pidana yang dijatuhkan, dan berdasar pasal 80 kepada penanggung jawab perbuatan diwajibkan pula untuk membayar ganti rugi sesuai dengan tingkat kerusakan atau akibat yang ditimbulkan kepada negara untuk biaya rehabilitasi, pemulihan kondisi hutan dan tindakan lain yang diperlukan.
  1. Sanksi Administratif
  • Sanksi administratif dikenakan kepada pemegang izin usaha pemanfaatan kawasan, izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan, izin usaha pemanfaatan hutan, atau izin pemungutan hasil hutan yang melanggar ketentuan pidana sebagaimana dirumuskan dalam pasal 78
  • Sanksi Administratif yang dikenakan antara lain berupa denda, pencabutan, penghentian kegiatan dan atau pengurangan areal.

Sanksi pidana dalam undang-undang ini dirumuskan secara kumulatif, dimana pidana penjara dikumulasikan dengan pidana denda. Hal ini dapat menimbulkan masalah karena perumusan bersifat imperatif kumulatif.

Sanksi pidana dirumuskan secara kumulatif bersifat imperatif kaku yakni pidana pokok berupa pidana penjara dan denda yang cukup besar serta pidana tambahan berupa dari hasil kejahatan dan pelanggaran dan atau alat-alat termasuk alat angkutnya yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau pelanggaran. Dirampas untuk negara. Hal ini menimbulkan kekawatiran tidak efektif dan menimbulkan masalah karena ada ketentuan bahwa apabila denda tidak dibayar dikenakan pidana kurungan pengganti. Ini berarti berlaku ketentuan umum dalam KUHP (pasal 30) bahwa maksimum pidana kurungan pengganti adalah 6 (enam) bulan atau dapat menjadi maksimum 8 (delapan) bulan apabila ada pemberatan (recidive/concursus).

Dengan demikian kemungkinan besar ancaman pidana denda yang besar itu tidak akan efektif, karena kalau tidak dibayar paling-paling hanya terkena pidana kurungan pengganti 6 (enam) bulan atau 8 (delapan) bulan.

Terutama adalah terhadap pelaku tindak pidana kehutanan yang dilakukan oleh korporasi meskipun pasal 78 ayat (14) menyatakan apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh dan atau atas nama badan hukum atau badan usaha (korporasi), tuntutan dan sanksi pidananya dijatuhkan terhadap pengurusnya, baik sendirisendiri maupun bersama, dengan adanya pidana kurungan pengganti terhadap denda tinggi yang tidak dibayar maka kurungan tersebut dapat dikenakan kepada pengurusnya Pasal 78 ayat (14) tergantung pada bentuk badan usaha perseroan terbatas, perseroan komanditer, firma, koperasi dan sejenisnya. Namun sayangnya tidak ada perbedaan jumlah minimal/maksimal denda untuk perorangan dan untuk korporasi.

Bagi terpidana pidana kurungan pengganti denda itu mungkin tidak mempunyai pengaruh karena sekiranya terpidana membayar denda, ia pun tetap menjalani pidana penjara yang dijatuhkan secara kumulasi.

  1. Masalah Ancaman Pidana Maksimal

Ancaman maksimal pidana yang tertuang dalam undangundang ini termasuk tinggi. Ancaman pidana penjara dan denda terhadap tindak pidana kejahatan ayat (1), ayat (2), ayat (3) ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (9), ayat (10) dan ayat (11) lebih berat dari pada tindak pidana pelanggaran ayat (8) dan ayat (9) meski untuk pelanggaran sendiri ancaman yang diberikan sudah dianggap tinggi.

  1. Pertanggungjawaban Pidana Berdasarkan Kesalahan

–          Dari berbagai perumusan Tindak Pidana Illegal Logging dalam UU No. 41 Th. 1999 tercantum unsur sengaja atau kealpaan/kelalaian maka dapat dikatakan bahwa pertanggungjawaban pidana dalam Tindak pidana Illegal Logging menganut prinsip liability based on fault ( pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan). Sehingga pada prinsipnya menganut asas kesalahan atau culpabilitas.

–          Bertolak dari asas kesalahan, maka didalam pertanggungjawaban pidana seolah-olah tidak dimungkinkan adanya pertanggungjawaban mutlak (“strict liability atau “absolute liability”). Secara teoritis sebenarnya dimungkinkan adanya penyimpangan terhadap asas kesalahan dengan menggunakan prinsip/ajaran strict liability” atau ”vicorius liability”. Dimana ajaran ini lebih menitik beratkan pada actus reus (perbuatan yang dilarang) tanpa mempertimbangkan adanya mens rea (kesalahan). Terlebih memang tidak mudah membuktikan kesalahan pada korporasi/badan hukum.

  1. Masalah sistem pidana dan pertanggungjawaban pidana korporasi
    1. Sehubungan dengan adanya subyek hukum korporasi (atas nama badan hukum atau badan usaha) maka sistem pidana dan pertanggungjawaban pidananya juga seharusnya berorientasi pada korporasi. Artinya harus ada ketentuan khusus mengenai :
      1. jenis-jenis sanksi khusus untuk korporasi
      2. kapan dikatakan korporasi melakukan tindak pidana
      3. sanksi denda dalam undang-undang ini (terlebih dikaitkan dengan adanya pidana ”kurungan pengganti”) lebih berorientasi pada orang walaupun pidana denda sendiri dapat dijatuhkan kepada korporasi.
      4. Meskipun undang-undang ini tidak membedakan antara maksimal denda perorangan dan denda untuk korporasi. Namun jenis sanksi yang berorientasi pada korporasi terlihat pada tindakan administratif dalam pasal 80, akan tetapi tindakan administratif ini tidak diintegrasikan ke dalam sistem pertanggungjawaban pidana untuk korporasi. Yang mengandung pengertian sanksi itu tidak merupakan salah satu jenis sanksi pidana yang dapat dijatuhkan oleh hakim/pengadilan sekiranya korporasi diajukan sebagai pelaku tindak pidana .
      5. Pasal 78 ayat (14) tentang pertanggung jawaban korporasi tidak ada ketentuan yang menyebutkan mengenai kapan atau dalam hal bagaimana korporasi dikatakan telah melakukan tindak pidana dan kapan korporasi dapat dipertanggungjawabkan, pasal 78 hanya mengatur tentang siapa yang dipertanggungjawabkan. Pasal 80 menegaskan bahwa mewajibkan kepada penanggung jawab perbuatan melanggar hukum dalam undang-undang ini mewajibkan pula untuk membayar ganti rugi sesuai dengan tingkat kerusakan atau akibat yang ditimbulkan. Ketentuan pasal ini dapat menjadi masalah, apakah berlaku untuk korporasi atau tidak, karena dalam pasal itu tidak disebutkan “penjatuhan pidana terhadap korporasi”, Namun dapat juga ditafsirkan berlaku untuk korporasi karena pasal ini mengandung pernyataan umum tentang “setiap perbuatan melanggar hukum yang diatur dalam undang-undang ini”.

Berdasarkan hasil penelitian dan pengamatan kasus kejahatan dibidang kehutanan dibeberapa daerah yakni Blora, Purwodadi dan Bojonegoro, terhadap perbuatan mempergunakan, menggunakan dan memanfaatkan hasil hutan berupa kayu tanpa adanya ijin yang sah dari pejabat yang berwenang yang dikategorikan sebagai tindak pidana illegal logging, pada tahap aplikasi UU No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan, para pelaku dikenai dengan pasal-pasal sebagaimana disebutkan dan dirumuskan dalam pasal 50 jo pasal 78 UU No.41 tahun 1999

tentang Kehutanan.

Tidak adanya definisi tindak pidana illegal logging tersebut sering kali terjadi misinterpretasi dan tumpang tindih dalam menafsirkan apa yang dimaksudkan dengan illegal logging itu sendiri dalam tahap aplikasi.

Melihat rumusan dari unsur-unsur pasal tindak pidana Illegal logging dalam berbagai ketentuan undang-undang yang ada tentang kehutanan menunjukkan adanya sifat selektifitas dari ketentuan hukum ini. Sasaran penegakan hukum dalam ketentuan pidana tersebut belum dapat menjangkau seluruh aspek pelaku kejahatan illegal logging.

Rumusan unsur-unsur pidana dalam pasal 50 ayat (3) huruf f memang untuk diterapkan kepada pelaku, terutama masyarakat yang melakukan pencurian kayu tanpa izin atau masyarakat yang diupah oleh pemodal untuk melakukan penebangan kayu secara ilegal dan kepada pelaku

pengusaha yang melakukan pelanggaran konsesi penebangan kayu ataupun yang tanpa izin melakukan operasi penebangan kayu.

Apabila dibandingkan, antara sanksi pidana yang ada di dalam UU No. 20 tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi dengan sanksi pidana dalam UU No.41 tahun 1999 tentang Kehutanan, maka sanksi pidana dalam UU No.41 tahun 1999 lebih berat dan lebih bisa memberikan efek jera kepada pelaku.

UU No.41 tahun 1999 adalah merupakan lex specialis dari tindak pidana di bidang kehutanan, akan tetapi UU tersebut tidak mengatur secara khusus tentang tindak pidana kehutanan yang melibatkan pegawai negeri atau pejabat penyelenggara lainnya.

UU No. 20 Tahun 2001 juga merupakan undang-undang khusus lex specialis tentang tindak pidana korupsi dan mengatur secara khusus perbuatan pidana terhadap pegawai negeri.

Oleh karena itu, sepanjang UU tentang kehutanan sebagai lex specialis belum mengatur dan untuk menjaga kekosongan hukum maka UU korupsi dapat diterapkan kepada pelaku pegawai negeri yang terlibat dalam kejahatan illegal logging. Akan tetapi sasaran penegakan hukum itu terutama hanya ditujukan pada tindak pidana korupsinya dan bukan perbuatan yang mengakibatan kerusakan hutan.

Dengan melihat permasalahan kasus-kasus pemanfaatan hasil hutan secara tidak sah yang biasanya dilakukan oleh masyarakat sekitar wilayah hutan dengan penjatuhan pidana yang termasuk klasifikasi berat perlu untuk dipertanyakan kembali benarkah dapat menimbulkan efek jera bagi pelanggar hukum di bidang kehutanan itu dan kepada orang lain yang mempunyai kegiatan dalam bidang kehutanan menjadi enggan melakukan perbuatan melanggar hukum karena sanksi pidananya berat karena pada kenyataanya masih saja terjadai tindak pidana tindak pidana serupa.

  1. 2.      KEBIJAKAN FORMULASI TINDAK PIDANA ILLEGAL LOGGING DAN PENERAPAN SANKSI PIDANA DIMASA YANG AKAN DATANG

2.A. KEBIJAKAN FORMULASI TINDAK PIDANA

Dilihat dari perspektif hukum pidana, maka upaya penanggulangan tindak pidana dapat dilihat dari berbagai aspek antara lain aspek kebijakan kriminalisasi (formulasi tindak pidana) dan aspek pertanggungjawaban pidana (kesalahan) serta Aspek pemidanaan

1.1. Aspek Kebijakan Kriminalisasi atau Formulasi Tindak Pidana

Kebijakan kriminalisasi merupakan suatu kebijakan dalam menetapkan suatu perbuatan yang semula bukan tindak pidana (tidak dipidana) menjadi suatu tindak pidana (perbuatan yang dapat dipidana). Jadi pada hakekatnya kebijakan kriminalisasi merupakan bagian dari kebijakan kriminal (criminal policy) dengan menggunakan sarana hukum pidana (penal policy), khususnya kebijakan formulasi.

Kebijakan formulasi tindak pidana illegal logging harus memperhatikan harmonisasi internal dengan sistem hukum pidana atau aturan pemidanaan umum yang berlaku saat ini. Tidaklah dapat dikatakan harmonisasi/sinkronisasi apabila kebijakan formulasi berada diluar sistem.

Oleh karena itu kebijakan formulasi hukum pidana tindak pidana illegal logging harus berada dalam sistem hukum pidana yang berlaku saat ini. Dua masalah sentral dalam kebijakan kriminal dengan menggunakan sarana penal (hukum pidana) ialah :

  1. Perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana ; dan
  2. sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan kepada sipelanggar

Kebijakan kriminalisasi adalah kebijakan menetapkan/ merumuskan/memformulasikan perbuatan apa yang dapat dipidana dan selanjutnya diberikan sanksi pidana yang dapat dikenakan kepada si pelanggar. Perbuatan pidana adalah perbuatan yang bertentangan dengan tata tertib atau ketertiban yang dikehendaki oleh hukum.

Gambaran umum perbuatan pidana atau tindak pidana adalah suatu perbuatan manusia yang memenuhi rumusan delik, melawan hukum dan membuat bersalah pelaku perbuatan tersebut. Asas legalitas mewajibkan kepada pembuat undang-undang untuk menentukan terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan tindak pidana, harus dirumuskan dengan jelas. Rumusan tersebut mempunyai peranan dalam menentukan apa yang dilarang atau apa yang harus dilakukan seseorang.

Salah satu unsur utama tindak pidana yang bersifat obyektif adalah sifat melawan hukum. Hal ini dikaitkan pada asas legalitas yang tersirat dalam pasal 1 ayat(1) KUHP. Pembuat undang-undang karena berbagai alasan terkadang merumuskan secara umum, singkat dan jelas tingkah laku atau keadaan yang dimaksudkan dengan suatu tindak pidana. Untuk itu dikenal dengan beberapa ajaran sifat melawan hukum yakni :

  1. Ajaran Sifat melawan Hukum Formal

Sifat melawan hukun formal memenuhi rumusan delik undang-undang. Sifat melawan hukum formal merupakan syarat untuk dapat dipidananya perbuatan.

Secara singkat ajaran sifat melawan hukum formal mengatakan apabila suatu perbuatan telah memenuhi semua unsure yang termuat dalam rumusan tindak pidana perbuatan tersebut adalah tindak pidana. Jika ada alasan-alasan pembenar maka alasan-alasan tersebut harus juga disebutkan secara tegas dalam undang-undang.

Menurut ajaran ini dengan berpegang pada asas legalitas apabila perbuatan diancam dengan pidana dan dirumuskan sebagai suatu delik dalam undangundang yang tertulis maka perbuatan tersebut bersifat melawan hukum. Kalaupun ada hal-hal yang menghapuskan sifat melawan hukumnya sehingga pelakunya tidak dapat dijatuhi pidana hal-hal tersebut harus pula berdasar pada ketentuan undang-undang tertulis.

Ajaran ini diikuti oleh Simons, yang mengatakan suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum tidak mutlak bersifat melawan hukum tetapi bila terdapat pengecualian alasan pengecualian itu harus diambil dari hukum positif dan tidak boleh dari luar hukum positif.

  1. Ajaran Sifat Melawan Hukum Material

Pendukung ajaran ini menyatakan, melawan hukum atau tidaknya suatu perbuatan tidak hanya hanya terdapat didalam suatu undang (yang tertulis), tetapi harus dilihat berlakunya asas-asas hukum yang tidak tertulis juga. Sifat melawan hukum itu dapat dihapuskan berdasar ketentuan undangundang maupun aturan-aturan tidak tertulis.

Ajaran ini juga menyatakan disamping memenuhi syarat-syarat formal, yaitu memenuhi semua unsur rumusan delik, perbuatan itu juga harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak patut atau tercela. Karena ajaran ini mengakui alasan-alasan pembenar diluar undang-undang.

Pada umumnya sifat ajaran sifat melawan hukum formal telah ditinggalkan dunia pengadilan kita, akan tetapi dipihak lain ajaran sifat melawan hukum material itu sendiri belum sepenuhnya disepakati. Alasan keberatan-keberatan tersebut adalah  :

  • kepastian hukum akan goyah atau dikorbankan ;
  •  secara eksterm hal ini memberikan kesempatan kepada hakim

untuk bertindak sewenang-wenang atau hakim akan mempunyai tugas yang berat untuk mempertimbangkan rasa keadilan dan keyakinan masyarakat mengenai ketentuan hukum yang tidak tertulis.

Dalam merumuskan perbuatan pidana dapat ditempuh dengan berbagai cara, antara lain menyebutkan unsur-unsurnya saja, atau menyebutkan unsur dan kualifikasinya, atau menyebutkan kualifikasinya saja.

Pendapat Mudzakir sebagaimana dikutip oleh Teguh Prasetyo, yang terpenting dalam merumuskan suatu perbuatan adalah:

Pertama ditentukan rumusan perbuatan pidana (satu pasal) yang mengatur mengenai aspek tertentu yang hendak dilindungi oleh hukum pidana dalam bab tertentu dengan menyebutkan unsur-unsur dan kualifikasinya. Rumusan perbuatan pidana ini menjadi dasar atau payokan yang berfungsi sebagai pedoman perumusan pasal-pasal lain dalam bab tersebut. Delik genus tersebut menjadi standar (dalam keadaan normal) dalam pengancaman pidana.

Kedua, delik genus tersebut menjadi pedoman dalam membuat perumusan perbuatan lainnya yang bersifat memberatkan atau memperingan ancaman pidana cukup dengan kualifikasinya saja tanpa mengulangi penyebutan unsur-unsurnya.

Cara perumusan demikian akan memudahkan pemahaman masyarakat terhadap peraturan hukum pidana atau perbuatan yang dilarang.

Sedangkan faktor-faktor yang dapat dijadikan pertimbangan pertimbangan memberatkan dan meringankan ancaman pidana dari delik genus antara lain :

  1. sikap batin pelaku (kesengajaan atau kealpaan) ;
  2.  faktor akibat dari perbuatan pelaku terhadap masyarakat dan korban
  3. objek/sasaran dilindungi oleh hukum ;

4. nilai yang hendak ditegakkan oleh hukum ;

5. alat yang dipakai untuk melakukan kejahatan ;

6. cara melakukan kejahatan ;

7. situasi dan kondisi pada saat perbuatan dilakukan ;

Menurut Barda Nawawi Arief sebagaimana dikutip Teguh Prasetya dan Abdukl Halim Barkatullah. Bila dihubungkan dengan pengertian kejahatan (kriminal) sebagai suatu konsep yang relatif, dinamis, serta bergantung pada ruang dan waktu maka sumber bahan dalam kebijakan kriminalisasi harus didasarkan pada hal-hal sebagai berikut :

  1. Masukan berbagai penemuan ilmiah.
  2. Masukan dari beberapa hasil penelitian dan pengkajian mengenai

perkembangan delik-delik khusus dalam masyarakat dan perkembangan iptek.

  1. Masukan dari pengkajian dan pengamatan bentuk-bentuk serta dimensi baru kejahatan dalam pertemuan/kongres internasional.

4.  Masukan dari konvensi internasional.

5.  Masukan dari pengkajian perbandingan berbagai KUHP asing

Sesuai dengan prinsip subsidaritas maka dalam menentukan perbuatan pidana, harus selektif dalam memproses perkara, dan selektif pula dalam memilih ancaman pidana.

Apabila bisa diselesaikan dengan cara lain, sebaiknya tidak perlu menggunakan hukum pidana (ultimum remidium) dan apabila dengan pidana percobaan atau denda dipandang cukup, pidana penjara harus dihindari. Jika sekiranya terpaksa menggunakan pidana penjara, harus dipilih lama pidana paling ringan dan memberi manfaat kepada terdakwa.

1.2.Aspek Pertanggungjawaban Pidana atau Kesalahan Pidana

Dalam hukum pidana, ada dua hal penting yang perlu mendapat perhatian, yaitu mengenai hal melakukan perbuatan pidana (actus reus) yang berkaitan dengan subjek atau pelaku perbuatan pidana, dan mengenai kesalahan (mensrea) yang berkaitan dengan masalah pertanggungjawaban pidana.

Mengenai subjek atau pelaku perbuatan secara umum hukum hanya mengakui orang sebagai pelaku, namun seiring dengan perkembangan zaman muncul subjek hukum korporasi (badan hukum). Korporasi (badan hukum ) merupakan suatu ciptaan hukum yakni pemberian status subjek hukum kepada suatu badan, disamping subjek hukum yang berwujud manusia alamiah. Dengan demikian badan hukum dianggap dapat menjalankan atau melakukan suatu tindakan hukum.

Perkembangan korporasi sebagai subjek hukum adalah untuk memudahkan dan menentukan siapa yang bertanggung jawab terhadap timbulnya tindak pidana serta yang dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam perkembangan hukum pidana di Indonesia ada tiga sistem pertanggungjawaban korporasi sebagai subjek pidana yakni :

(1) Pengurus korporasi yang berbuat, maka penguruslah yang bertanggung jawab.

(2) Korporasi sebagai pembuat, maka penguruslah yang bertanggung jawab

(3) Korporasi sebagai pembuat dan yang bertanggung jawab.23

Dalam teori hukum pidana dikenal asas-asas pertanggung jawaban pidana yakni :

  1. Asas pertanggungjawaban pidana terbatas/ketat (strict liability)

Dalam asas strict liability si pembuat sudah dapat dipidana apabila ia telah melakukan perbuatan sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang tanpa melihat bagaimana sikap batinnya. Asas ini diartikan secara singkat sebagai pertanggungjawaban tanpa kesalahan (liability without faul).

  1. Asas pertanggungjawaban vicarious liability diartikan sebagai

pertanggungjawaban menurut hukum seseorang atas perbuatan salah yang dilakukan oleh orang lain merupakan bentuk pertanggungjawaban sebagai pengecualian dari asas kesalahan.

 Adapun cara untuk memidana korporasi yaitu :

1)      korporasi dapat dikenakan pidana berdasarkan asas strict liability atas kejahatan yang dilakukan oleh pegawainya.

2)      Korporasi dapat dikenakan pidana berdasarkan asas identifikasi, dimana mengakui tindakan anggota tertentu dari korporasi, dianggap sebagai tindakan korporasi itu sendiri. Teori ini menyebutkan bahwa tindakan dan kehendak dari direktur juga merupakan tindakan kehendak dari korporasi.

Oleh karen korporasi mempunyai sifat yang mandiri dalam hal pertanggungjawaban pidana sehingga ia tidak dapat disamakan dengan model pertanggungjawaban vicarious liability.

Perbedaan pertanggungjawaban korporasi (enterprise liability) dengan vicarious liability dapat dilihat pada direktur adalah identik dengan korporasi sehingga dikatakan bahwa tindakan direktur itu juga merupakan tindakan dari korporasi asal tindakan yang dilakukan oleh

direktur adalah masih dalam ruang lingkup pekerjaannya dan demi keuntungan korporasi yang dipimpinnya.

Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya mengandung makna pencelaan pembuat (subjek hukum) atas tindak pidana yang telah dilakukannya. Oleh karena itu, pertanggung jawaban pidana mengandung di dalamnya pencelaan/pertanggungjawaban objektif dan subjektif.

Artinya, secara objektif si pembuat telah melakukan tindak pidana menurut hukum yang berlaku (asas legalitas) dan secara subjektif si pembuat patut dicela atau dipersalahkan/ dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukan baik berupa kesengajaan ataupun kealpaan (asas culpabilitas/kesalahan) sehingga ia patut dipidana.

Masalah pertanggungjawaban dan khususnya pertanggungjawaban pidana berkaitan dengan beberapa hal antara lain

a. Ada atau tidaknya kebebasan manusia untuk menentukan kehendak.

b. Tingkat kemampuan bertanggungjawab: mampu, kurang mampu, tidak mampu.

c. Batas umur untuk dianggap mampu atau tidak mampu bertanggung jawab.

Dalam masalah pertanggungjawaban pidana ada beberapa pandangan: Indeterminisme dan determinisme. Dalam pandangan ini dipertanyakan, sebenarnya manusia itu mempunyai kebebasan untuk menentukan kehendaknya atau tidak. Kehendak merupakan aktivitas batin manusia yang pada gilirannya berkaitan dengan pertanggungjawaban manusia atas perbuatannya.

Persoalan ini muncul sebagai akibat pertentangan pendapat antara aliran klasik (dan neoklasik) dengan aliran modern. Aliran klasik mengutamakan kebebasan individu dengan konsekuensi diterimanya kehendak bebas dari individu. Pendirian mengenai kebebasan individu ini diragukan oleh aliran modern yang membuktikan melalui psikologi dan psikiatri bahwa tidak setiap perbuatan manusia itu dapat dipertanggungjawabkan padanya, misalnya saja pada orang gila. Aliran ini menitikberatkan kepada orang yang melakukan tindak pidana/unsur subyektif/pelakunya.

Aliran klasik menganut faham indeterminisme mengatakan, manusia itu dapat menentukan kehendaknya dengan bebas, meskipun sedikit banyak juga ada faktor lain yang mempengaruhi penentuan kehendaknya, yaitu keadaan pribadi dan lingkungannya, tetapi pada dasarnya manusia mempunyai kehendak yang bebas.

Sebaliknya aliran modern menganut faham determinisme, dan mengatakan bahwa manusia sama sekali tidak dapat menentukan kehendaknya secara bebas. Kehendak manusia untuk melakukan sesuatu ditentukan oleh beberapa faktor, antara lain yang terpenting adalah faktor lingkungan dan pribadi.

Berbicara mengenai unsur pertanggungjawaban pidana tidak dapat terlepas dari unsur kesalahan. Unsur kesalahan dalam hukum pidana sangatlah penting, sehingga ada adagium yang terkenal yaitu tiada pidana tanpa kesalahan, dalam bahasa Belanda geen straaf zonder schuld. Suatu perbuatan tidak membuat orang bersalah kecuali jika terdapat batin yang salah. Jadi batin yang salah atau guilty mind atau mens rea ini adalah kesalahan yang merupakan sifat subyektif dari tindak pidana karena berada didalam diri pelaku oleh karena itu kesalahan memiliki dua segi, yaitu segi psikologi dan segi normatif. Segi psikologi kesalahan harus dicari didalam batin pelaku yaitu adanya hubungan batin dengan perbuatan yang dilakukan sehingga ia dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Segi normatif yaitu menurut ukuran yang biasa dipakai masyarakat sebagai ukuran untuk menetapkan ada tidaknya hubungan batin antara pelaku dengan

perbuatannya.

Berkaitan dengan kesalahan yang bersifat psikologis dan normatif, serta unsur-unsur tindak pidana maka kesalahan memiliki beberapa unsur :

  1. adanya kemampuan bertanggung jawab pada si pelaku dalam arti jera sipelaku dalam keadaan sehat dan normal ;
  2. adanya hubungan antara si pelaku dengan perbuatannya baik yang disengaja (dolus) maupun karena kealpaan (culpa) ;
  3. tidak adanya alasan pelaku yang dapat menghapus kesalahan

Telah dikemukakan diatas bahwa untuk adanya pertanggung jawaban pidana pertama-tama harus dipenuhi persyaratan obyektif, yaitu perbuatannya harus telah merupakan tindak pidana menurut hukum yang berlaku.

Dengan kata lain, untuk adanya pertanggungjawaban pidana pertama-tama harus dipenuhi asas legalitas, yaitu harus ada dasar/sumber hukum (sumber legitimasi) yang jelas, baik dibidang hukum pidana material/substantif maupun hukum pidana formal. Disamping itu harus dipenuhi pula persyaratan subyektif, yaitu adanya sikap batin dalam diri si pelaku/asas culpabilitas.

1.3. Aspek Pemidanaan

Secara teoritis dalam membuktikan apakah seseorang dapat dijatuhi pidana ada dua sistem yang dianut yakni :

  1. Sistem Monisme

Sistem ini memandang bahwa seseorang yang telah melakukan perbuatan pidana sudah pasti dapat dipidana kalau perbuatannya itu telah memenuhi unsur-unsur delik tanpa harus melihat apakah dia mempunyai kesalahan atau tidak.

  1. Sistem dualisme

Sistem ini memandang bahwa untuk menjatuhkan pidana harus melalui dua tahap yakni pertama harus dilihat terlebih dahulu apakah perbuatan yang dituduhkan itu telah memenuhi unsur-unsur rumusan delik, apabila telah terpenuhi baru menuju tahap kedua yaitu melihat apakah ada kesalahan dan apakah dapat dipertanggungjawabkan

Pemidanaan dapat diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan pemberian sanksi dalam hukum pidana bila seseorang bersalah melanggar hukum maka ia harus dipidana.

Persoalan pemidanaan bukanlah sekedar masalah tentang proses sederhana memidana seseorang dengan menjebloskannya ke penjara pemidanaan harus mengandung unsur kehilangan atau kesengsaraan yang dilakukan oleh institusi yang berwenang karenanya pemidanaan bukan  merupakan balas dendam dari korban terhadap pelanggar hukum yang mengakibatkan penderitaan.

Menurut Sudarto aliran klasik tentang pidana bersifat retributif dan represif terhadap tindak pidana. Aliran ini muncul pada abad XVIII berpaham indeterminisme mengenai kebebasan kehendak manusia yang menekankan pada perbuatan pelaku kejahatan sehingga dikehendaki hukum pidana perbuatan, karenanya sistem pidana dan pemidanaan menekankan terhadap perbuatan bukan pada pelakunya. Sistem pemidanaan ditetapkan secara pasti yakni penetapan sanksi dalam undang-undang tidak dipakai sistem peringanan atau pemberatan yang beruhubungan dengan faktor usia, keadaan jiwa pelaku, kejahatan terdahulu, maupun keadaan khusus dari perbuatan kejahatan yang dilakukan, dengan demikian, tidak dipakai sistem individualisasi pidana.

Pada abad XIX lahirlah aliran modern yang mencari sebab kejahatan memakai metode ilmu alam mempengaruhi penjahat agar bisa diperbaiki. Kebebasan berkehendak manusia dipengaruhi oleh watak dan lingkungannya sehingga tidak dapat dipersalahkan dan dipidana. Aliran ini menghendaki individualisasi pidana yang bertujuan resosialisasi terhadap pelaku kejahatan.

Berdasarkan ide kedua aliran tersebut lahirlah ide individualisasi pidana yang memiliki beberapa karakteristik sebagai berikut :

  1. Pertanggung jawaban pidan bersifat pribadi atu perseorangan (asas personal)
  2. Pidana hanya diberikan kepada orang yang bersalah (asas culpabilitas; tiada pidana tanpa kesalahan);
  3.  Pidana harus disesuaikan dengan karakteristik dan kondisi sipelaku ini berarti harus ada kelonggaran/fleksibilitas bagi hakim dalam memilih sanksi pidana (jenis maupun berat ringannya sanksi) dan harus ada kemungkinan modifikasi pidana (perubahan/penyesuaian) dalam pelaksanaannya.

Bagian penting dalam sistem pemidanaan adalah menetapkan suatu sanksi. Keberadaanya akan memberikan arah dan pertimbangan mengenai apa yang seharusnya dijadikan sanksi dalam suatu tindak pidana untuk menegakkan berlakunya norma.

Disisi lain pemidanaan itu sendiri merupakan proses paling komplek dalam sistem peradilan pidana karena melibatkan banyak orang dan institusi yang berbeda. Pemidanaan dapat diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan pemberian sanksi dalam hukum pidana.

Penentuan jenis ancaman pidana, penjatuhan dan pelaksanaan pidana berhubungan erat dengan tujuan pemidanaan, oleh karenanya tujuan pemidanaan harus dijadikan patokan. Pilihan jenis pidana dalam hukum positif Indonesia (KUHP pasal 10) dan diluar KUHP dibagi dalam dua jenis :

  1. Pidana Pokok yaitu Pidana mati, penjara, kurungan dan denda dan pidana tutupan berdasarkan UU No. 20/1946 ;
  2. Pidana tambahan yaitu pncabutan hak-hak tertentu, prampasan barangbarang tertentu,pngumuman putusan hakim ;

Berdasarkan tiga masalah pokok hukum pidana yakni 1). Perbuatan Pidana 2). Pertanggung jawaban pidana atau kesalahan dan 3). Pemidanaan tersebut diatas, maka kebijakan formulasi tindak pidana Illegal Logging dimasa yang akan datang sebaiknya memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Masalah Kebijakan Kriminalisasi

  1. Sebaiknya dirumuskan secara tegas dalam pasal-pasal mengenai tindak pidana dibidang Kehutanan. Seyogyanya rumusan mengenai tindak pidana dibidang kehutanan tersebut adalah :

”Serangkaian perbuatan atau kegiatan yang dilakukan oleh orang atau korporasi yang berpotensi menimbulkan kerusakan hutan tanpa adanya ijin dari pejabat yang berwenang.”

  1. Ruang lingkup perbuatan yang dapat dipidana adalah setiap perbuatan atau kegiatan yang berpotensi menimbulkan kerusakan hutan.
  2. Subjek Tindak Pidana Illegal Logging

Subjek Tindak Pidana Illegal Logging adalah orang dan badan hukum atau badan usaha/korporasi.

Dengan dijadikannya korporasi sebagai subjek tindak pidana, maka sistem pemidanaannya juga seharusnya berorientasi pada korporasi. Ini berarti harus ada ketentuan khusus mengenai :

     (1) kapan dikatakan korporasi melakukan tindak pidana ;

     (2) siapa yang dapat dipertanggungjawabkan;

     (3) dalam hal bagaimana korporasi dapat dipertanggungjawabkan; dan

       (4) jenis-jenis sanksi apa yang dapat dijatuhkan untuk korporasi Subjek hukum adalah orang perorangan dan korporasi, sementara ini perumusan tindak pidana kedua subjek hukum tersebut diatur dalam satu pasal yang sama dengan satu ancaman pidana yang sama, seyogyanya rumusan tindak pidananya dipisahkan antara orang perorangan dengan korporasi.

  1. Masalah Perumusan sanksi Pidana

Sanksi pidana sebaiknya tidak dirumuskan secara kumulatif yang bersifat imperatif kaku, namun seyogyanya perumusan sanksi pidana dengan cara alternatif/pilihan agar memberikan kelonggaran pada tahap aplikasi dengan melihat permasalahan secara kasuistis. Dengan perumusan sanksi pidana secara alternatif akan memberikan pilihan untuk menjatuhkan pidana pokok berupa pidana penjara atau denda berdasarkan motif dan tujuan dilakukannya tindak pidana oleh pelaku yang akan menjadi bahan pertimbangan hakim untuk menjatuhkan vonis.

Sanksi pidana dirumuskan secara kumulatif bersifat kaku dan imperatif ancamannya pidananya sama pelaku orang maupun korporasi, oleh karena itu menjadi masalah apabila yang dipidana “korporasi” yang dijatuhi pidana denda. Dalam undang-undang ini tidak ada ketentuan khusus mengenai pidana pengganti untuk denda yang tidak dibayar. Ini berarti berlaku ketentuan umum KUHP (pasal 30) yaitu dikenakan pidana kurungan pengganti. Hal ini menjadi masalah apabila diterapkan terhadap korporasi karena tidak mungkin korporasi menjalani pidana kurungan pengganti.

  1. Pertanggungjawaban pidana korporasi

Ditegaskannya tindakan administratif ke dalam sistem pertanggungjawaban pidana untuk korporasi dengan menyebutkan mengenai kapan atau dalam hal bagaimana korporasi dikatakan telah melakukan tindak pidana dan kapan korporasi dapat dipertanggungjawabkan ;

2.B. Penerapan sanksi pidana Illegal logging di masa yang akan datang

Mengacu pada uraian tentang perkembangan kejahatan illegal logging dan melihat dampak yang dapat ditimbulkan oleh praktik-praktik illegal logging yang bukan hanya terkait dengan aspek ekonomi akan tetapi juga terkait dengan aspek ekologi, sosial, dan budaya. Demikian juga penegakan hukum terhadap kejahatan illegal logging ini, tidak hanya diarahkan kepada penegakan keadilan hukum, tetapi juga harus diarahkan pada penegakan keadilan sosial dan ekonomi secara simultan. Artinya bahwa tidak hanya memberikan hukuman/sanksi pidana kepada pelaku dengan sanksi yang seberat-beratnya, melainkan juga agar kerugian negara yang

diakibatkan oleh perbuatan pelaku kejahatan itu dapat kembali seperti semula dalam waktu yang tidak terlalu lama.

Memperhatikan rumusan pemberian sanksi pidana dalam UU No. 41 tahun 1999 pada pasal 78 terfokus pada subyek tindak pidana berupa orang dengan dimungkinkannya korporasi menjadi subyek tindak pidana maka diperlukan juga jenis sanksi-sanksi pidana/tindakan untuk korporasi.

Beberapa jenis sanksi untuk korporasi (bukan pengurusnya) yang melakukan/terlibat tindak pidana illegal logging antara lain : denda ; pencabutan izin usaha/hak keuntungan (seluruhnya/sebagian) ; pembayaran uang pengganti; penutupan perusahaan/korporasi (seluruhnya/sebagian), sedangkan pidana tambahan (yang bersifat fakultatif dan tidak mandiri) dapat berupa : perampasan barang atau pengumunan putusan hakim

Memperhatikan rumusan pasal 78 UU No. 41 tahun 1999 Pengenaan sanksi yang dikenakan terhadap pelaku kejahatan kehutanan berupa :

1). pidana penjara

2). Denda

3). Perampasan semua hasil hutan dan alat-alat yang dipergunakan untuk kejahatan,

hal ini menunjukkan pengenaan pidana dijatuhkan secara kumulatif, mengingat dampak akibat dari tindak pidana illegal logging ini merugikan keuangan negara, ekonomi dan sosial maka hendaknya pemberian hukuman tidak hanya sebuah hukuman/sanksi pidana kepada pelaku dengan sanksi yang seberat-beratnya melainkan juga harus diperhatikan kerugian negara dengan memberikan sanksi ”tindakan tata tertib berupa” :

1). Mengembalikan akibat kejahatan seperti semula dalam waktu yang tidak terlalu lama ;

2). Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana ;

3). Penutupan perusahaan (seluruhnya/sebagian) ;

4). Mewajibkan mengerjakan apa yang dilakukan tanpa hak ;

5). Meniadakan apa yang dilalaikan tanpa hak

6) Menempatkan perusahaan dibawah pengampuan paling lama 3 (tiga) bulan ;

Untuk memenuhi perasaan keadilan hendaknya perumusan sanksi pidana illegal logging yang dilakukan oleh pegawai negeri atau aparat pemerintah terutama kepada pejabat yang mempunyai kewenangan dalam bidang kehutanan yang berpotensi meningkatkan intensitas kejahatan illegal logging diatur dan dirumuskan secara khusus yang tentu saja perumusan sanksi pidananya tidak sama dengan sanksi pidana yang dilakukan terhadap orang/pribadi.

 

D. KESIMPULAN

Bertolak dari perumusan masalah dan uraian hasil penelitian dan analisa yang dikemukakan pada bab-bab sebelumnya, maka dalam tesisi ini dapat ditarik

kesimpulan, sebagai berikut ;

  1. Kebijakan formulasi Tindak Pidana Illegal Logging dan Penerapan sanksi Pidana yang berlaku sekarang
    1. Kebijakan Formulasi Tindak Pidana Ileggal logging

Kejahatan Tindak Pidana di Bidang Kehutanan berupa kegiatan penebangan kayu maupun pengangkutan kayu secara tidak sah tanpa izin dari pejabat yang berwenang yang dapat berpotensi merusak hutan, selanjutnya berdasarkan hasil seminar para diperoleh istilah illegal logging.

Kebijakan formulasi tindak pidana illegal logging berdasarkan UU No.41 Tahun 1999 tentang Kehutanan adalah perbuatan dibidang kehutanan ditemukan hal-hal sebagai berikut :

1.1.Kejahatan dibidang kehutanan dirumuskan sebagaimana tersebut dalam Pasal 50 dan Pasal 78, namun mengenai apa yang disebut tindak pidana Kehutanan tidak dirumuskan secara tegas sehingga menimbulkan multi tafsir dibeberapa kalangan. Rumusan unsur-unsur tindak pidana pidana seperti diuraikan dalam Pasal 50 dan Pasal 78 hanya untuk diterapkan kepada pelaku, terutama masyarakat yang melakukan pencurian kayu tanpa izin atau masyarakat yang diupah oleh pemodal untuk melakukan penebangan kayu secara ilegal dan kepada pelaku pengusaha yang melakukan pelanggaran konsesi penebangan kayu ataupun yang tanpa izin melakukan operasi penebangan kayu.

1.2. Subyek hukum adalah orang dan korporasi (badan hukum atau badan usaha).

1.3. Sanksi Pidana

Penerapan sanksi pidana dirumuskan secara kumulatif bersifat kaku dan imperatif ancamannya pidana yang dikenakan sama antara pelaku perorangan dengan korporasi, oleh karena itu menjadi masalah apabila yang dipidana “korporasi” yang dijatuhi pidana denda. Dalam undang-undang ini tidak ada ketentuan khusus mengenai pidana pengganti untuk denda yang tidak dibayar.

1.4. Pertanggungjawaban pidana korporasi

Dalam hal pertanggungjawaban pidana untuk korporasi tidak dijelaskan dan tidak disebutkan mengenai dalam hal bagaimana korporasi dikatakan telah melakukan tindak pidana dan kapan korporasi dapat dipertanggungjawabkan ;

  1. Penerapan Sanksi Pidana

Penerapan sanksi pidana terhadap tindak pidana kejahatan dibidang Kehutanan yang selanjutnya dikenal dengan istilah illegal logging, dikenakan sebagaimana rumusan dalam Pasal 78 mengenai ketentuan pidana, Pengenaan sanksi yang dikenakan tersebut :

1)      pidana penjara

2)      Denda

3)      Perampasan semua hasil hutan dan alat-alat yang dipergunakan untuk kejahatan maupun pelanggaran.

Hal ini menunjukkan ancaman pidana dalam tindak pidana ini termasuk kategori berat, dalam aplikasinya pasal ini diterapkan secara umum tidak pandang bulu, kepada para pelaku tindak pidana illegal logging yang memanfaatkan hasil hutan sekedar untuk menutup kebutuhan ekonomi dengan pelaku-pelaku para cukong, serta para pemilik modal dan yang benar-benar mengambil keuntungan besar dari pemanfaatan hasil hutan tanpa ijin dari pejabat yang berwenang

Falsafah yang mendasari maksud dan tujuan dari pemberian sanksi pidanayang berat terhadap setiap orang yang melanggar hukum di bidang kehutanan ini adalah agar dapat menimbulkan efek jera bagi pelanggar hukum di bidang kehutanan itu. Efek jera yang dimaksud bukan hanya kepada pelaku yang telah melakukan tindak pidana kehutanan, akan tetapi kepada orang lain yang mempunyai kegiatan dalam bidang kehutanan menjadi enggan melakukan perbuatan melanggar hukum karena sanksi pidananya berat.

  1. Kebijakan formulasi tindak Pidana Kehutan dan Penerapan sanksi dimasa yang akan

datang.

           Bertolak dari temuan penelitian tentang kebijakan formulasi tindak pidana di bidang Kehutanan (illegal logging) berdasarkan Undang-undang No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan tersebut diatas, maka Undang-undang tersebut dimasa yang akan datang perlu untuk disempurnakan tentang hal –hal sebagai berikut :

  1. Formulasi Kebijakan tindak Pidana Kehutanan

Hal ini berkaitan dengan beberapa hal yang perlu dievaluasi yakni tentang :

1.1.  Definisi Tindak Pidana Di Bidang Kehutanan.

Definisi Tindak Pidana Di Bidang Kehutanan perlu dirumuskan secara tegas dalam undang-undang sehingga tidak menimbulkan multi tafsir dari berbagai kalangan.

1.2.  Subjek Hukum tindak pidana Di Bidang Kehutanan.

Berdasarkan perumusan pasal mengenai ketentuan tindak pidana di bidang Kehutanan diatur dalam Pasal 50 dan Pasal 78 UU No.41 Tahun 1999, subjek tindak pidana adalah orang dan badan hukum atau badan usaha (korporasi) sebaiknya dirumuskan juga tindak pidana terhadap pejabat atau pegawai negeri yang mempunyai kewenangan dalam bidang kehutanan yang berpotensi meningkatkan intensitas kejahatan di bidang Kehutanan.

Subjek hukum adalah orang perorangan dan korporasi, sementara ini perumusan tindak pidana kedua subjek hukum tersebut diatur dalam satu pasal yang sama dengan satu ancaman pidana yang sama pula sebaiknya hal ini dipisahkan masing-masing diatur dalam satu pasal yang tersendiri demikian pula mengenai sanksi pidana yang dijatuhkan diatur dalam pasal tersendiri pula.

1.3.  Masalah Perumusan sanksi Pidana

Sanksi pidana sebaiknya tidak dirumuskan secara kumulatif yang bersifat imperatif/ kaku, namun dirumuskan secara alternatif. Untuk memberi keleluasaan kepada hakim dalam menjatuhkan vonis kepada pelaku.

1.4.  Pertanggungjawaban pidana korporasi

Ditegaskannya tindakan administratif ke dalam sistem pertanggungjawaban pidana untuk korporasi dengan menyebutkan mengenai kapan atau dalam hal bagaimana korporasi dikatakan telah melakukan tindak pidana dan kapan korporasi dapat dipertanggungjawabkan seyogyanya dilengkapi pula dengan aturan khusus yang ditujukan kepada korporasi mengenai pidana pengganti denda yang tidak dibayar.

  1. Penerapan sanksi Pidana

Pengenaan sanksi pidana disamping dijatuhkan sanksi pidana secara kumulatif, mengingat dampak/akibat dari tindak pidana di bidang Kehutanan ini merugikan keuangan negara, ekonomi dan sosial maka hendaknya pemberian sanksi tidak hanya sebuah sanksi pidana kepada pelaku dengan sanksi yang seberat-beratnya melainkan juga harus diperhatikan kerugian negara dengan memberikan sanksi ”tindakan tata tertib “

Disamping itu untuk memenuhi perasaan keadilan hendaknya perumusan sanksi pidana Tindak Pidana Di Bidang Kehutanan yang dilakukan oleh pegawai negeri atau aparat pemerintah terutama kepada pejabat yang mempunyai kewenangan dalam bidang kehutanan yang berpotensi meningkatkan intensitas kejahatan Kehutanan diatur dan dirumuskan secara khusus yang tentu saja perumusan sanksi pidananya tidak sama dengan sanksi pidana yang dilakukan terhadap orang/pribadi.

E. SARAN

Bertolak dari temuan penelitian tentang kebijakan formulasi tindak pidana illegal logging berdasarkan Undang-undang No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan tersebut diatas, maka perlu disempurnakan dan dilakukan tentang hal –hal sebagai berikut :

  1.  Definisi illegal logging perlu dirumuskan secara tegas dalam undang-undang, terhadap subyek hukum tindak pidana illegal logging sebaiknya perlu juga dirumuskan terhadap pejabat atau pegawai negeri yang mempunyai kewenangan dalam bidang kehutanan yang berpotensi meningkatkan intensitas kejahatan illegal logging, terhadap sanksi pidana sebaiknya dirumuskan secara alternatif yang dilengkapi dengan aturan khusus yang ditujukan kepada korporasi mengenai pidana pengganti denda yang tidak dibayar.
  2. Terhadap pengenaan sanksi pidana disamping dijatuhkan hukuman secara kumulatif, mengingat dampak /akibat dari tindak pidana illegal logging ini merugikan keuangan negara, ekonomi dan sosial maka hendaknya pemberian hukuman tidak hanya sebuah hukuman/sanksi pidana kepada pelaku dengan sanksi yang seberat-beratnya melainkan juga harus diperhatikan kerugian negara dengan memberikan sanksi ”tindakan tata tertib.“ Dan untuk memenuhi perasaan keadilan hendaknya perumusan sanksi pidana illegal logging yang dilakukan oleh pegawai negeri atau aparat pemerintah terutama kepada pejabat yang mempunyai kewenangan dalam bidang kehutanan yang berpotensi meningkatkan intensitas kejahatan illegal logging diatur dan dirumuskan secara khusus yang tentu saja perumusan sanksi pidananya tidak sama dengan sanksi pidana yang dilakukan terhadap orang/pribadi.

DAFTAR PUSTAKA

Abidin, A.Z., Bunga Rampai Hukum Pidana, Pradnya Paramitha, Jakarta, 1983.

Arief, Barda Nawawi, Beberapa Aspek Kebijakan Hukum Pidana, PT Citra

Aditya Bakti, Bandung, 1996.

——————-, Beberapa aspek kebijakan Penegakan Hukum dan

Pengembangan Hukum Pidana, Citra aditya Bakti, Bandung, 2005.

——————-, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, PT Citra Aditya

Bakti, Bandung, 1996.

——————, Kapita Selekta Hukum Pidana, Citra Aditya Bakti, Bandung,

2003

——————-, Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan

Dengan Penjara, CV Ananta, Semarang, 1994.

——————-, Perbandingan Hukum Pidana, PT Raja Grafindo Persada,

Jakarta, 2002.

——————-, Tindak Pidana Mayantara Perkembangan Kajian Cyber

Crime di Indonesia, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006.

Dwidja, Priyatno, Kebijakan Legislasi Tentang Sistem Pertanggungjawaban

Pidana Korporasi di Indonesia, Utomo, Bandung, 2004.

Hamdan, M., Politik Hukum Pidana, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997.

Hamzah, Andi, Asas-asas Hukum Pidana, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 1994.

—————–, Delik-delik Diluar KUHP, Pradnya Paramita, Jakarta, 1980.

—————–, Perkembangan Hukum Pidana Khusus, PT. Rineka Cipta,

jakarta, 1991.

Harahap, M. Yahya, Beberapa Tinjauan Mengenai Sistem Peradilan dan

Penyelesaian Sengketa, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997.

Hardjosoemitro, Koesnadi, Hukum Tata Lingkungan Edisi Ke Enam, Cetakan

ketiga belas, Gajah Mada University Press, 1994.

Kartodihardjo, Haryadi, Modus Operandi Scientific dan Legal Evidence dalam

Kasusu Illegal Logging, Makalah disampaikan dalam Pelatihan Hakim

Penegakan Hukum Lingkungan, Jakarta, 2003.

Koeswadji, Hukum Pidana Lingkungan Hidup, Citra Aditya, Bandung 1993.

Marjono, Reksodiputro, Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana, Pusat

Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum UI, Jakarta, 1997.

Marpaung Leden , Tindak Pidana Lingkungan Hidup, Sinar Grafica, Jakarta,

1997.

——————-, Tindak Pidana Korupsi Masalah dan Pemecahannya Bagian

Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 1992.

——————, Unsur-unsur Perbuatan yang Dapat Dihukum, Sinar Grafika,

Jakarta, 1991

Mertokusumo, Sudikno, Mengenal Hukum Pengantar, Yogyakarta, Liberty,

1986.

Moelyatno, Asas-asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, 1993

Muladi dan Barda Nawawi Arief, Teori dan Kebijakan Pidana, Alumni,

Bandung, 1992.

Muladi, Demokrasi Hak Asasi Manusia dan Reformasi Hukum di Indonesia,

Habibie Center, Jakarta, 2002.

——, Lembaga Pidana Bersyarat, alumni, Bandung, 1985

Poedjowijatna, Lili Rasjidi, IB Wyasa Putra, Hukum Sebagai Suatu Sistem,

Mandar maju, Bandung, 2003.

Prasetyo, Teguh dan Abdul HakimBarkatullah, Politik Hukum Pidana, Pustaka

Pelajar, Yogyakarta, 2005.

Projodikoro, Martiman, Poernomo, Bambang, Potensi Kejahatan Korupsi di

Indonesia, PT. Bina Aksara, Jakarta, 1983.

Projohamidjojo, Memahami Dasar-dasar Hukum Pidana, Pradnya Paramita,

Jakarta, 1997.

Purnomo, Bambang, Potensi Kejahatan Korupsi di Indonesia, PT. Bina Aksara,

Jakarta, 1983

Rahardjo,Satjipto, Ilmu Hukum, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996.

—————–, Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis, Sinar,

Bandung, tanpa tahun .

Rangkuti, Hak Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan Nasional, Airlangga

Universcity, Surabaya, 2000.

Sahetapy, JE, Bunga Rampai Victimisasi, Eresco, Bandung, 1995.

Salim, Dasar-dasar Hukum Kehutanan, Sinar Grafika, Yakarta, 2004.

Sarong, Idris H., Hutan dan Aspek-aspek hutan, Departemen Kehutanan,

Jakarta, 1993.

Serikat Putra Jaya, Nyoman, Kapita Selekta Hukum Pidana, Badan Penerbit

Undip, Semarang, 2005.

——————–, Tindak Pidana Korupsi Kolusi dan Nepotisme di Indonesia,

Badan penerbit UNDIP, Semarang, 2005.

Soedarto, Hukum Pidana, Alumni, Bandung, 1983.

——–, Kapita Selekta Hukum Pidana, Alumni, Bandung, 1986.

——–, Kriminologi Suatu Pengantar, Ghalia Indonesia, 1981.

Soekanto, Soerjono, Pengantar Penelitian Hukum, Pernerbit UI Pers, Jakarta,

1986.

———————–, Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Edisi-1 Cetakan ke-4, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002

Soesilo, R, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta

Komentarnya, Politeia, Bogor, 1983.

Sunarso, Siswanto, Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Strategi

Penyelesaian Sengketa, Rineka Cipta, Jakarta, 2005.

Supardjaja, Komariah Emong, Ajaran Sifat melawan Hukum Materiel dan

Hukum Pidana Indonesia, Alumni, Bandung, 2002.

KAMUS

Black, Henry Campbell, Blacks Law Dictionary, Fifth Edition, The Publishers

Editorial Staff, St Paul Minn, west Publisher co, 1973.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai

Pustaka, Jakarta, 1995.

MAKALAH

Aminudin, Cecep, Penegakan Hukum Illegal Logging, Permasalahan dan

solusi, Makalah disampaikan dalam Pelatihan Penegakan Hukum

Lingkungan di Mataram, 2003.

Ginting, Wahana Lingkungan Hidup (Walhi), 2001, hal 1

Prasetya, Rudi, Perkembangan Korporasi dalam Proses Modernisasi, Makalah

seminarNasional kejahatan Korporasi, Semarang, Fakultas Hukum

Universitas Diponegoro, 23-24 November 1989.

Reksodiputro, Mardjono, Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindak

Pidana Korporasi, Makalah Seminar Nasional Kejahatan Korporasi,

Semarang, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 23-24 November

1989.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-undang No. 5 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Hukum Agraria.

Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1985 tentang Perlindungan Hutan Pengelolaan

Lingkungan Hidup.

Undang-undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan

ekosistemnya.

Undang-undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang telah diubah

dengan Undang-undang No. 19 tahun 2004.

Inpres No. 5 Tahun 2001 Tentang Perbuatan Penebangan Kayu Illegal Logging dan

Peredaran Hasil Hutan Illegal di Kawasan ekosistem Leuser dan Taman

Nasional Tanjung Puting

 

SURAT KABAR

Kompas, 30

 
Tinggalkan komentar

Ditulis oleh pada Mei 14, 2011 in Hukum

 

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

 
%d blogger menyukai ini: