RSS

Tugas Hukum Pesisir

12 Mei
  1. Summary

Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia memiliki potensi laut yang sangat besar. Namun, selama ini potensi laut tersebut belum termanfaatkan dengan baik dalam meningkatkan kesejahteraan bangsa pada umumnya, dan pemasukan devisa negara khususnya. Bahkan, sebagian besar hasil pemanfaatan laut selama ini justru “lari” atau “tercuri” ke luar negeri oleh para nelayan asing yang memiliki perlengkapan modern dan beroperasi hingga perairan Indonesia secara ilegal. Dalam konteks inilah upaya pemanfaatan laut Indonesia secara maksimal tidak saja tepat tetapi juga merupakan suatu keharusan. Pertanyaan yang timbul kemudian adalah pemanfaatan laut yang bagaimana? Seharusnya adalah pemanfaatan laut yang dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya pada masyarakat secara lestari. Dalam konteks inilah kerjasama dalam pengelolaan potensi sumberdaya tersebut sangat diperlukan, karena yang diinginkan bukan saja peningkatan hasil pemanfaatan laut, tetapi juga pemerataan hasil pemanfaatan yang dinikmati seluas-luasnya oleh masyarakat. Dengan hadirnya otonomi daerah tahun 1999, Indonesia telah mengalami perubahan yang amat besar dalam sistem hukumnya. Pengelolaan pesisir dan sumberdaya alam lainnya telah berganti dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah, dan bidang legislatif dianggap memiliki peran lebih besar dalam menyusun dan mengawasi peraturan perundang-undangan. Pengelolaan sumberdaya pesisir juga mendapat perhatian lebih besar sejalan dengan dibentuknya Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP). Sejalan dengan era otonomi, sejak tahun 2001 Pemda mempunyai kewenangan yang jelas dalam mengelola sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil secara bertanggungjawab sesuai Pasal 10 UU No. 22/99. Namun kapasitas Pemda untuk mengelola potensi sumberdaya tersebut masih relatif terbatas, khususnya pembangunan kelautan non-perikanan. Disisi lain sumberdaya kelautan tersebut dimanfaatkan berbagai pihak secara tidak bertanggung jawab (intruders) seperti destructive fishing, pencurian ikan di laut, serta reklamasi pantai yang kurang memperhatikan kelestarian lingkungan. Pada saat ini terdapat kecenderungan bahwa pelaksanaan otonomi daerah merupakan replikasi dari pendekatan sektor yang cenderung untuk mengeksploitasi sumberdayanya. Undang-undang yang ada dan peraturan daerah lebih berorientasi pada eksploitasi sumberdaya pesisir tanpa memperhatikan kelestarian sumberdaya dan regulasi lain sehingga menimbulkan kerusakan fisik. Sementara kesadaran nilai strategis dari pengelolaan wilayah pesisir secara berkelanjutan, terpadu, dan berbasis masyarakat relatif kurang. Selain itu, hak masyarakat adat/lokal dalam pengelolaan sumbedaya laut seperti sasi, seke, panglima laot juga masih kurang dihargai sehingga ruang untuk partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya pesisir pun masih terbatas.

  1. PENDAHULUAN
  • Latar Belakang

Pesisir merupakan daerah pertemuan antara darat dan laut; ke arah darat meliputi bagian daratan, baik kering maupun terendam air, yang masih dipengaruhi sifat-sifat laut seperti pasang surut, angin laut, dan perembesan air asin; sedangkan ke arah laut meliputi bagian laut yang masih dipengaruhi oleh proses-proses alami yang terjadi di darat seperti sedimentasi dan aliran air tawar, maupun yang disebabkan oleh kegiatan manusia di darat seperti penggundulan hutan dan pencemaran Berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: KEP.10/MEN/2002 tentang Pedoman Umum Perencanaan Pengelolaan Pesisir Terpadu, Wilayah Pesisir didefinisikan sebagai wilayah peralihan antara ekosistem darat dan laut yang saling berinteraksi, dimana ke arah laut 12 mil dari garis pantai untuk propinsi dan sepertiga dari wilayah laut itu (kewenangan propinsi) untuk kabupaten/kota dan ke arah darat batas administrasi kabupaten/kota. Wilayah pesisir dan lautan merupakan wilayah yang penting karena memiliki keanekaragaman sumberdaya alam yang sangat banyak. Namun disisi lain, permasalahan menurunnya tingkat kesejahteraan masyarakat setempat dan semakin rendahnya kualitas lingkungan dan sumber daya alam merupakan permasalah pokok yang terjadi di wilayah pesisir. Mengingat hal tersebut, pemberdayaan masyarakat merupakan salah satu hal yang perlu dilakukan dalam upaya pelestarian fungsi lingkungan pesisir. Upaya tersebut telah dilakukan balk oleh Pemerintah maupun oleh masyarakat secara swadaya, namun ternyata pelaksanaannya kurang maksimal dan efektif. Selain itu, fungsi hukum sebagai penunjang pembangunan masih belum tampak jelas hasilnya, khususnya dalam memberdayakan masyarakat pesisir dalam melestarikan fungsi lingkungannnya karena kondisi sekarang yang terjadi adalah masyarakat tidak berdaya dalam mengelola lingkungan pesisir secara berkelanjutan. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka permasalahan yang hendak dikaji adalah mengapa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pelestarian fungsi lingkungan pesisir yang ada belum meningkatkan kesadaran dan keberdayaan masyarakat pesisir dalam pelestarian fungsi lingkungan pesisir, bagaimana upaya pemberdayaan masyarakat yang telah diatur secara normatif dapat dilaksanakan untuk pelestarian fungsi lingkungan pesisir dan model pemberdayaan apakah yang relevan dalam rangka meningkatkan kesadaran dan keberdayaan masyarakat dalam pelestarian fungsi lingkungan pesisir. Permasalahan tersebut dikaji dengan menggunakan pendekatan sosio-legal research dengan menggunakan konsep hukum yaitu hukum merupakan perwujudan makna¬makna simbolik para pelaku sosial sebagaimana tampak dalam interaksi antara mereka. Untuk memahami realitas sosial yang dikonstruksi oleh masyarakat pesisir Kota Cirebon dalam upaya pelestarian fungsi lingkungan pesisir, maka paradigma konstruktivisme digunakan dalam penelitian ini sedangkan paradigma sosial yang digunakan adalah definisi sosial dengan menggunakan teen interaksionisme simbolik. Dad hasil penelitian diketahui bahwa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pelestarian fungsi lingkungan pesisir yang ada belum meningkatkan kesadaran dan keberdayaan masyarakat pesisir dalam pelestarian fungsi lingkungan pesisir disebabkan karena sistem hukum itu sendiri yang kurang signifikan mendukung kelestarian fungsi lingkungan pesisir dan tingkah laku masyarakat pesisir belum mengarah ke tingkah laku yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan dalam pengelolaan lingkungan pesisir. Kemudian pelaksanaan pemberdayaan masyarakat untuk pelestarian fungsi lingkungan pesisir tergantung pada transfomiasi kekuatan dari pelaku pemberdayaan ke subyek pemberdayaan. Dalam hal ini keduanya harus memiliki daya (kekuatan) yang dapat dikembangkan dan mendukung tedadinya upaya pemberdayaan masyarakat dalam pelestarian fungsi lingkungan pesisir. Model pemberdayaan komunikatif responsif merupakan model altematif yang relevan untuk dikembangkan dalam upaya pemberdayaan masyarakat pesisir disebabkan karena dalam upaya pemberdayaan masyarakat, komunikasi timbal balik antara pelaku pemberdayaan dan subyek pemberdayaan menjadi hal yang paling penting agar kebijakan yang diambil sesuai dengan kebutuhan masyarakat pesisir. Selain itu, agar nilai-nilai masyarakat pesisir dapat terakomodasi dalam setiap peraturan perundang¬undangan, maka bentuk hukum yang pas adalah hukum responsi yang bersifat aspiratif terhadap nilai-nilai masyarakat. Wilayah pesisir adalah daerah peralihan antara Ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan laut. Pulau kecil adalah pulau dengan luas lebih kecil atau sama dengan 2000 (dua ribu) km2 beserta kesatuan ekosistem. Ruang lingkup pengaturan Wilayah Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil (“WP3K”) meliputi daerah peralihan antara ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan laut, ke arah darat mencakup wilayah administrasi kecamatan dan ke arah laut sejauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai. Pengelolaan WP3K meliputi kegiatan perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian terhadap interaksi manusia dalam pemanfaatannya serta proses alamiah secara berkelanjutan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Indonesia merupakan Negara yang memiliki keanekaragaman hayati yang sungguh indah salah satunya adalah wilayah pesisir dan pulau – pulau kecil. Agar dapat terjaga dan dapat digunakan untuk pengembangan di bidang sosial, ekonomi, budaya, lingkungan, dan penyangga kedaulatan bangsa sampai generasi Indonesia seterusnya, pemerintah membuat Undang – undang Nomor 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau – Pulau Kecil[1](“UU WP3K”).

  1. PERMASALAHAN
  2. Bagaimanakah pengelolaan daerah pesisir dan laut dalam mewujudkan wilayah yang berbasis untuk masyarakat pesisir?
  1. PEMBAHASAN DAN ANALISIS

Kebijakan pembangunan perikanan pada masa yang akan datang hendaknya didasarkan pada landasan pemahaman yang benar tentang peta permasalahan pembangunan perikanan itu sendiri, yaitu mulai dari permasalahan mikro sampai pada permasalahan di tingkat makro yang mengarah pada pemberdayaan masyarakat nelayan. Permasalahan mikro yang dimaksudkan adalah pensoalan internal masyarakat nelayan dan petani ikan menyangkut aspek sosial budaya seperti pendidikan, mentalitas, dan sebagainya. Aspek ini yang mempengaruhi sifat dan karakteristik masyarakat nelayan dan petani ikan. Sifat dan karakteristik tersebut dipengaruhi oleh jenis kegiatan usaha seperti usaha perikanan tangkap, usaha perikanan tambak, dan usaha pengolahan hasil perikanan. Kelompok masyarakat ini memiliki sifat unik berkaitan dengan usaha yang dilakukannya. Karena usaha perikanan sangat bergantung pada musim, harga dan pasar maka sebagian besar karakter masyarakat pesisir (khususnya nelayan dan petani ikan) tergantung pada faktor-faktor tersebut yaitu;

  1. Kehidupan masyarakat nelayan dan petani ikan menjadi amat tergantung pada kondisi lingkungan atau rentan pada kerusakan khususnya pencemaran atau degradasi kualitas lingkungan.
  2. Kehidupan masyarakat nelayan sangat tergantung pada musim. Ketergantungan terhadap musim ini akan sangat besar dirasakan oleh nelayan-nelayan kecil.
  3. Persoalan lain dari kelompok masyarakat nelayan adalah ketergantungan terhadap pasar.

Hal ini disebabkan komoditas yang dihasilkan harus segera dijual untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari atau membusuk sebelum laku dijual. Karakteristik ini mempunyai implikasi yang sangat penting yaitu masyarakat nelayan sangat peka terhadap fluktuasi harga. Perubahan harga sekecil apapun sangat mempengaruhi kondisi sosial masyarakat nelayan. Namun demikian di balik ketiga persoalan tersebut sebenarnya ada persoalan yang lebih mendasar yaitu persoalan sosial dalam konteks makro menyangkut ketergantungan sosial (patron client). Karena faktor kelemahan yang dimiliki sebagian besar nelayan (nelayan kecil dan pandega), mereka tidak bisa menghindari adanya sistem sosial yang tanpa atau disadari menjeratnya ke dalam “Iingkaran setan” kemiskinan. Sistem sosial ini sudah begitu melembaga pada masyarakat nelayan. Persoalan inilah yang seharusnya menjadi fokus perhatian pemerintah dalam melakukan pemberdayaan nelayan dan pembudidaya ikan. Semestinya ada instrument kebijakan yang mampu secara efektif mengurangi (kalau tidak dapat menghilangkan) sistem sosial yang tidak memungkinkan nelayan kecil keluar dari lingkaran kemiskinan. Salah satu produk hukum dalam era reformasi adalah Undang-Undang No. 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah dan – UU No.25 tahun 1999 tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah. Dalam UU No.22 tahun 1999 terdapat aturan mengenai kewenangan daerah provinsi dalam pengelolaan wilayah lain dalam batasan 12 mil yang diukur dari garis pantai kearah laut lepas dan atau ke arah perairan kepulauan dan pemerintah kota / kabupaten berhak mengelola sepertiganya atau 4 mil laut seperti tercantum dalam pasal 3 dan pasal 10 ayat 2 dan 3. Sedangkan, UU No.25 Tahun 1999 mengandung aturan tentang pembagian alokasi pendapatan antara pemerintah pusat dan daerah yang berasal dari pemanfaatan sumberdaya alam termasuk sumberdaya pesisirdan laut. Lahirnya kedua peraturan tersebut menunjukkan adanya pergeseran paradigma pembangunan dalam bidang kelautan dan perikanan yakni dari rezim yang sentralistik ke desentralistik. Dengan demikian kebijakan otonomi daerah termasuk di wilayah laut merupakan sebuah pilihan politik yang diharapkan mampu menjaga keberlanjutan dan kelestarian sumberdaya kelautan dan perikanan. Hal ini penting karena sistem pemerintahan sentralistik yang sudah berlangsung selama 32 tahun terbukti telah menghancurkan sumberdaya alam. Oleh karena secara ekonomi politik suatu sistem pemerintahan sentralistik terbukti membawa berbagai kecenderungan buruk yakni (1) politik yang tidak demokratis; (2) korupsi; (3) rent-seeking activities yang memperburuk social welfare loss bagi masyarakat; dan (4) moral hazard. Fenomena semacam ini juga terjadi dalam bidang sektor perikanan di masa Orde Baru. Oleh karena itu, fenomena korupsi dan otoritarianisme bisa saja muncul di daerah-daerah pada saat ini dikala otonomi diimplementasikan di daerah termasuk di wilayah laut. Hal ini penting karena kondisi politisi dan birokrat di daerah bersifat homogen akibat proses rekruitmen dengan tradisi kolusi, korupsi dan nepotisme (KKN), sehingga cenderung memiliki “kerakusan” yang luar biasa untuk tetap menguasai anggaran dan sumbers-sumber keuangan daerah. Akibatnya selanjutnya adalah KKN di daerah akan semakin kuat. Di sisi lain aktivitas rent seeking skalanya akan lebih besar di daerah, karena rentseekersyang dulunya bermain di tingkat pusat pada masa Orba bergeser ke daerah. Orientasi pergeseran ini dilakukan karena mereka dapat mengeluarkan biaya yang lebih rendah untuk mendapatkan rente yang lebih besar. Selain itu, birokrat dan politisi daerah akan mulai menyadari betapa strategisnya posisi mereka, sehingga mengadopsi pola Orba yang pernah digunakan birokrat dan politisi di pusat menjadi keniscayaan. Dengan perubahan rejim pemerintahan sekarang ini, maka sumberdaya alam kelautan di daerah yang diklaim sebagai komoditi unggulan akan dengan mudah dikuasai dan dihancurkan oleh para kapitalis. Karena itu, jika tidak disertai prasyarat yang kondusif dalam pengelolaan sumberdaya alam sektor kelautan era otonomi daerah dikhawatirkan otonomi daerah tidak serta-merta akan memperbaiki kegagalan dari sistem sentralistik. lnilah yang kemudian menjadi problem yang harus diantisipasi dalam rangka implementasi otonomidaerah di wilayah laut. Dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tersebut maka dimulailah babak baru pelaksanaan Otonomi Daerah di Indonesia. Kebijakan Otonomi Daerah ini memberikan kewenangan otonomi kepada Daerah Kabupaten dan Kota didasarkan kepada desentralisasi saja dalam wujud otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab. Kewenangan Daerah mencakup kewenangan semua bidang pemerintahan, kecuali kewenangan di bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama, serta kewenangan bidang lainnya yang akan ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. Secara resmi kebijakan Otonomi Daerah berdasarkan UU 22/1999 diimplementasikan dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah dimulai pada tanggal 1 januari 2001. Mulai saat itu penyelenggaraan pemerintahan daerah di seluruh Indonesia harus mengacu dan berdasarkan kepada UU 22/1999 dan peraturan pelaksanaannya. Implementasi kebijakan Otonomi Daerah dalam penyelenggaraan negara dan pemerintahan di daerah bukan hanya menjadi tanggung jawab Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah namun juga harus menjadi tanggung jawab seluruh jajaran pemerintahan di Pusat dan Daerah, kalangan akademisi, kalangan dunia usaha, para profesional dan seluruh masyarakat. Dalam rangka mewujudkan implementasi kebijakan Otonomi Daerah tersebut pada tanggal 30 Mei 2000 di Jakarta, para Bupati seluruh Indonesia mendeklarasikan pembentukan Asosiasi Pemerintahan Kabupaten Seluruh Indonesia. Asosiasi ini merupakan wadah kerjasama antar Pemerintah Kabupaten seluruh Indonesia dalam mendukung dan melaksanakan kebijakan Otonomi Daerah. Disamping para Bupati yang membentuk Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI), oleh para walikota dan gubernur juga dibentuk Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) dan Asosiasi Pemerintah Propinsi Seluruh Indonesia (APPSI). Pembentukan ketiga Asosiasi Pemerintah Daerah (APKASI, APEKSI dan APPSI) ini bertujuan untuk mewadahi kerjasama antar pemerintah daerah dalam mendukung dan mengimplementasikan kebijakan Otonomi Daerah. Tanpa adanya dukungan dan kerjasama 30 propinsi, 74 kota dan 268 kabupaten mustahil kebijakan Otonomi Daerah dapat diimplementasi dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Implementasi kebijakan Otonomi Daerah meliputi berbagai aspek diantaranya hubungan antara Pusat dan Daerah, bentuk dan struktur pemerintahan daerah, pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan di daerah, hubungan antara Pemerintah Daerah dengan masyarakat dan pihak ketiga. Selama lebih kurang 9 (sembilan) bulan dilakukan implementasi kebijakan Otonomi Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah timbul beberapa permasalahan sebagai ekses pelaksanaannya. Sebagian pihak beranggapan bahwa permasalahan yang timbul tersebut merupakan akibat dari kesalahan dan kelemahan kebijakan Otonomi Daerah berdasarkan UU 22/1999 tersebut. Sehingga merekapun mengusulkan dan mengusahakan agar UU 22/1999 segera direvisi. Implementasi kebijakan Otonomi Daerah bukanlah berjalan mulus sebagaimana yang diharapkan, namun mengalami berbagai kendala dan tantangan yang menghambat kelancaran implementasi kebijakan tersebut. Diantara kendala yang dihadapi implementasi kebijakan Otonomi Daerah adalah :

  • Perbedaan pemahaman dan persepsi dari berbagai kalangan terhadap kebijakan Otonomi Daerah.
  • Inkonsistensi dan melemahnya komitmen sebagian pejabat sektoral di tingkat Pusat terhadap kebijakan Otonomi Daerah.
  • Belum tersedianya regulasi yang memadai sebagai pedoman dan acuan implementasi Otonomi Daerah.
  • Keterbatasan kemampuan aparatur pemerintahan di daerah dalam melaksanakan kewenangan daerah dalam.
  • Keterbatasan kemampuan keuangan daerah untuk membiayai sendiri penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat di daerah.
  • Keterbatasan kemampuan daerah dalam mengembangkan dan mengelola potensi daerah.
  • Kecemasan berlebihan dari kalangan dunia usaha terhadap kemungkinan lahirnya kebijakan Daerah yang memberatkan kalangan dunia usaha[2].

Pemanfaatan perairan pesisir diberikan dalam bentuk Hak Pengusahaan Perairan Pesisir (“HP-3”) meliputi pengusahaan atas permukaan laut dan kolom air sampai dengan permukaan dasar laut. HP-3 diberikan kepada pihak – pihak dalam bentuk sertifikat HP-3, yaitu sebagai berikut:

  1. Orang perseorangan warga negara Indonesia.
  2. Badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia.
  3. Masyarakat adat.

Pemanfaatan pulau – pulau kecil dan perairan diprioritaskan untuk kepentingan sebagai berikut:

  1. Konservasi.
  2. Pendidikan dan pelatihan.
  3. Penelitian dan pengembangan.
  4. Budidaya laut.
  5. Pariwisata.
  6. Usaha perikanan kelautan dan industri perikanan secara lestari.
  7. Pertanian organik.
  8. Peternakan.

Untuk mendapatkan HP-3, para pemohon HP-3 wajib untuk memenuhi 3 (tiga) persyaratan, antara lain:

  1. Persyaratan teknis:
  2. Administratif:
  3. Operasional:
  1. Kesesuaian dengan rencana Zona dan/atau rencana Pengelolaan WP3K.
  2. Hasil konsultasi publik sesuai dengan besaran dan volume pemanfaatannya.
  3. Pertimbangan hasil pengujian dari berbagai alternatif usulan atau kegiatan yang berpotensi merusak sumber daya pesisir dan pulau – pulau kecil.
  1. Penyediaan dokumen administratif.
  2. Penyusunan rencana dan pelaksanaan pemanfaatan sumber daya pesisir dan pulau – pulau kecil sesuai dengan daya dukung ekosistem.
  3. Pembuatan sistem pengawasan dan pelaporan hasilnya kepada pemberi HP-3.
  4. Dalam hal HP-3 berbatasan dengan garis pantai, maka pemohon wajib memiliki hak atas tanah.
  1. Memberdayakan masyarakat sekitar lokasi.
  2. Mengakui, menghormati, dan melindungi hak – hak masyarakat adat dan/atau masyarakat local.
  3. Memperhatikan hak masyarakat untuk mendapatkan akses ke sempadan pantai dan muara sungai.
  4. Melakukan rehabilitasi sumber daya yang mengalami kerusakan di lokasi HP-3.

Pemanfaatan pulau – pulau kecil dan perairan kecuali untuk konservasi , pendidikan dan pelatihan, serta penelitian dan pengembangan, pemanfaatan pulau – pulau kecil, pemohon wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

  1. Persyarataan pengelolaan lingkungan.
  2. Memperhatikan kemampuan sistem tata air setempat.
  3. Menggunakan teknologi yang ramah lingkungan.

HP-3 tidak dapat diberikan pada Kawasan[3]

  1. Kesimpulan

kawasan pesisir, tidak hanya sektor perikanan yang berperan besar. Sektor-sekor lainnya pun memiliki peranan besar karena saling terkait untuk dapat memecahkan permasalahan yang ada. Misalnya saja yang berkaitan dengan perekonomian masyarakat pesisir, sektor industri dan jasa menjadi sektor yang memiliki kontribusi besar dalam pengembangan usaha produktif masyarakat. Yang berkaitan dengan kelestarian lingkungan juga tidak lepas dari peran serta dan keterlibatan sektor industri dimana biasanya limbah industri dibuang ke perairan. Infrastruktur pendukung juga menjadi hal penting untuk dapat mengembangkan wilayah dan menjaga kelestarian lingkungan. Untuk itu, kerjasama lintas sektor sangat perlu diperhatikan karena masing-masing sektor memiliki kepentingannya sendiri-sendiri. Masing-masing sektor harus saling mendukung. Peran pemerintah daerah dalam hal ini sangat besar agar terjadi sinergi yang baik dalam pengembangan setiap sektor, sehingga tidak ada yang saling merugikan. Upaya pengurangan kesenjangan sektoral dan daerah jelas memerlukan strategi khusus bagi penanganan secara komprehensif dan berkesinambungan. Untuk itu, diperlukan adanya kebijakan dari Pemerintah Pusat untuk menjembatani persoalan kemiskinan dan kesenjangan sektoral dan daerah tersebut, melalui mekanisme kerjasama antar aktor (stakehokders) yang melibatkan unsur-unsur masyarakat (kelompok nelayan), pihak swasta / pengusaha perikanan (Private Sector), dan pemerintah (Government). Sebagai anak bangsa yang prihatin melihat kondisi yang menjadi potret buram dalam pengelolaan kawasan pesisir dan laut yang belum memberikan kesejahteraan bagi masyarakatnya tersebut, maka diperlukan perhatian yang serius berupa terobosan pemikiran bagi upaya percepatan pembangunan dan pengembangan ekonomi lokal melibatkan partispasi masyarakat dalam proses dan pelaksanaan pengelolaannya. Upaya penanggulangan kemiskinan dan kesenjangan sektoral dan daerah tersebut yang berintikan suatu paradigma baru, dimana inisiatif pembangunan daerah tidak lagi digulirkan dari pusat, namun merupakan inisiatif lokal (daerah) untuk memutuskan langkah-langkah yang terbaik dalam mengimplementasikan rencana pengelolaan kawasan dan rencana aksi yang sesuai dengan kebutuhan dan kapasitas yang dimiliki. DAFTAR PUSTAKA


[1] Duhari et al 1996; bron 1997 ; Cincin –Sain and Knecht 1998 ; Kayn Alder 1999
[2] Iwan Nugroho dan Rokhmin Dahuri, 2002, Pembangunan wilayah perspektif ekonomi social dan lingkungan : (LP3es)
[3] Aca Sugandhy,  Aca Sugandhy, Penataan Kawasan  Pesisir Yang Berkelanjutan Makalah 2000. Hal: 2.
 
2 Komentar

Ditulis oleh pada Mei 12, 2012 in Hukum

 

2 responses to “Tugas Hukum Pesisir

  1. bang rizhal

    November 23, 2012 at 4:04 pm

    HALLO WAL,…

     
    • Am Cmment

      November 23, 2012 at 4:42 pm

      ya mas brow,,,😎😎😎

       

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

 
%d blogger menyukai ini: